← Kembali ke In-DepthIn-Depth Report

MNP, Kronologi yang Terlalu Panjang untuk Sebuah Kewajiban

Ilustrasi Mobile Number Portability (MNP) Indonesia — pengguna seluler berpindah operator dengan nomor tetap sama, latar belakang gedung Mahkamah Konstitusi dan menara BTS
1

MNP: 19 Tahun Wacana, Nol Rezim Operasional

Target 2011, diakui FTP 2018, dikaji teknis 2023 — tapi hingga 2026 tak ada Permen MNP seluler yang wajib.

key_point
2

2026: MNP Masuk Jalur Konstitusional

Perkara MK 319/PUU-XXIV/2026 meminta tafsir bersyarat Pasal 19 dan 23 ayat (1) UU Telekomunikasi.

key_point
3

Naskah Akademik 2023: Desain Ada, Implementasi Tidak

NPDB, clearing house, dan empat model routing sudah dikaji pemerintah — tapi kajian bukan kesiapan operasional.

key_point
4

India: 1 Miliar Permintaan Porting Diproses

TRAI mencatat permintaan MNP India melewati 1 miliar pada 6 Juli 2024 — sekitar 11 juta per bulan.

1 miliar+ permintaan porting diproses (per 6 Juli 2024); ~11 juta permintaan/bulan
statistic
5

Filipina: MNP Ada, Tapi Hampir Tak Ada yang Pakai

Kurang dari 0,1% nomor terdaftar menggunakan porting dalam tiga tahun pertama; 80% responden tak familiar dengan UU MNP.

<0,1% nomor terdaftar porting dalam 3 tahun; >99% kapasitas tahunan tidak terpakai; 80% responden survei 2024 tidak familiar dengan UU MNP
statistic
6

Studi Eropa: Harga Turun 7,9%, Welfare Naik €2,86

Cho, Ferreira & Telang: data 47 carrier di 15 negara Eropa 1999–2006 — MNP dikaitkan penurunan harga dan kenaikan welfare.

Penurunan harga rata-rata 7,9%; kenaikan consumer welfare €2,86 per orang (47 carrier, 15 negara, 1999–2006)
statistic
7

Tiga Operator, Satu Pertanyaan: Siapa Untung?

Setelah merger Indosat–Tri dan XL–Smartfren, pasar terkonsolidasi jadi tiga kelompok besar dengan insentif MNP yang tidak simetris.

key_point
8

Permen 7/2026: Fondasi Keamanan, Bukan Regulasi MNP

KYC, biometrik, ISO 27001, dan batas 3 nomor per identitas per operator — fondasi identity assurance, bukan rezim MNP.

key_point
9

Nomor HP: Identitas Digital atau Sekadar Kontak?

Nomor seluler jadi penghubung OTP, recovery akun, dan verifikasi — tapi 'identitas digital' adalah deskripsi fungsi, bukan status hukum.

key_point
10

Kelayakan Teknis: Bisa Dirancang, Belum Siap Dioperasikan

NPDB, routing, workflow bisa dirancang — tapi tanpa audit operator, readiness 2026 tidak bisa dinilai definitif.

conclusion
11

Business Case MNP: Belum Terbukti, Sensitif Adopsi

Tidak ada baseline demand Indonesia 2026 — ROI tidak bisa dihitung kredibel hanya dari biaya clearinghouse.

conclusion
12

Paket Aturan Minimum: 12 Pertanyaan Desain

Dari eligibility hingga notification — tanpa jawaban atas 12 pertanyaan ini, MNP berisiko jadi sistem mahal yang rapuh.

key_point
13

Matriks Kelayakan: Tujuh Dimensi, Satu Status

Hukum belum lengkap, teknis bisa dirancang, keamanan perlu kontrol spesifik, ekonomi belum terbukti, governance belum ada.

conclusion
14

Sepuluh Data yang Masih Hilang Sebelum MNP Bisa Diputuskan

Tanpa data ini, laporan bisa menjelaskan trade-off — tapi tidak seharusnya memberi angka ROI atau prediksi adopsi.

key_point