Telset.id – Keputusan Greater Manchester menolak adopsi platform data kesehatan Palantir memicu perdebatan nasional di Inggris mengenai masa depan kontrak senilai miliaran pound dengan National Health Service (NHS). Wilayah yang menjadi tempat kelahiran NHS ini justru mengklaim sistem buatan lokalnya lebih unggul, mempertanyakan kelanjutan kerja sama yang berpotensi diakhiri lebih awal pada Februari mendatang.
Perbedaan pandangan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran politik terhadap ketergantungan layanan kesehatan Inggris pada teknologi buatan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kontrak yang seharusnya berjalan hingga 2031 itu kini menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen, pekerja NHS, dan publik, untuk segera diakhiri.
Sejak 2023, pemerintah Inggris menugaskan Palantir untuk mengembangkan “federated data platform” (FDP) yang mampu menyerap dan mengorganisir data kesehatan yang tersebar di seluruh negeri. Menurut Palantir dan NHS, sistem baru ini telah berhasil memangkas waktu tunggu pasien, mempersingkat durasi rawat inap, dan memaksimalkan penggunaan ruang operasi.
Namun, seiring meluasnya penggunaan teknologi Palantir di medan perang dan kebijakan imigrasi pemerintahan AS, kerja sama dengan NHS ini menjadi titik rawan di Inggris. Protes, petisi, penyelidikan parlemen, hingga pemberontakan di kalangan pekerja NHS pun bermunculan. Negara-negara Eropa lainnya yang sedang bersitegang dengan pemerintahan Trump juga mulai mengevaluasi ulang hubungan mereka dengan Palantir untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi buatan AS.
Keunggulan Platform Lokal Manchester
Dewan perawatan kesehatan Greater Manchester berulang kali menolak mengadopsi FDP milik Palantir. Mereka memilih tetap menggunakan platform buatan sendiri yang dikembangkan selama hampir satu dekade, bernama Analytics and Data Science Platform (ADSP). Dewan tersebut mengklaim tidak membutuhkan Palantir karena platform lokalnya dinilai lebih unggul secara fungsional dan lebih dipercaya publik.
“Platform yang kuat secara teknis pun akan kesulitan memberikan nilai jika para klinisi, pengontrol data, pasien, atau publik tidak mempercayainya,” ujar Matt Hennessey, chief data and analytics officer di NHS Greater Manchester. “Jika kami sepenuhnya mengadopsi FDP, itu akan menjadi langkah mundur.”
Klaim tersebut, meski dibantah oleh Palantir dan pendukung FDP lainnya, telah memicu perdebatan nasional. Pemerintah Inggris kini dihadapkan pada opsi untuk memanfaatkan klausul pemutusan kontrak pada Februari mendatang, alih-alih membiarkan kontrak berjalan hingga 2031.
Selama beberapa dekade, pekerja NHS menggunakan kombinasi sistem digital, spreadsheet, kertas, dan papan tulis untuk melacak pasien. Akibatnya, saat pasien berpindah dari satu fasilitas perawatan ke fasilitas lain, catatan perawatannya kerap tertinggal, yang kadang berakibat fatal. Tanpa cara berbagi informasi yang efektif antar penyedia layanan, administrator NHS kesulitan membuat keputusan pendanaan dan alokasi sumber daya berdasarkan data yang tidak lengkap.
FDP Palantir dirancang untuk mengubah kondisi tersebut. NHS mulai menerapkan FDP pada awal 2024. Platform ini terdiri dari kumpulan data kesehatan nasional untuk mengidentifikasi kekurangan perawatan, serta sejumlah database lokal yang digunakan masing-masing wilayah untuk analisis dan pengembangan alat sesuai kebutuhan spesifik, seperti manajemen daftar tunggu atau perencanaan pemulangan pasien.
“Keunggulan FDP adalah kemampuannya untuk diangkat dan dipindahkan. Itulah kekuatan sebenarnya,” kata Tom Bartlett, konsultan IT independen yang sebelumnya mengawasi peluncuran FDP tingkat nasional sebagai wakil direktur data engineering di NHS England. “Keuntungan lainnya adalah adanya permukaan bagi kecerdasan buatan untuk bekerja.”
Di dalam NHS yang luas, dua jenis organisasi dapat mengakses FDP: trust yang mengelola rumah sakit dan perawatan lokal, serta integrated care boards (ICBs) yang bertanggung jawab merencanakan dan mengkomisioning layanan kesehatan tingkat regional. Data NHS menunjukkan 139 dari sekitar 200 trust saat ini “aktif” menggunakan teknologi Palantir, sementara 35 dari 36 ICB di Inggris aktif menggunakan sistem tersebut.
“Jelas bahwa ribuan pasien mendapatkan manfaat dari FDP setiap bulannya,” ujar juru bicara Department of Health and Social Care. Namun, sejumlah trust di berbagai wilayah Inggris, termasuk Greater Manchester, dilaporkan hanya menggunakan FDP untuk tujuan terbatas.
“Mereka tidak sepenuhnya menggunakan,” klaim Andy Haywood, chief digital and data officer di Health Innovation Manchester. “Dalam spreadsheet mereka tercatat menggunakannya, tapi tidak dalam arti memasukkan semua data mereka ke dalamnya.” Palantir sendiri membantah klaim tersebut dan menyatakan trust di Greater Manchester menggunakan FDP secara ekstensif.
