Ilustrasi lingkungan kerja digital mandiri pemerintah Belanda berbasis NixOS

Belanda Bangun DAWO Berbasis NixOS, Lepas dari Microsoft AS

Penulis:Ida Farida
Terbit:
Diperbarui:
⏱️3 menit membaca
Bagikan:
  • Belanda bangun DAWO berbasis NixOS untuk lepas dari ketergantungan perangkat lunak AS
  • Dipicu sanksi AS terhadap ICC yang memutus akses Microsoft kepala jaksa penuntut
  • Tiga penyedia layanan: SSC-ICT, DICTU, dan DUO-ICT, diawasi Ministry of the Interior
  • NixOS dipilih karena paket immutable dan mudah direproduksi antar mesin
  • Delapan munisipalitas uji coba, versi stabil ditargetkan akhir 2027
  • Jerman, Denmark, dan Prancis juga meninjau ulang tumpukan teknologi mereka

Telset.id – Pemerintah Belanda tengah membangun DAWO, atau Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid (Digital Autonomous Work Environment for Government), sebuah lingkungan kerja digital mandiri yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak dan layanan berbasis Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah sanksi yang dijatuhkan pemerintah AS terhadap International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda, membuat kepala jaksa penuntut ICC kehilangan akses ke layanan Microsoft, termasuk email. Insiden tersebut menjadi pemicu keputusan Belanda untuk menyusun rencana pengurangan ketergantungan pada perangkat lunak dan layanan buatan atau berbasis AS.

Program DAWO dirancang untuk memperbarui teknologi yang digunakan pemerintah Belanda agar tidak lagi berada dalam posisi bisa kehilangan akses ke sistem kritis hanya karena kebijakan sepihak negara asing. Cakupan pembaruan ini meliputi sistem operasi, perangkat lunak perkantoran, hingga layanan cloud. Sistem baru tersebut dibangun dengan basis NixOS, dan tiga penyedia layanan ditugaskan mengerjakannya, yaitu SSC-ICT, DICTU, dan DUO-ICT. Seluruh proses ini diawasi oleh Ministry of the Interior and Kingdom Relations.

Microsoft logo

Dari sisi teknis, pemilihan NixOS menjadi keputusan kunci. Penggunaan Nix package manager membuat setiap paket terpasang di direktori tersendiri dengan konten yang bersifat immutable dan ditandatangani. Karakter tersebut membuat konfigurasi sangat mudah direproduksi di banyak mesin, sebuah keuntungan nyata ketika harus menangani berbagai bagian pemerintahan yang berbeda. Disebutkan bahwa hingga 90% dari sebuah konfigurasi dapat dipindahkan dari satu deployment ke deployment lainnya. Sebagai nilai tambah, NixOS juga dapat berjalan di komputer yang biasanya tidak didukung Windows 11.

Perpindahan dari perangkat lunak dan layanan Microsoft ke alternatif baru memang merupakan proses panjang dan rumit, namun langkah ke arah yang benar terus dilakukan. Saat ini delapan munisipalitas sedang menjalankan program uji coba, dan versi stabil pertama dari platform tersebut diperkirakan baru siap pada akhir 2027. Belanda bukan satu-satunya negara Eropa yang khawatir terhadap kemampuan pemerintah Amerika Serikat memutus akses ke perangkat lunak dan layanan. Jerman sudah lebih dulu meninggalkan sistem berbasis Microsoft, sementara Denmark dan Prancis juga tengah melakukan peninjauan ulang terhadap tumpukan teknologi mereka, serupa dengan langkah yang dilakukan Belanda.

Baca Juga:

Keputusan Belanda ini menegaskan bahwa kedaulatan digital kini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah di Eropa. Ketergantungan pada satu penyedia teknologi asing dinilai membawa risiko strategis ketika kebijakan luar negeri berubah-ubah. Pemerintah Belanda memilih membangun lingkungan kerja sendiri yang lebih mandiri, dengan NixOS sebagai fondasinya, demi memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan eksternal.

Langkah Belanda ini sejalan dengan tren yang lebih luas di Eropa. Jerman telah lebih dulu berpindah dari sistem berbasis Microsoft, sementara Denmark dan Prancis juga tengah meninjau ulang tumpukan teknologi mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap dominasi penyedia teknologi asal AS bukan lagi isu tunggal satu negara, melainkan perhatian bersama sejumlah pemerintahan di kawasan.

Meskipun belum ada keterangan resmi mengenai anggaran atau rincian teknis lebih jauh dari pemerintah Belanda, arah kebijakan sudah jelas. Delapan munisipalitas yang menjalankan uji coba menjadi indikator bahwa DAWO tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas. Target versi stabil pada akhir 2027 menjadi tonggak yang akan menentukan apakah lingkungan kerja digital mandiri ini dapat diperluas ke seluruh institusi pemerintahan.

Bagi publik, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa isu kedaulatan digital tidak lagi sekadar wacana. Ketika sebuah negara bisa kehilangan akses ke layanan penting hanya karena sanksi dari negara lain, kebutuhan akan alternatif yang mandiri menjadi semakin nyata. Belanda memilih jalur itu, dan hasilnya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

Ikuti Telset.id di Google NewsFollow

Komentar

Belum ada komentar.