AS Bisa Sita Lahan Warga untuk Bangun Transmisi Data Center AI

Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat berpotensi menyita lahan pribadi milik warga untuk membangun infrastruktur transmisi listrik bagi data center AI. Kekhawatiran ini muncul dari analisis seorang pakar hukum asal University of Dayton, Aaron Walayat, yang mengingatkan bahwa perusahaan listrik di negara bagian seperti Georgia dan Pennsylvania telah mempertimbangkan langkah tersebut.

Konsep hukum yang memungkinkan penyitaan ini disebut dengan “eminent domain,” yaitu hak prerogatif pemerintah untuk mengambil alih properti pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Jika seorang pemilik lahan menolak kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan listrik, maka perusahaan tersebut dapat meminta pemerintah daerah untuk menyita lahan tersebut dengan dalih “kepentingan publik” dan memberikan “ganti rugi yang adil.”

Proses penyitaan ini dikenal sebagai “condemnations.” Dalam praktiknya, tindakan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Namun, menurut Walayat, perusahaan yang disebut “common carriers,” seperti perusahaan listrik dan air, juga dapat menjalankan kekuasaan ini jika didelegasikan oleh pemerintah.

Meskipun banyak negara bagian telah memberlakukan pembatasan ketat terkait penggunaan “condemnations,” pengadilan seringkali mengizinkan perusahaan utilitas dan listrik untuk melakukannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, rumah warga pernah dihancurkan atas nama “kepentingan publik” dan pembangunan ekonomi.

Preseden hukum yang paling terkenal adalah keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2005. Saat itu, pengadilan tertinggi AS memenangkan pihak kota New London, Connecticut, yang menyita rumah-rumah warga untuk membangun kawasan pengembangan properti di sekitar fasilitas Pfizer. Ironisnya, proyek pembangunan tersebut tidak pernah terealisasi, dan kejadian ini memicu 45 negara bagian untuk memberlakukan undang-undang reformasi eminent domain yang lebih ketat.

## Potensi Sengketa Hukum di Maryland

Saat ini, kasus serupa sedang terjadi di Maryland. Sebuah proyek transmisi listrik sepanjang 76 mil direncanakan akan melintasi negara bagian tersebut untuk memasok listrik ke data center AI di Virginia utara, yang dikenal sebagai ibu kota data center dunia.

Pemilik lahan yang tanahnya akan dilalui oleh jalur transmisi tersebut menentang keras pembangunannya. Mereka berargumen bahwa negara bagian Maryland hanya dijadikan sebagai “kabel ekstensi” untuk data center AI di Virginia. Pihak perusahaan listrik di balik proyek ini, PSEG, telah menggugat pemilik lahan untuk mendapatkan akses ke properti mereka demi melakukan survei. Pengadilan distrik federal mengizinkan perusahaan tersebut untuk melanjutkan rencana surveinya. Namun, para pemilik lahan mengajukan banding, dan keputusan atas banding tersebut masih menunggu.

Walayat memperkirakan bahwa argumen mengenai apakah jalur transmisi tambahan benar-benar melayani pelanggan di negara bagian yang dilaluinya dapat menjadi dasar bagi pemilik lahan untuk mengajukan tantangan hukum. Setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda, namun kasus Maryland menunjukkan bahwa perusahaan listrik akan menghadapi banyak hambatan jika mereka ingin seenaknya mengambil alih lahan warga.

## Preseden Hukum yang Bertentangan

Meskipun kontroversial, penyitaan lahan untuk jalur transmisi listrik bukanlah hal yang tanpa preseden. Walayat mencatat bahwa Mahkamah Agung South Dakota dan Vermont pernah mendukung penyitaan yang dilakukan oleh perusahaan listrik. Dasar keputusannya adalah bahwa jalur transmisi tersebut menyediakan sebagian energi untuk pelanggan di negara bagian itu dan memperkuat jaringan listrik lokal mereka.

Namun, tidak semua kasus berakhir sama. Pada tahun 1984, Mahkamah Agung Mississippi menolak penyitaan yang diajukan oleh sebuah perusahaan listrik. Alasannya, jalur transmisi yang direncanakan akan membentang dari Mississippi hingga Louisiana tidak akan memberikan manfaat apapun bagi pelanggan di Mississippi.

## Implikasi bagi Masa Depan Data Center

Kasus ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara kebutuhan infrastruktur untuk data center AI yang haus daya dengan hak kepemilikan properti pribadi. Penggunaan eminent domain untuk kepentingan data center komersial memicu perdebatan sengit tentang definisi “kepentingan publik” di era kecerdasan buatan.

Para pemilik lahan yang terdampak dan para pengamat hukum akan terus memantau perkembangan kasus di Maryland. Keputusan akhir dari pengadilan banding bisa menjadi preseden penting bagi proyek-proyek serupa di masa depan. Sanksi pemerintah AS terhadap entitas digital juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh kebijakan negara terhadap infrastruktur teknologi.

Konsekuensi dari keputusan hukum ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemilik lahan di Maryland, tetapi juga oleh industri teknologi secara luas. Jika perusahaan listrik diberikan lampu hijau untuk menggunakan eminent domain secara agresif, hal ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur data center. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memicu gelombang protes dan tuntutan hukum dari warga yang merasa haknya dilanggar.

Walayat menekankan bahwa argumen hukum mengenai manfaat jalur transmisi bagi pelanggan lokal akan menjadi kunci. Jika sebuah jalur transmisi terbukti hanya menguntungkan data center di negara bagian lain, maka dasar hukum untuk penyitaan bisa menjadi sangat lemah. Ini adalah celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik lahan untuk mempertahankan properti mereka.