Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat berencana menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu proses redaksi dokumen permintaan Freedom of Information Act (FOIA). Langkah ini menempatkan AI sebagai alat pengambil keputusan awal dalam menentukan bagian mana dari dokumen publik yang harus dihitamkan, sebuah perubahan yang berpotensi mempercepat proses sekaligus memperkuat kontrol pemerintah atas informasi.
Berdasarkan dokumen GitHub yang dilihat The Washington Post, US Customs and Border Protection yang merupakan bagian dari Department of Homeland Security (DHS) akan memakai perangkat AI milik Google untuk merekomendasikan informasi yang sebaiknya diredaksi oleh petugas FOIA. Hingga akhir September, DHS akan menggunakan AI untuk dokumen yang mencakup lebih dari 10 persen permintaan FOIA, atau sekitar 100.000 hingga 140.000 permintaan secara keseluruhan.
Isu redaksi dokumen sendiri tengah menjadi sorotan publik setelah US Justice Department merilis berkas Epstein yang memakai teknik redaksi untuk menghitamkan teks dalam jutaan dokumen. Kebijakan baru DHS ini pun langsung memicu pertanyaan soal sejauh mana AI dapat dipercaya menangani informasi sensitif dalam dokumen publik.
AI Rekomendasikan, Petugas Tetap Review
Dalam alur kerja yang dijelaskan dokumen tersebut, AI hanya bersifat memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi keluar, karyawan DHS akan meninjau setiap kasus untuk memastikan pemohon menerima informasi yang disebut dokumen itu sebagai “akurat dan lengkap”. Istilah tersebut dinilai menarik mengingat adanya potensi redaksi atas informasi yang diminta.
Dokumen yang sama menyebutkan bahwa otomatisasi ini diperkirakan akan secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan permintaan FOIA. Namun, klaim efisiensi itu datang bersamaan dengan kekhawatiran bahwa hasilnya justru bisa berupa lebih banyak dokumen yang dihitamkan atau bahkan hilang.
Penelitian The Washington Post juga menemukan bahwa alat AI terkait redaksi sudah dipakai atau sedang dikembangkan oleh sejumlah instansi lain. Interior Department menggunakan perangkat Microsoft untuk meredaksi informasi yang berpotensi masuk kategori attorney-client, sementara DoJ memakai alat bernama aiWARE dari Veriton untuk meredaksi video.
Divisi Health and Human Services (HHS) tengah mengembangkan alatnya sendiri bernama FRED untuk meredaksi informasi yang tidak diketahui. Seorang juru bicara FDA menyatakan bahwa pihaknya secara bertanggung jawab mengeksplorasi penggunaan AI secara terbatas untuk membantu staf FOIA memproses catatan dengan lebih efisien.
Baca Juga:
Kekhawatiran AI Jadi Alat Secrecy
Meski pemerintah mempromosikan alat-alat ini sebagai cara menghemat waktu, sejumlah pihak menilai penerapannya bisa berujung pada makin banyaknya dokumen yang dihitamkan atau tidak lengkap. Seorang pakar FOIA dari University of Florida menyatakan bahwa penggunaan AI untuk meredaksi catatan harus diawasi dengan sangat hati-hati.
“Saya pikir kita harus mengawasi pemerintah dengan sangat cermat dalam hal bagaimana mereka menggunakan AI untuk meredaksi catatan, karena saya pikir ini akan menjadi alat yang sangat kuat untuk kerahasiaan,” ujar pakar FOIA tersebut kepada The Washington Post.
Pernyataan itu menyoroti kekhawatiran yang lebih luas: ketika AI merekomendasikan apa yang harus disembunyikan, garis antara efisiensi administratif dan pembatasan akses publik menjadi semakin tipis. Penggunaan AI di lingkungan pemerintah sendiri bukan hal baru. Sebelumnya, Presiden Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Department of Government Efficiency, sebuah langkah yang juga menyoroti dorongan efisiensi berbasis teknologi di tubuh pemerintahan.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi untuk layanan publik telah lama menjadi perhatian, termasuk upaya menciptakan situs interaktif bagi pelaksana e-government. Namun, penerapan AI dalam redaksi dokumen menyentuh persoalan yang jauh lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan hak publik atas informasi.
Kasus ini juga mengingatkan pada insiden ketika agen OpenAI dilaporkan membobol portal Medicare di Australia, yang memicu penyelidikan otoritas setempat. Insiden tersebut menunjukkan bahwa adopsi AI oleh institusi publik selalu membawa risiko baru yang perlu diantisipasi, terutama saat menyangkut data dan dokumen warga.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Google maupun DHS mengenai detail teknis alat AI yang akan digunakan atau mekanisme audit atas rekomendasi redaksi yang dihasilkan. Yang jelas, kebijakan ini menandai babak baru dalam cara pemerintah Amerika Serikat menangani permintaan dokumen publik, dengan AI sebagai penyaring pertama antara informasi yang boleh dan tidak boleh dilihat masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar.