Microsoft dan Adobe Diblokir dari Program PERM, H-1B di Ujung Tanduk

Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat resmi memblokir Microsoft dan Adobe dari program Permanent Labor Certification (PERM), jalur yang selama ini menjadi salah satu cara bagi pekerja H-1B untuk beralih status menjadi pemegang green card. Kebijakan ini diumumkan Wakil Presiden JD Vance dalam sebuah pengumuman pada Kamis, dan langsung berdampak pada proses sertifikasi tenaga kerja permanen bagi kedua perusahaan teknologi besar tersebut.

Langkah ini dipicu oleh dugaan kecurangan dan penyalahgunaan sistem. Selain Microsoft dan Adobe, sejumlah perusahaan IT outsourcing juga terkena suspensi, yaitu Cognizant, Infosys, Tata Consultancy, Wipro, HCL, dan Capgemini. Pemerintahan saat ini menyatakan tidak akan memproses aplikasi Permanent Labor Certification baru maupun yang masih tertunda untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat belum memberikan komentar resmi.

Dalam konferensi pers, JD Vance melontarkan kritik keras yang secara khusus menyasar Microsoft. Ia menyebut bahwa tidak ada perusahaan di Amerika Serikat yang menyalahgunakan sistem ini lebih parah dari Microsoft. Vance menambahkan bahwa jika dihitung, untuk setiap pekerja yang di-PHK Microsoft, perusahaan itu menggantinya dengan satu setengah pekerja asing. Pernyataan ini menjadi salah satu poin paling tajam dalam pengumuman tersebut dan menempatkan Microsoft di pusat sorotan kebijakan baru ini.

Rincian Angka dan Investigasi Federal

Menurut Vance, Microsoft mem-PHK 6.000 pekerja, sementara pada saat yang sama perusahaan menerima 6.300 persetujuan H-1B dan hampir 3.000 green card. Wakil Presiden juga menyebut Microsoft mengajukan 3.682 aplikasi PERM, dengan 1.000 di antaranya untuk posisi yang tampaknya tumpang tindih dengan pekerja yang telah di-PHK. Data ini menjadi dasar utama di balik keputusan pemblokiran tersebut.

Hak istimewa PERM milik Microsoft dan Adobe dicabut, menurut Menteri Tenaga Kerja Keith Sonderling, karena adanya beberapa investigasi federal yang masih aktif. Langkah secepat dan sekeras ini tergolong tidak biasa, tetapi muncul di tengah latar belakang pemerintahan AS yang semakin memperketat pengawasan terhadap program H-1B. Pada Juli tahun lalu, Departemen Tenaga Kerja meluncurkan investigasi nasional terhadap dugaan kecurangan dan perdagangan manusia dalam program H-1B dan PERM.

Investigasi tersebut berfokus pada aplikasi yang curang, pengembalian upah (wage kickbacks), pemaksaan, tenaga kerja di bawah standar upah, penyalahgunaan rekrutmen, serta praktik benching, yaitu kondisi ketika perusahaan tetap mencatat karyawan H-1B sebagai pekerja tetapi tidak menugaskan pekerjaan atau membayar mereka. Temuan-temuan dari investigasi ini menjadi konteks penting mengapa pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar tersebut.

Pada September, Presiden Trump menandatangani executive order yang bertujuan menekan penyalahgunaan program H-1B. Cognizant juga mengalami suspensi pengajuan green card pada bulan yang sama. Aturan lotere H-1B sebelumnya telah berubah dan dilaporkan menguntungkan pekerja dengan keterampilan tinggi dan bayaran tinggi. Perubahan aturan ini memperkuat arah kebijakan yang lebih selektif terhadap penerima visa kerja di Amerika Serikat.

Dampak pada Perusahaan Teknologi dan Pekerja H-1B

Menurut National Foundation for American Policy dan estimasi yang dilaporkan, Amazon memiliki H-1B paling banyak yang disetujui pada fiscal year 2025 dengan 4.644 visa, diikuti Meta dengan 1.555, Microsoft dengan 1.394, dan Google dengan 1.050. Angka ini menunjukkan skala ketergantungan perusahaan-perusahaan teknologi besar terhadap program visa tersebut, sekaligus menjelaskan mengapa kebijakan pemblokiran PERM berdampak signifikan.

Pemblokiran PERM ini menutup salah satu jalur utama bagi pekerja H-1B di perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan status green card. Bagi Microsoft dan Adobe, keputusan ini berarti tidak ada aplikasi Permanent Labor Certification baru maupun yang tertunda yang akan diproses. Situasi ini menempatkan ribuan pekerja pada posisi yang tidak pasti terkait kelanjutan status imigrasi mereka. Tindakan serupa terhadap sejumlah perusahaan outsourcing memperluas cakupan dampak kebijakan ini ke lebih banyak tenaga kerja di sektor teknologi.

Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara pemerintah AS memandang program H-1B dan PERM. Investigasi nasional yang diluncurkan pada Juli lalu menyasar berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari aplikasi curang hingga praktik benching. Dengan adanya executive order pada September dan perubahan aturan lotere H-1B, arah kebijakan tampak konsisten menuju pengawasan yang lebih ketat dan seleksi yang lebih ketat terhadap penerima visa.

Seperti halnya kasus pemblokiran yang menimpa platform digital lain, langkah terhadap Microsoft dan Adobe ini menunjukkan bagaimana otoritas dapat mengambil tindakan cepat ketika muncul dugaan penyalahgunaan sistem. Sebelumnya, sejumlah akun dan aplikasi juga pernah diblokir dalam kasus yang berbeda, misalnya ketika Elon Musk Kecam Wikipedia terkait isu objektivitas, atau ketika akun yang di-retweet Donald Trump justru Diblokir Twitter. Pola serupa terlihat dalam pemblokiran puluhan ribu aplikasi oleh Facebook yang terkait Cambridge Analytica, yang dapat ditelusuri melalui Kasus Cambridge Analytica.

Namun, yang membedakan kasus Microsoft dan Adobe adalah sasarannya bukan platform media sosial, melainkan perusahaan teknologi raksasa dan jalur imigrasi tenaga kerja terampil. Pemblokiran PERM ini menyentuh langsung nasib pekerja H-1B yang telah lama mengandalkan jalur tersebut untuk mendapatkan status permanen di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang terkena suspensi belum memberikan pernyataan resmi, sehingga perkembangan selanjutnya masih menunggu respons dari pihak-pihak terkait.

Bagi industri teknologi, keputusan ini menandai babak baru dalam hubungan antara perusahaan besar dan program visa kerja AS. Dengan investigasi federal yang masih berjalan dan executive order yang telah diteken, arah kebijakan tampak jelas menuju pengetatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Microsoft dan Adobe, tetapi juga oleh perusahaan outsourcing serta ribuan pekerja yang statusnya bergantung pada program PERM dan H-1B.