Telset.id – Vendor keamanan siber asal Eropa mencatat pertumbuhan penjualan hingga 35% dalam dua tahun yang berakhir pada kuartal ketiga 2026. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan rata-rata pasar secara keseluruhan yang hanya sebesar 10%, menurut laporan Context. Lonjakan tersebut menandakan bahwa kedaulatan digital atau digital sovereignty kini benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian solusi keamanan siber di kawasan Eropa.
Pergeseran ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan Eropa sebelumnya telah melakukan langkah serupa di sektor lain, seperti beralih ke penyedia cloud lokal dan alternatif buatan dalam negeri. Kini, pola yang sama mulai merambah ke pasar keamanan siber. Sebagai perbandingan, vendor asal Amerika Serikat hanya mencatat pertumbuhan sebesar 8% pada periode yang sama, menjadikan kontras antara vendor Eropa dan AS semakin terlihat jelas.
Meski demikian, dominasi vendor AS di pasar keamanan siber EMEA masih sangat kuat. Data Context menunjukkan bahwa vendor AS masih menguasai 62% pangsa pasar keamanan siber EMEA. Artinya, perjalanan vendor Eropa untuk memimpin pasar masih sangat panjang dan membutuhkan waktu sebelum posisi mereka benar-benar setara atau bahkan melampaui pemain asal AS.
Area Keamanan Siber yang Jadi Fokus Vendor Eropa
Menurut laporan Context, terdapat beberapa area di mana vendor berbasis Uni Eropa mendapat minat paling besar. Area tersebut mencakup pelatihan kesadaran keamanan atau security awareness training, manajemen kerentanan atau vulnerability management, serta SIEM. Ketiga segmen ini menjadi titik masuk utama bagi vendor lokal untuk merebut pangsa pasar dari pemain global.
Sebaliknya, vendor AS masih mendominasi area identitas dan manajemen akses atau identity and access management serta keamanan cloud atau cloud security. Kondisi ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan fakta bahwa banyak perusahaan masih menggunakan layanan cloud dari penyedia asal AS. Ketergantungan pada infrastruktur cloud Amerika membuat solusi keamanan dari vendor AS tetap menjadi pilihan alami bagi banyak organisasi.
Research VP Context, Joe Turner, menyatakan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Menurutnya, pelanggan dan reseller mulai lebih jelas memahami apa arti kedaulatan digital dalam praktik. Mereka kini mempertanyakan siapa yang memegang kunci enkripsi, siapa yang dapat mengakses log sensitif, dan di mana data tersebut disimpan.
“Digital sovereignty is becoming a buying decision,” ujar Joe Turner, dikutip dari laporan Context. “As customers and resellers get clearer about what it means in practice, they’re asking who holds the encryption keys, who can access sensitive logs and where that data is stored.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pertimbangan kedaulatan tidak lagi sekadar wacana politik, melainkan telah merambat menjadi kriteria teknis yang diuji langsung oleh para pengambil keputusan TI. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan risiko pengelolaan data di luar yurisdiksi negara asal.
Klaim Kedaulatan Digital Belum Diatur dan Minim Bukti
Di balik tren positif bagi vendor Eropa, muncul kekhawatiran tersendiri terkait klaim kedaulatan digital. Sebuah laporan Omdia pada Oktober 2026 menemukan bahwa sebanyak 28% penyedia layanan tidak benar-benar mengungkapkan bukti kedaulatan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian klaim kedaulatan belum didukung oleh transparansi yang memadai.
Camille Mandler, Telco B2B Research Director, memberikan peringatan terkait hal ini. Menurutnya, belum ada pihak yang mengatur siapa saja yang boleh menyebut diri sebagai penyedia AI berdaulat. “No one is regulating who can call themselves a sovereign AI provider,” kata Camille Mandler.
Peringatan tersebut menyoroti celah regulasi yang membuat klaim kedaulatan digital rentan disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang jelas, status “berdaulat” bisa menjadi label pemasaran tanpa jaminan substantif. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang ingin memastikan bahwa mitra keamanan siber mereka benar-benar memenuhi standar kedaulatan yang dijanjikan.
Meski ada kekhawatiran soal validitas klaim, minat perusahaan Eropa untuk beralih pemasok tetap tinggi. Hampir separuh, atau 45%, perusahaan di Eropa berencana menambah atau mengganti pemasok TI mereka dalam 18 bulan ke depan karena persyaratan kedaulatan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Utara yang hanya sebesar 30%.
Tingginya angka tersebut menandakan bahwa kebutuhan akan kedaulatan digital bukan sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi prioritas strategis bagi banyak organisasi di Eropa. Perusahaan tampaknya bersedia mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengevaluasi ulang rantai pasok teknologi mereka, termasuk dalam hal keamanan siber.
Baca Juga:
Pergeseran menuju vendor lokal ini juga mencerminkan pola yang lebih luas di kawasan Eropa. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan Eropa telah mendorong peralihan penyedia cloud ke alternatif lokal sebagai bagian dari upaya kedaulatan. Kini, gelombang serupa menerpa sektor keamanan siber, memperlihatkan bahwa isu kedaulatan menyentuh berbagai lapisan infrastruktur digital.
Bagi vendor AS, dominasi 62% di pasar EMEA tetap menjadi modal besar. Namun, pertumbuhan vendor Eropa yang mencapai 3,5 kali lipat rata-rata pasar menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat. Vendor AS perlu memperhatikan dinamika ini, terutama di segmen yang mulai dikuasai pemain lokal seperti pelatihan kesadaran keamanan, manajemen kerentanan, dan SIEM.
Di sisi lain, temuan Omdia soal 28% penyedia yang tidak mengungkapkan bukti kedaulatan menjadi catatan penting. Perusahaan yang ingin beralih ke vendor lokal sebaiknya tidak hanya melihat label kedaulatan, tetapi juga memverifikasi bukti nyata di baliknya. Hal ini sejalan dengan pertanyaan yang diajukan Joe Turner soal siapa yang memegang kunci enkripsi dan di mana data disimpan.
Dengan 45% perusahaan Eropa berencana menambah atau mengganti pemasok TI dalam 18 bulan ke depan, pasar keamanan siber Eropa diprediksi akan terus bergerak. Angka 30% di Amerika Utara menunjukkan bahwa tekanan kedaulatan di kawasan tersebut tidak sekuat di Eropa. Perbedaan ini menegaskan bahwa faktor regulasi dan politik lokal memainkan peran besar dalam membentuk preferensi pembelian teknologi.
Laporan Context dan Omdia sama-sama menyoroti bahwa kedaulatan digital kini menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan dalam strategi pengadaan TI. Bagi pelaku industri, kemampuan membuktikan kedaulatan secara transparan akan menjadi pembeda utama. Sementara bagi perusahaan pengguna, verifikasi terhadap klaim kedaulatan menjadi langkah wajib sebelum memutuskan beralih pemasok.
Komentar
Belum ada komentar.