GCHQ Kehilangan Ribuan Drive Penyimpanan, Komisioner Desak Kejelasan

Telset.id – Investigatory Powers Commissioner’s Office (IPCO) Inggris mengungkap bahwa General Communications Headquarters (GCHQ) kehilangan “a very significant number” atau sejumlah besar drive penyimpanan yang telah hilang selama bertahun-tahun dan belum ditemukan hingga kini. Temuan ini mencuat dalam laporan yang disampaikan Investigatory Powers Commissioner Lord Brian Leveson, seperti dikutip The Register, dan menjadi sorotan karena menyangkut lembaga intelijen sinyal utama Inggris yang setara dengan National Security Agency (NSA) Amerika Serikat.

Lord Brian Leveson menyatakan kekhawatirannya bahwa GCHQ belum memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai skala, lokasi, dan kemampuan pemulihan removable media yang hilang tersebut. Media penyimpanan lepas itu berpotensi memuat data yang berkaitan dengan Investigatory Powers Act (IPA), undang-undang yang disahkan pada 2016 dan menjadi kerangka hukum bagi pengawasan pemerintah, pengumpulan data, serta intersepsi komunikasi.

“Saya tetap khawatir bahwa GCHQ belum menetapkan pemahaman yang cukup jelas tentang skala, lokasi, dan kemampuan pemulihan removable media yang hilang yang mungkin berisi data terkait IPA, meskipun masalah mendasar ini pertama kali menjadi perhatian saya beberapa tahun lalu,” tulis Lord Brian Leveson dalam laporannya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan temuan baru. Menurut laporan, hilangnya media penyimpanan itu sudah diketahui pejabat GCHQ selama bertahun-tahun, tetapi hingga kini mereka masih belum pasti soal cakupan masalahnya. Leveson menambahkan bahwa meski ia memahami tantangan teknis dan praktis yang terlibat, berlalunya waktu tanpa penjelasan komprehensif justru meningkatkan pentingnya fokus senior yang berkelanjutan dan remediasi yang terjamin.

Respons GCHQ dan Langkah Perbaikan

GCHQ mengakui kepada The Register bahwa sistem pelacakan untuk removable media miliknya selama ini tidak memadai. Namun, lembaga tersebut menyatakan telah mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

“Kami menyadari pentingnya keamanan removable media dalam sistem kami dan memiliki berbagai langkah untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh item-item ini. Temuan dalam laporan telah ditangani secara komprehensif, dan semua langkah yang diperlukan untuk memperbaiki masalah ini telah diambil,” ujar juru bicara GCHQ kepada publikasi tersebut.

Selain itu, GCHQ telah meluncurkan program untuk membantu menemukan sebanyak mungkin media penyimpanan yang hilang. Lembaga itu juga menargetkan sistem pelacakan aset otomatis sudah beroperasi sebelum 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola aset digital di lingkungan lembaga intelijen sinyal Inggris tersebut.

Meski demikian, baik GCHQ maupun pihak terkait belum mengonfirmasi secara pasti data apa yang terkandung dalam drive yang hilang. Menurut laporan, media penyimpanan tersebut berpotensi memuat informasi tentang operasi GCHQ, administrasi, dan data penting lainnya. Ketidakpastian ihwal isi drive inilah yang membuat persoalan ini sensitif dan terus dipantau oleh IPCO.

Lord Brian Leveson menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan masalah ini. “Mengingat potensi sensitivitas materi yang terlibat, saya akan terus memantau kemajuan secara dekat,” ujarnya. Pernyataan ini menempatkan IPCO sebagai pengawas yang menuntut akuntabilitas GCHQ atas tata kelola aset penyimpanan yang hilang.

Bukan Kasus Tunggal di Sektor Pemerintahan

Insiden yang menimpa GCHQ bukanlah satu-satunya kasus kehilangan aset teknologi di lingkungan pemerintahan. The Register melaporkan bahwa Ministry of Defence Inggris pernah kehilangan 87 USB drive rahasia pada periode 2003 hingga 2008. Kepolisian Inggris juga tercatat pernah menghadapi kasus anggotanya yang kehilangan perangkat teknologi yang ditugaskan kepada mereka.

Pemerintah lain juga mengalami kesalahan teknologi yang cukup besar. Pemerintah Korea Selatan dilaporkan kehilangan 858TB data setelah kebakaran dahsyat menghancurkan sebuah pusat data, dan baru menyadari bahwa mereka tidak memiliki cadangan data. Indonesia mengalami persoalan serupa ketika diterpa serangan ransomware, dengan seorang pejabat pemerintah menyebut absennya cadangan data sebagai hal yang “stupid” atau bodoh.

Deretan peristiwa ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset penyimpanan dan cadangan data menjadi titik rawan yang berulang di berbagai institusi pemerintah. Bagi GCHQ, kombinasi antara hilangnya removable media, sistem pelacakan yang dinilai tidak memadai, dan belum adanya gambaran utuh soal skala kehilangan menjadi persoalan yang menuntut perbaikan menyeluruh.

Hingga laporan ini diturunkan, GCHQ belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jumlah pasti drive yang hilang maupun rincian data di dalamnya. Yang jelas, tenggat sistem pelacakan aset otomatis sebelum 2027 menjadi salah satu tonggak yang akan diawasi ketat oleh IPCO.