Telset.id – Provinsi British Columbia di Kanada menggugat OpenAI ke pengadilan terkait kegagalan perusahaan itu memberi tahu otoritas tentang percakapan penembak Tumbler Ridge dengan chatbot-nya. Gugatan yang menyebut tragedi tersebut bisa dicegah jika OpenAI memberi tahu penegak hukum soal obrolan penembak itu menjadi perkembangan terbaru dalam tekanan hukum terhadap perusahaan AI asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut laporan Wall Street Journal dan The New York Times, gugatan itu menuduh OpenAI merancang produk yang tidak aman dan lalai karena tidak menginformasikan penegak hukum soal obrolan penembak. Gugatan mengeklaim penembakan tersebut dapat dicegah jika perusahaan mengindahkan saran peninjau manusianya untuk memberi tahu Royal Canadian Mounted Police tentang aktivitas penembak di layanannya.
Pada Februari, pemerintah Kanada menuntut perubahan keamanan dari OpenAI setelah muncul laporan bahwa perusahaan tidak memberi tahu otoritas setelah karyawannya menandai akun penembak pada 2025. Akun tersebut dinilai mengandung potensi peringatan akan tindakan kekerasan di dunia nyata. Meski akun asli penembak diblokir, OpenAI kemudian menemukan bahwa penembak membuat akun kedua.
Perusahaan berkomitmen untuk memberi tahu otoritas tentang ancaman yang kredibel, dan CEO OpenAI Sam Altman menyampaikan permintaan maaf karena tidak memberi tahu otoritas saat akun pertama penembak diblokir. Namun, premier British Columbia David Eby menyebut permintaan maaf Altman “perlu, tetapi sangat tidak cukup”. Gugatan mengeklaim OpenAI tidak terlibat secara berarti dengan Kanada dan British Columbia dalam hal keamanan setelah penembakan.

“Dalam situasi lain di mana seseorang membantu, mendorong, atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atau lalai secara pidana, mereka dapat diselidiki, dituntut, dan diadili,” kata Niki Sharma, jaksa agung British Columbia. “Tidak ada perusahaan yang boleh dibebaskan dari akuntabilitas hanya karena teknologinya baru.” Sharma juga membahas bagaimana para CEO perusahaan AI sendiri mengetahui bahwa teknologi mereka menimbulkan risiko keamanan, karena sebagian dari mereka menyerukan perlambatan global pengembangan AI frontier.
Kantor jaksa agung mengajukan gugatan di California, tempat asal OpenAI, alih-alih di Kanada. Langkah itu disebut bisa menghasilkan pembayaran yang lebih besar bagi keluarga para korban. British Columbia juga menuntut OpenAI membayar pembangunan sekolah baru di Tumbler Ridge. Selain gugatan ini, perusahaan juga menghadapi keluhan yang diajukan keluarga korban sendiri, yang serupa menuduhnya lalai.
Baca Juga:
Tekanan Hukum terhadap OpenAI
Gugatan British Columbia menambah daftar persoalan hukum yang membelit OpenAI. Perusahaan ini sebelumnya juga menghadapi sejumlah keluhan dan gugatan terkait produk serta praktik bisnisnya. Dalam kasus ini, fokus utamanya adalah kegagalan perusahaan memberi tahu otoritas tentang potensi ancaman yang terdeteksi di layanannya.
Gugatan menyoroti bagaimana peninjau manusia OpenAI sebenarnya telah menyarankan untuk memberi tahu Royal Canadian Mounted Police tentang aktivitas penembak. Namun, saran itu tidak diindahkan. Hal ini menjadi dasar tuduhan kelalaian yang diajukan British Columbia terhadap perusahaan.
Kasus ini juga menyoroti peran pelacakan iklan ChatGPT dan bagaimana data serta interaksi pengguna dikelola oleh perusahaan. Meski tidak berkaitan langsung dengan gugatan, isu pengelolaan data dan tanggung jawab perusahaan AI menjadi sorotan publik.
Selain itu, OpenAI juga pernah dilaporkan memiliki cookie pelacak lintas situs bernama __obi. Isu ini menunjukkan bagaimana perusahaan AI menghadapi pengawasan tidak hanya soal keamanan, tetapi juga privasi pengguna.
Dalam konteks pengembangan teknologi, OpenAI juga sempat membentuk grup penasihat matematika usai kontroversi Navier-Stokes. Langkah itu menunjukkan upaya perusahaan merespons kritik dan meningkatkan tata kelola.
Respons dan Tuntutan
Jaksa agung British Columbia Niki Sharma menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh kebal dari akuntabilitas hanya karena teknologinya baru. Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah provinsi bahwa tanggung jawab hukum tetap berlaku bagi perusahaan AI.
Sharma juga menyoroti bahwa para CEO perusahaan AI sendiri mengetahui risiko keamanan dari teknologi mereka. Hal ini diperkuat dengan adanya seruan dari sebagian mereka untuk memperlambat pengembangan AI frontier secara global.
British Columbia menuntut OpenAI membayar pembangunan sekolah baru di Tumbler Ridge. Tuntutan ini menjadi bagian dari gugatan yang diajukan di California, tempat asal OpenAI. Pemilihan lokasi gugatan disebut bisa menghasilkan pembayaran yang lebih besar bagi keluarga korban.
Selain gugatan dari provinsi, keluarga korban juga mengajukan keluhan sendiri yang menuduh OpenAI lalai. Dengan demikian, perusahaan menghadapi tekanan hukum dari dua arah: pemerintah provinsi dan keluarga korban.
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai respons resmi OpenAI terhadap gugatan terbaru ini. Namun, kasus ini menjadi perhatian besar bagi industri AI, terutama terkait tanggung jawab perusahaan dalam menangani potensi ancaman yang terdeteksi di platform mereka.





Komentar
Belum ada komentar.