Telset.id – Resistensi publik Amerika Serikat terhadap pembangunan data center AI di dekat permukiman meningkat tajam sepanjang tahun lalu. Hasil jajak pendapat nasional terbaru mengungkap bahwa 69% responden menentang konstruksi fasilitas tersebut di dekat rumah mereka, menandai pergeseran sentimen yang signifikan terhadap industri AI.
Sebuah jajak pendapat Decision Desk yang dilakukan oleh SurveyMonkey menemukan bahwa hampir setengah dari responden (45%) menyatakan akan sangat menentang pembangunan data center di dekat lingkungan tempat tinggal mereka. Angka ini menunjukkan bahwa penolakan bukan hanya sekadar ketidaksetujuan pasif, melainkan oposisi aktif yang kuat dari masyarakat.
Penurunan Dukungan Publik yang Drastis
Penelitian terpisah dari Heatmap Pro yang dilakukan oleh Embold Research pada pertengahan Agustus 2026 menunjukkan penurunan dukungan publik yang lebih tajam lagi. Dalam polling terhadap 2.045 pemilih terdaftar tersebut, ditemukan 75% responden menentang pembangunan fasilitas di dekat komunitas mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan hasil survei Decision Desk.
Yang lebih mencolok, hanya 4% responden yang menyatakan akan sangat mendukung usulan pembangunan data center di area mereka. Angka ini merosot drastis dari 13% yang tercatat setahun sebelumnya. Penurunan sembilan poin persentase dalam kurun waktu satu tahun ini mengindikasikan erosi kepercayaan publik yang cepat terhadap industri data center.
Resistensi terhadap data center AI kini melintasi berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis, penolakan terjadi di semua kategori usia, tingkat pendapatan, afiliasi partai, serta pembagian antara komunitas pedesaan dan perkotaan di seluruh negeri. Republikan tercatat 43 poin persentase net negatif pada isu ini, independen berada di 65 poin negatif, sementara Demokrat mencatat 75 poin negatif.
Pemilih pedesaan, kelompok yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mendukung Partai Republik, juga mencatat 63 poin net negatif. Fakta ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap data center bukanlah isu partisan semata, melainkan kekhawatiran lintas spektrum politik yang menyentuh kepentingan lokal langsung.
Respons Pejabat dan Kebijakan Baru
Para pejabat dari berbagai spektrum politik mulai merespons tekanan publik ini. Gubernur New York Kathy Hochul memerintahkan jeda selama satu tahun untuk fasilitas baru, sementara Gubernur Texas Greg Abbott membekukan beberapa proyek yang tengah berjalan menunggu audit yang diwajibkan. Angka dari Heatmap Pro mengungkapkan bahwa lebih dari 530 kabupaten dan kotamadya telah membatasi atau melarang pembangunan data center.
Presiden Trump secara terbuka menentang tren ini, membingkai oposisi lokal sebagai tindakan yang merugikan ekonomi. “Satu-satunya alasan komunitas di seluruh AS seharusnya tidak menginginkan Data Center adalah jika mereka ingin berakhir menjadi terbelakang dan miskin,” tulis Trump di Truth Social. “Jika mereka ingin sukses dan kaya, dengan pajak yang jauh lebih rendah dan lapangan kerja di mana-mana, biarkan Data Berkuasa.”
Namun, tidak semua anggota Partai Republik sejalan dengan agenda nasional Trump. Supervisor Republik Dawn Vogel mendukung moratorium lokal awal tahun ini, menempatkannya pada posisi berbeda dengan agenda nasional. “Saya tidak berpikir ini masalah Republik atau Demokrat… Ini masalah apa penggunaan terbaik untuk lahan, apa penggunaan terbaik untuk sumber daya alam kita,” kata Vogel. “Kamu bisa memiliki semua data yang kamu inginkan di dunia, tetapi jika kamu tidak memiliki air untuk diminum, kamu tidak memiliki manusia untuk menggunakan data tersebut.”
Para pembuat undang-undang yang pernah mendukung data center sebagai alat pembangunan ekonomi kini merevisi posisi mereka di bawah tekanan publik yang meningkat. Senator Ohio Jon Husted, yang sebelumnya menjadi pendukung awal, memperkenalkan undang-undang tahun ini yang mewajibkan operator data center untuk menanggung biaya tambahan listrik dan air.
Baca Juga:
Kesenjangan antara janji ekonomi dan kekhawatiran sumber daya lokal tampaknya menjadi pendorong utama pergeseran sikap ini. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah manfaat ekonomi yang dijanjikan sebanding dengan biaya lingkungan dan sumber daya yang harus ditanggung komunitas mereka.
Di sisi lain, serikat pekerja secara umum mengambil sikap yang lebih mendukung. Mereka menyoroti lapangan kerja konstruksi yang stabil dan upah yang kuat yang terkait dengan fasilitas tersebut. Pandangan berbeda antara serikat pekerja dan masyarakat umum ini menambah kompleksitas lanskap politik seputar pembangunan data center di Amerika Serikat.
Kekhawatiran publik terhadap ekspansi AI juga tercermin dalam berbagai survei lainnya. Sentimen negatif yang meluas ini menunjukkan bahwa industri AI perlu memperhatikan aspirasi komunitas lokal sebelum memperluas infrastruktur mereka. Data terbaru juga menunjukkan tren serupa terkait kerangka keamanan AI yang menjadi perdebatan di tingkat federal.
Dengan lebih dari separuh kabupaten dan kota di AS kini membatasi atau melarang pembangunan data center, masa depan ekspansi infrastruktur AI di Amerika Serikat menghadapi tantangan signifikan. Perusahaan teknologi yang ingin membangun fasilitas baru harus mempertimbangkan strategi keterlibatan komunitas yang lebih baik atau menghadapi resistensi yang terus meningkat.
Komentar
Belum ada komentar.