Data Breach DHS Bocorkan 41.000 Karyawan dan Operasi Rahasia ICE

Telset.id – Sebanyak lebih dari 41.000 data karyawan dan kontraktor Department of Homeland Security (DHS) bocor ke publik, termasuk staf Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan US Customs and Border Protection. Insiden yang dijuluki “Icepick” ini tidak hanya membocorkan informasi pribadi, tetapi juga mengungkap detail operasi penyamaran dan program pengawasan yang dijalankan lembaga tersebut.

Arsip kebocoran data DHS ini dipublikasikan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Department of Peace. Dalam catatan yang disertakan, kelompok tersebut menyatakan, “Mereka memiliki informasi kita, jadi adil jika kita memiliki informasi mereka.” Kebocoran ini menjadi sorotan karena skala dan sensitivitas data yang terekspos jauh melampaui insiden kebocoran data biasa.

Data yang bocor mencakup alamat email, nomor telepon, dan alamat kantor para karyawan. Selain itu, arsip tersebut juga memuat informasi internal tentang bagaimana DHS menjalankan operasi penyamaran dan program pengawasan. Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai lembaga pemerintah Amerika Serikat turut disebutkan dalam kebocoran ini.

Rincian Data dan Operasi yang Terekspos

Dari 41.000 catatan yang terekspos, sekitar 10.000 di antaranya milik karyawan ICE, 6.200 milik US Citizenship and Immigration Services, dan 1.000 lainnya merupakan akun Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Kebocoran ini juga mengungkap referensi ke “Keyhole”, sebuah operasi pengawasan penyamaran terhadap kelompok protes di Minneapolis yang berlangsung tahun ini.

Selain itu, terdapat referensi ke Communications Intercept Center TechOps (CICTO) Program, Title III Intercept Program untuk penyadapan, dan Illicit Sensor Intercept Program (ISIP). Alat-alat yang digunakan karyawan juga terungkap dalam kebocoran ini, termasuk platform investigasi Falcon dari Palantir, platform PenLink untuk menganalisis catatan telepon dan media sosial, serta platform AI seperti ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, dan Copilot dari Microsoft.

Menurut organisasi nirlaba transparansi Distributed Denial of Secrets yang memverifikasi kebocoran atas nama Wired, data tersebut diperoleh dari sistem login Okta milik DHS. Juru bicara Okta menyatakan, “Kami mengetahui laporan ini. Okta aman, dan kami tidak memiliki bukti bahwa data atau sistem kami telah disusupi.”

Sementara itu, juru bicara DHS mengonfirmasi bahwa pihaknya “mengetahui potensi pelanggaran dan secara aktif bekerja untuk menangani situasi ini dengan cepat dan efektif. Kami menganggap serius semua ancaman keamanan terhadap karyawan dan petugas kami dan akan bekerja untuk memastikan semua terlindungi dengan baik. Kami akan memperbarui publik ketika informasi lebih lanjut tersedia.”

Respons Peneliti dan Konteks Kebijakan DHS

Kebocoran Icepick kemudian diubah menjadi basis data yang dapat dicari oleh peneliti keamanan siber dan jurnalis asal Swiss, maia arson crimew. Ia menyatakan, “Saya tidak berpikir kita harus membiarkan mereka menakuti kita agar tidak menyelidiki mereka.” Menurutnya, DHS sebagai lembaga sepenuhnya kurang akuntabilitas, meskipun banyak bagiannya sangat tidak populer. “Orang-orang yang bekerja di sana juga tahu ini; misalnya, beberapa bio LinkedIn mereka hanya menulis ‘stuff at US Government’,” ujarnya.

Insiden ini terjadi di tengah ketegangan antara DHS dan aktivis, demonstran, serta pengguna media sosial anonim yang melacak dan mendokumentasikan pergerakan karyawan ICE. Sebagai respons terhadap protes dan aktivitas aktivis, DHS telah memperluas definisi “doxing” untuk mencakup informasi dasar seperti nama. Perluasan definisi ini menjadi konteks penting mengapa kebocoran data DHS menuai perhatian besar.

Kebocoran ini juga menjadi pengingat bahwa sistem login tunggal seperti Okta kerap menjadi titik lemah dalam rantai keamanan organisasi besar. Meski Okta membantah sistemnya disusupi, verifikasi pihak ketiga menyebut data berasal dari sistem login tersebut. Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung dan DHS berjanji akan memberikan pembaruan kepada publik.

Bagi pengamat keamanan siber, kasus ini menegaskan bahwa data operasional dan identitas personel menjadi aset paling sensitif yang perlu dilindungi berlapis. Sebagai perbandingan, insiden kebocoran data besar lainnya juga sempat menyita perhatian publik, seperti yang dibahas dalam Pusat Kuantum Maryland yang menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi yang aman.