Greater Manchester, yang menaungi sekitar 3 juta penduduk, menjadi satu-satunya wilayah yang dewan perawatannya berulang kali menolak mengadopsi platform Palantir. Pada pertemuan Mei 2025, meski mendapat tekanan dari unit nasional NHS, dewan menyimpulkan bahwa “kapabilitas lokal melampaui apa pun yang ditawarkan FDP saat ini” dan beberapa fungsinya lebih maju “dua hingga tiga tahun”.
Baca Juga:
ADSP milik Greater Manchester diisi dengan data perawatan primer yang tidak tersedia di platform Palantir. Karena sistem ini dikembangkan internal, platform tersebut dapat lebih mudah dikonfigurasi ulang. “Karena ADSP adalah kumpulan teknologi, jika kami menemukan perangkat lunak visualisasi data kami menjadi kurang dari kelas terbaik, kami bisa menggantinya,” jelas Hennessey. ADSP juga diuntungkan oleh kepercayaan publik yang mendalam terhadap platform tersebut, sehingga masyarakat lebih bersedia membagikan data kesehatan sensitif mereka.
Perdebatan Pemutusan Kontrak
Palantir menyatakan ada sedikit bukti independen yang menunjukkan ADSP berkontribusi langsung pada peningkatan perawatan pasien atau penghematan biaya. Perusahaan itu juga menegaskan platformnya dipercaya secara luas. “Ribuan dokter, perawat, dan staf NHS lainnya menggunakan FDP, banyak di antaranya mencatat manfaatnya,” ujar Stephen Childs, kepala kemitraan perawatan kesehatan di Palantir UK.
Kendati demikian, klaim bahwa Greater Manchester mengembangkan sistem unggulan secara internal telah mewarnai perdebatan mengenai pemutusan kontrak Palantir. Pada Juni, sekelompok politisi Inggris dari lintas partai menerbitkan laporan yang memperingatkan bahwa ketergantungan pada Palantir merupakan “titik kelemahan yang tidak dapat diterima”. Laporan itu menyarankan pemerintah mengaktifkan klausul pemutusan dan mencari alternatif domestik.
Bulan berikutnya, komite parlemen terpisah membuat argumen serupa berdasarkan kesaksian Hennessey. “Palantir jelas bukan satu-satunya pemain di kota ini,” tulis MP Layla Moran, ketua komite tersebut.
Namun, pendukung FDP berpendapat tidak ada alternatif viable selain Palantir yang mampu menghubungkan data dari seluruh negeri dan berbagai sub-komponen NHS. Mereka menilai seruan pemutusan kontrak didasarkan pada penilaian sempit terhadap nilai FDP, mengabaikan potensi manfaatnya di rumah sakit dan fasilitas perawatan lainnya.
“Klaim bahwa ADSP mencapai hasil unggul sebenarnya tidak masuk akal. FDP melakukan hal yang sangat berbeda,” kata Bartlett. “Membingkai kasus penggunaannya sebagai analitik adalah misrepresentasi total dari tujuan produk tersebut.” Hennessey menegaskan Greater Manchester ICB hanya pernah menyatakan teknologinya unggul dalam konteks dewan perawatan, bukan di seluruh NHS.
Bartlett juga berpendapat tingkat pengawasan terhadap kesepakatan Palantir dibandingkan proyek NHS mahal lainnya menandakan keberatan politik mengganggu upaya menilai kinerja FDP yang sebenarnya. “Ada kampanye anti-Palantir,” klaimnya.
Palantir telah lama menegaskan bukan organisasi politik. “Nilai kami adalah teknologi dapat membantu mentransformasi layanan publik dan menyelamatkan nyawa,” ujar Childs. Namun pada 2023, salah satu pendiri Palantir, Peter Thiel, pernah mengatakan Inggris harus “mencabut seluruh NHS dari akarnya dan memulai dari awal”. Baru-baru ini, Palantir menerbitkan manifesto yang oleh seorang MP Inggris digambarkan sebagai “celotehan penjahat super”.
“NHS adalah organisasi berbasis nilai,” klaim Jessica Morley, peneliti data kesehatan di Digital Ethics Center Yale University. “Palantir pada dasarnya bertentangan dengan semua nilai tersebut.” Para MP yang merekomendasikan pemutusan kontrak bersikeras mereka tidak “termotivasi ideologi”, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran atas “ketidakcocokan yang jelas dengan nilai-nilai Inggris”.
Perdebatan publik ini turut mempengaruhi penolakan Greater Manchester ICB terhadap FDP. Dewan tersebut mengakui pada April bahwa mereka belum memulai tinjauan terjadwal atas keputusannya “karena jelas kekhawatiran publik semakin meningkat, bukan berkurang”.
Mereka yang meyakini politik telah menginfeksi wacana seputar FDP memperingatkan bahwa pemutusan kontrak berisiko menyia-nyiakan kemajuan beberapa tahun, dengan konsekuensi potensial bagi perawatan pasien. “Jika klausul pemutusan dipicu, kita akan mundur karena tidak ada alternatif,” klaim Bartlett. “Trust yang sebelumnya menggunakan kertas akan kembali ke kertas.”
Namun, Hennessey berpendapat bahwa bahkan jika FDP lebih unggul dari teknologi NHS yang ada, penilaian nilai apa pun harus mempertimbangkan panas politik seputar Palantir. Keberhasilan platform bergantung pada kesediaan publik memberi data dan kesediaan dokter menggunakannya. “Anda bisa memiliki hal yang paling menakjubkan,” katanya, “tetapi jika orang tidak mempercayainya, maka Anda memiliki sesuatu yang operasionalnya redundan.”
Komentar
Belum ada komentar.