Diversifikasi Tata Kelola Global: Tidak Ada Solusi Tunggal
Langkah regulasi Indonesia tidak beroperasi di ruang hampa. Pendekatan tata kelola AI global saat ini mengalami diversifikasi ekstrem, membuktikan bahwa tidak ada ukuran baku (one-size-fits-all). Perbandingan antara blok ekonomi mapan seperti Uni Eropa dan wilayah berkembang seperti Afrika memberikan perspektif kritis bagi arsitek kebijakan Indonesia dalam membangun kedaulatan digital.
Uni Eropa: Pragmatisme di Tengah Guncangan
Uni Eropa, yang selama ini menjadi kiblat regulasi melalui 'EU AI Act', justru mengalami guncangan pragmatisme. Menjelang akhir 2025, Eropa sadar bahwa regulasi yang terlalu ketat telah menghambat inovasi dan produktivitas kompetitif mereka terhadap AS dan Tiongkok. Paket legislatif 'Digital Omnibus' yang dirilis pada November 2025 secara de facto mereduksi ketajaman aturan privasi dan kepatuhan sistem AI berisiko tinggi. Ini adalah rambu peringatan bagi Indonesia: instrumen hukum yang terlalu kaku pada akhirnya akan mematikan daya saing industri domestik itu sendiri.
Afrika Selatan: Membangun Infrastruktur, Bukan Sekadar Aturan
Berbeda dengan Eropa, negara-negara Afrika mengambil rute yang lebih taktis dan polisentris. Di Afrika Selatan, kebijakan AI nasional tidak berfokus pada pelarangan, melainkan pada pembangunan infrastruktur kedaulatan seperti pusat AI (AI hubs) dan fasilitas superkomputer berskala nasional. Mereka sadar bahwa ketergantungan pada penyedia komputasi awan asing adalah risiko keamanan data yang nyata. Strategi Uni Afrika (Continental AI Strategy) juga menekankan pada pembangunan kapasitas dan agensi digital, bukan sekadar menjadi pengadopsi pasif regulasi barat. Mereka bahkan menjalin kemitraan strategis, seperti MoU dengan Google untuk membangun kapasitas digital berdaulat.
Refleksi untuk Indonesia: Fokus pada Infrastruktur
Indonesia saat ini masih berada dalam transisi yang bimbang. Narasi kedaulatan melalui 'Sovereign AI Fund' memang sudah ada, namun ketergantungan pada layanan SaaS asing masih sangat tinggi, sebagaimana terlihat dalam kasus peretasan Rockstar Games. Pelajaran dari Afrika menunjukkan bahwa kedaulatan digital harus dimulai dari kemandirian infrastruktur komputasi. Indonesia perlu mereplikasi langkah taktis Afrika dalam membangun agensi digital mandiri dan memutus rantai hegemoni teknologi melalui investasi nyata pada riset dan infrastruktur, bukan sekadar menerbitkan lembaran hukum yang bersifat menghukum. Kedaulatan digital sejati adalah tentang kemampuan untuk memproses data menjadi intelijen ekonomi secara mandiri, bukan sekadar mengatur lalu lintas informasi.