Ketika sebuah negara memutuskan untuk menuntut penyerahan data biologis paling intim dari warga negaranya—pola geometris wajah yang permanen—idealnya ada sebuah benteng hukum kokoh yang berdiri menjaga gerbangnya. Namun, di Indonesia, transisi radikal menuju registrasi biometrik kartu SIM per 1 Juli 2026 justru dieksekusi di dalam ruang hampa hukum (legal void). Kita dipaksa menyerahkan kedaulatan biologis kita kepada sistem yang tidak memiliki wasit independen untuk mengawasinya, sebuah keputusan yang tidak hanya mengancam privasi tetapi juga berpotensi memicu pengucilan sosial berskala masif.
Anomali tata kelola paling kritikal dari pemberlakuan Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 adalah implementasinya yang dilakukan sebelum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP). Hingga Mei 2026, lembaga otoritatif independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut belum juga dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia. Tanpa Badan PDP, seluruh klaim perlindungan data warga hanyalah sebuah janji tanpa garansi.
Eksekusi di Tengah Kegelapan: Absennya Badan Pengawas PDP
Ketiadaan Badan PDP menciptakan situasi di mana tidak ada satu pun otoritas independen yang memiliki kewenangan legal untuk melakukan audit forensik, menindak pelanggaran korporasi, menjatuhkan sanksi denda hingga Rp 6 miliar, atau merumuskan standar operasional lintas lembaga. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers secara tajam menyimpulkan bahwa pengumpulan data biometrik secara masif ini beroperasi di luar kendali hukum yang sah.
Situasi ini menempatkan data biologis warga negara sebagai komoditas yang rentan dieksploitasi tanpa perlindungan yang proporsional. Asosiasi GSM (GSMA) dalam riset globalnya mencatat bahwa hanya 59% negara yang mewajibkan registrasi kartu SIM memiliki kerangka pelindungan data yang aktif secara hukum. Ketiadaan pengawasan ini memungkinkan informasi profil warga negara dipertukarkan, disandingkan, dan dimonetisasi oleh entitas negara maupun pihak ketiga tanpa transparansi yang bermakna.
Kontradiksi Hukum: Ketika Permenkomdigi Menabrak UU PDP
Penelitian doktrinal terhadap teks regulasi mengungkap disonansi dan kontradiksi mendalam antara Permenkomdigi 7/2026 dan hierarki hukum di atasnya, yaitu UU PDP:
Asimetri Standar Notifikasi Kebocoran: UU PDP mewajibkan asas transparansi mutlak di mana pengendali data wajib memberitahukan secara tertulis kepada subjek data dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam jika terjadi kebocoran. Sebaliknya, regulasi Komdigi lebih menitikberatkan pada perbaikan internal melalui audit berkala tanpa mengakomodasi klausul notifikasi krisis eksternal yang seketat UU PDP.
Paradoks Retensi Data: Pasal 13 ayat (2) Permenkomdigi 7/2026 menginstruksikan bahwa data pelanggan yang nomornya telah dinonaktifkan tetap wajib disimpan selama minimal tiga bulan. Klausul ini menabrak prinsip fundamental UU PDP yang mensyaratkan bahwa data harus dimusnahkan secara instan (immediate deletion) segera setelah tujuan pemrosesannya terpenuhi atau persetujuan dicabut.
Cek Kosong Pengawasan Massal (Mass Surveillance): Pengaturan akses data dalam Pasal 13 ayat (4) Permenkomdigi 7/2026 dinilai cacat prosedur karena memberikan pemerintah hak akses yang terlampau luas (overreaching access) terhadap basis data telekomunikasi pelanggan tanpa batasan tujuan yang kaku (purpose-limitation). Dengan menggabungkan biometrik, lokasi menara BTS (cell tower triangulation), dan metadata komunikasi secara waktu nyata, celah ini memberikan justifikasi arsitektural bagi praktik pengawasan massal tanpa instrumen pengontrol (checks and balances*).
