Telset.id – Malaysia secara resmi memberlakukan regulasi impor kendaraan listrik (EV) yang lebih ketat per 1 Juli 2026, mempersempit akses pasar bagi produsen China seperti BYD yang selama ini mendominasi segmen kendaraan ramah lingkungan di negara tersebut. Kebijakan baru dari Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) ini secara langsung memengaruhi model-model populer yang sebelumnya menjadi tulang punggung penjualan BYD di pasar Malaysia.
Regulasi anyar ini menetapkan dua syarat utama bagi setiap impor Completely Built-Up (CBU) EV yang masuk ke Malaysia. Pertama, nilai CIF (Cost, Insurance, and Freight) kendaraan tidak boleh lebih rendah dari 200.000 ringgit (sekitar 29.400 dolar AS). Kedua, daya motor listrik harus minimal 180kW (sekitar 241hp). Dengan mempertimbangkan pajak tambahan, biaya operasional, dan margin keuntungan, harga jual akhir kendaraan yang memenuhi kriteria ini diperkirakan akan jauh melampaui angka 200.000 ringgit.
Dampak kebijakan ini sangat terasa bagi merek-merek China. Data dari Departemen Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) mencatat bahwa merek China (tidak termasuk Proton milik Geely) menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar kendaraan energi baru Malaysia pada tahun 2025. Namun, aturan baru tersebut membuat banyak model populer tidak lagi memenuhi syarat untuk diimpor. Sebagai contoh, seluruh tujuh model BYD yang dijual di Malaysia memiliki harga mulai di bawah 200.000 ringgit. Beberapa model seperti Dolphin dan Atto 3 entry-level bahkan berada di bawah persyaratan daya 180kW. Model populer lainnya seperti Zeekr 7X dan Chery Omoda E5 juga saat ini tidak dapat diimpor berdasarkan kerangka aturan baru ini.
Untuk mengatasi hambatan impor, beberapa produsen China tengah mempertimbangkan produksi lokal. Namun, pemerintah Malaysia telah menerapkan persyaratan ketat untuk proyek manufaktur baru yang disetujui setelah 1 September 2025. Persyaratan tersebut mencakup harga kendaraan minimum 100.000 ringgit (sekitar 14.700 dolar AS), kewajiban ekspor minimal 80 persen dari total produksi dengan penjualan lokal dibatasi maksimal 20 persen, serta kewajiban menyelesaikan proses pengelasan, pengecatan, dan perakitan akhir di Malaysia.
Pabrik CKD (Completely Knocked Down) BYD yang direncanakan di Tanjung Malim, Perak, dengan luas area sekitar 600.000 meter persegi, dilaporkan mengalami stagnasi. Analis yang dikutip oleh Caixin menilai persyaratan ekspor 80 persen tidak realistis bagi BYD, yang sudah memiliki kapasitas produksi besar di Thailand, Indonesia, dan China.
Di tengah tantangan ini, beberapa perusahaan China memanfaatkan kemitraan lokal yang sudah ada. Pada Juni 2026, Leapmotor memulai perakitan lokal model C10 di pabrik Gurun, Kedah, dengan memanfaatkan fasilitas Stellantis yang sudah ada. Xpeng juga mengumumkan dimulainya produksi model G6 setir kanan bekerja sama dengan produsen lokal EPMB. Karena inisiatif ini menggunakan infrastruktur manufaktur yang sudah ada dan bukan proyek baru, mereka tidak terikat dengan kewajiban ekspor 80 persen.
Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendorong investasi berkualitas tinggi, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat, meniru model industri yang diterapkan oleh produsen dalam negeri Proton dan Perodua.
Baca Juga:
Langkah Malaysia ini menjadi preseden baru dalam kebijakan industri EV di Asia Tenggara. Dengan menutup celah untuk model murah, Malaysia memaksa produsen untuk menghadirkan produk bernilai tambah lebih tinggi atau membangun fasilitas produksi yang memenuhi standar lokal yang ketat. Bagi BYD, yang selama ini mengandalkan strategi harga agresif, tantangan terbesarnya bukan hanya soal memenuhi syarat teknis, tetapi juga menyesuaikan model bisnis di salah satu pasar EV paling kompetitif di kawasan ini.
Komentar
Belum ada komentar.