Telset.id – Warga negara bagian Ohio, Amerika Serikat, menghadapi ancaman baru terkait pembangunan data center. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang bocor berpotensi mengklasifikasikan data center sebagai utilitas publik, langkah yang menurut para ahli hukum dapat memperluas penggunaan hukum eminent domain untuk merampas tanah pribadi. RUU ini pertama kali dilaporkan oleh WCPO Cincinnati, memicu kekhawatiran bahwa pembangunan fasilitas AI yang masif dapat mengorbankan hak milik warga.
Perubahan klasifikasi ini bukan sekadar status administratif. Jika disahkan, daftar pihak yang berhak menggunakan hukum eminent domain akan diperluas, melampaui entitas yang dimiliki atau dioperasikan oleh korporasi kota, koperasi listrik, dan lembaga yang memegang sertifikat public convenience and necessity dari Federal Energy Regulatory Commission (FERC). RUU tersebut menambahkan frasa “dan lembaga yang memegang sertifikat kompatibilitas lingkungan dan kebutuhan publik dari dewan penempatan daya untuk membangun saluran transmisi listrik dan fasilitas terkait atau pipa gas dan fasilitas terkaitnya.”
Dampak Hukum dan Preseden di Lapangan
Para ahli hukum telah memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat berarti pengembang transmisi, seperti perusahaan listrik, dapat menyita tanah untuk digunakan bagi data center atau fasilitas yang akan memberi daya pada pusat data tersebut. Hukum eminent domain sendiri memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengambil tanah pribadi tanpa persetujuan pemiliknya, asalkan untuk penggunaan publik dan pemilik menerima kompensasi yang layak. Pemerintah juga dapat mendelegasikan kekuasaan yang sama kepada “entitas swasta atau common carriers,” yang mencakup perusahaan utilitas.

Isu ini bukanlah spekulasi belaka. Pada Juni 2026, terungkap bahwa kelompok dagang Ohio Business Roundtable merekomendasikan agar pembuat undang-undang mengubah hukum eminent domain untuk “memperluas otoritas kepemilikan untuk proyek infrastruktur energi setelah penggunaan publik dan kebutuhan telah ditetapkan.” Rekomendasi ini kemudian diperkuat oleh laporan pada Juli 2026 yang menyebut pemerintah dapat menyita tanah pribadi untuk saluran transmisi baru yang dibutuhkan untuk memberi daya pada data center baru. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan hukum yang dimaksud bukanlah kebijakan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari dorongan industri yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Baca Juga:
Praktik penyitaan tanah untuk kepentingan data center sebenarnya sudah terjadi. Pada awal tahun ini, perusahaan utilitas terbesar di Georgia mewajibkan pemindahan 30 properti hunian untuk meningkatkan jaringan listriknya. Warga mengklaim bahwa perluasan tersebut adalah untuk memberi daya pada data center AI, sebuah fakta yang semakin kuat karena salah satu data center tersebut berlokasi hanya beberapa mil dari lokasi. Kasus di Georgia ini menjadi bukti nyata bahwa kekhawatiran di Ohio bukanlah tanpa dasar, dan bahwa hukum eminent domain telah digunakan untuk kepentingan infrastruktur AI di wilayah lain.
Meskipun demikian, hukum eminent domain juga dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Di Nashville, hukum yang sama justru digunakan untuk memblokir pembangunan data center satu lantai seluas 69.220 kaki persegi di samping kebun binatang. Nashville Metro Council menyetujui penggunaan eminent domain sebagai cara untuk membeli tanah dari pengembang lokal yang merencanakan pembangunan data center senilai $700 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang sama dapat berfungsi sebagai alat perlindungan warga ketika digunakan oleh otoritas lokal yang memiliki kepentingan berbeda.

Bagi warga Ohio, RUU yang bocor ini menjadi ujian terhadap seberapa jauh kepentingan pembangunan data center dapat menggeser hak milik pribadi. Selama ini, warga Ohio telah menolak pembangunan data center baru di berbagai kesempatan. Namun, jika RUU ini lolos, pilihan mereka mungkin tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka. Perkembangan ini juga menjadi cerminan bagaimana tekanan untuk membangun infrastruktur AI semakin besar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan daya komputasi. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini menyoroti ketegangan antara percepatan pembangunan infrastruktur teknologi dan perlindungan hak-hak sipil, sebuah dilema yang kemungkinan akan terus muncul di berbagai wilayah lain seiring pertumbuhan data center yang pesat.
Relevansi isu ini bagi pembaca di Indonesia terletak pada pola yang tengah muncul: pembangunan data center yang masif tidak hanya membutuhkan lahan dan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mendorong perubahan regulasi yang menguntungkan industri. Sementara itu, di sisi lain, inovasi perangkat keras dan fitur AI terus berjalan, seperti yang terlihat pada Samsung Galaxy S27 Pro dan HMD Pulse 2T Pro. Namun, di balik kemajuan tersebut, pertanyaan tentang siapa yang menanggung biaya sosial dan lingkungan dari infrastruktur AI menjadi semakin mendesak untuk dijawab.





Komentar
Belum ada komentar.