"Coerced Consent" dan Peminggiran Sistematis Kelompok Rentan
Dari perspektif hak asasi manusia, pemrosesan data biometrik—yang diklasifikasikan sebagai data spesifik tingkat tinggi—wajib didasarkan pada persetujuan (consent) yang diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan. Namun, ketika verifikasi wajah dijadikan prasyarat mutlak untuk mengakses layanan komunikasi esensial di era digital, konsep persetujuan tersebut terdegradasi menjadi pemaksaan berselubung (coerced consent). Negara menempatkan warga dalam dilema asimetris: serahkan data biologis Anda, atau bersiaplah dikucilkan secara paksa dari kehidupan sosial dan ekonomi modern.
Kebijakan yang buta terhadap realitas sosiologis ini memicu apa yang disebut oleh Alamsyah Saragih sebagai eksklusi sosial (social exclusion). Kewajiban verifikasi kamera pintar otomatis secara langsung mendiskriminasi, mengabaikan, dan meminggirkan strata demografis paling rentan di masyarakat:
1. Lansia dengan Keterbatasan Sensorik: Kesulitan memenuhi instruksi motorik acak pada sistem liveness detection.
2. Penyandang Disabilitas (Difabel): Ketiadaan opsi alternatif ramah disabilitas pada sistem pemindaian standar.
3. Masyarakat Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal): Terhambat oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan ekonomi gawai.
Sebagian besar warga di wilayah periferi masih bergantung secara mutlak pada peranti feature phone (ponsel dasar 2G/3G tanpa kamera mumpuni). Meskipun perwakilan ATSI, Marwan O. Baasir, berdalih telah menyiapkan fasilitas pendaftaran "berbasis web" di gerai ritel untuk wilayah pedesaan, hingga kini belum ada panduan teknis yang menjelaskan bagaimana sistem ini bisa beroperasi secara offline di daerah blank spot atau minim internet. Dalam skenario darurat seperti bencana alam, kegagalan pemindaian wajah karena minimnya sinyal koneksi API akan menutup akses komunikasi krusial yang bisa merenggut nyawa.
Cermin Retak dari Meksiko dan Efek Balon Berair di Asia Tenggara
Keputusan Indonesia untuk memaksakan biometrik kartu SIM tidak terjadi dalam ruang hampa global. Kita dapat berkaca pada kegagalan negara lain. Pada April 2021, Meksiko mengesahkan regulasi PANAUT yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM dengan biometrik terpusat. Namun, hanya setahun kemudian, pada April 2022, Mahkamah Agung Meksiko (SCJN) mencabut mandat tersebut secara keseluruhan karena dinilai inkonstitusional, melanggar hak privasi secara brutal, dan dijalankan tanpa otoritas peradilan independen. Terlebih lagi, pemerintah Meksiko gagal membuktikan bahwa pengumpulan biometrik tersebut efektif meredam kejahatan kartel.
Di Asia Tenggara, kita melihat fenomena "efek balon berair" (water balloon effect). Ketika Vietnam memperketat sistem perbankan biometriknya pada 2024 dan berhasil membekukan 86 juta rekening hantu, sindikat kejahatan tidak pensiun. Mereka justru bermigrasi massal mencari negara tetangga yang pertahanannya lebih lemah, membanjiri Filipina dengan lebih dari 70.000 keluhan penipuan perbankan pada tahun yang sama.
Di Filipina sendiri, mandat SIM Card Registration Act gagal menghentikan penipuan teks dan justru memicu perlawanan sipil melalui Junk SIM Registration Network. Aliansi masyarakat menuduh undang-undang tersebut hanya dimanfaatkan oleh aparatur negara untuk mempertebal pengawasan politik dan mengintimidasi warga yang kritis.
Preseden internasional ini mengirimkan peringatan keras: arsitektur biometrik terpusat sering kali hanyalah solusi artifisial yang tidak menyentuh akar masalah kriminalitas. Sebaliknya, ia justru merangsang sindikat kejahatan transnasional untuk meningkatkan kapabilitas mereka menuju serangan tingkat lanjut seperti injeksi kode pemalsuan mendalam (deepfake injection) atau eksploitasi API di tingkat operator dasar. Tanpa adanya benteng hukum independen yang siap melindungi warga, kebijakan per 1 Juli 2026 ini berisiko menempatkan jutaan rakyat Indonesia sebagai martir di atas altar eksperimen teknologi negara.