Domain t.me Telegram Lumpuh Akibat Sanksi Pemerintah AS

Telset.id – Pengguna Telegram di seluruh dunia mendapati bahwa tautan pendek ‘t.me’ tidak dapat diakses selama hampir satu hari penuh pada 13-14 Juli 2026. Gangguan ini bukan disebabkan oleh kesalahan teknis atau serangan siber, melainkan dampak tidak langsung dari sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat terhadap jaringan proxy kriminal.

Pada 13 Juli, Kantor Pengawasan Asing Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada administrator jaringan proxy nakal bernama First VPN Service (1VPNS). Langkah ini bertujuan untuk memutus infrastruktur yang digunakan oleh kelompok ransomware. Layanan VPN ini secara eksplisit memasarkan diri kepada pelaku kejahatan siber dengan jaminan anonimitas total. Sebelumnya, pada bulan Mei, lembaga penegak hukum Eropa telah menutup layanan tersebut.

Sebagai bagian dari sanksi baru, OFAC menerbitkan daftar alamat web yang terkait dengan VPN tersebut. Dalam daftar itu, terdapat tautan ke saluran dukungan publik First VPN di Telegram, yaitu t.me/FirstVPNService. Keberadaan tautan inilah yang memicu kekacauan.

Domain tingkat atas (TLD) beroperasi di bawah aturan kepatuhan internasional yang ketat. Ketika entitas yang dikenai sanksi menggunakan infrastruktur domain, registrar domain harus bertindak cepat. Identity Digital, perusahaan yang mengelola backend teknis untuk domain .me, mengonfirmasi bahwa domain t.me telah diblokir atas permintaan OFAC.

Namun, karena registry domain tidak dapat menonaktifkan halaman web atau jalur saluran tertentu secara selektif—seperti satu grup Telegram—maka registry yang berbasis di Montenegro, Domain.Me, menerapkan status “serverHold” ke seluruh domain t.me milik Telegram. Tindakan massal ini secara efektif menghapus domain tersebut dari Sistem Nama Domain (DNS) global. Aplikasi inti Telegram tetap berfungsi, dan domain lama telegram.me masih aktif, tetapi tautan pendek yang menjadi tulang punggung platform perpesanan ini menjadi gelap total.

Penutupan mendadak ini mendorong tindakan cepat dari pimpinan Telegram. Tanpa mengetahui adanya penahanan domain di backend, CEO Telegram Pavel Durov menggunakan platform X untuk bertanya kepada registrar secara publik: “Hey @domainME, tautan t.me berhenti bekerja. Bisakah kamu memeriksanya?”

Setelah masalah sanksi teridentifikasi, Telegram segera membersihkan saluran yang melanggar dari platformnya. Operator registry kemudian memverifikasi kepatuhan tersebut dan mengembalikan domain secara online. “Pada 13 Juli, 1VPNS dimasukkan sebagai entitas yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Saluran Telegram yang menggunakan domain t.me adalah salah satu infrastruktur 1VPNS yang teridentifikasi. Oleh karena itu, domain t.me ditangguhkan,” demikian konfirmasi Domain.Me dalam sebuah pernyataan setelah pemadaman.

Registrar menjelaskan bahwa layanan normal kembali berjalan sekitar satu hari kemudian, setelah Telegram memberikan konfirmasi bahwa mereka telah menghapus tautan dan afiliasi dengan 1VPNS. “Kami menghargai kerja sama cepat Telegram dalam menyelesaikan masalah ini,” tambah Domain.Me.

Insiden ini menyoroti kerentanan mencolok di web modern, di mana satu URL yang tersapu dalam daftar sanksi pemerintah dapat secara tidak sengaja membungkam saluran komunikasi penting bagi jutaan orang. Kejadian ini juga mengingatkan kembali pada berbagai kasus sebelumnya di mana perusahaan teknologi besar harus berhadapan dengan sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Meskipun pemadaman kini telah teratasi, dampak dari sanksi AS ini menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur digital global. Bahkan, kasus serupa pernah terjadi ketika ZTE masih dibolehkan lanjutkan bisnisnya di Amerika setelah sebelumnya Amerika Serikat embargo ZTE karena melanggar kesepakatan. Kasus Telegram kali ini menjadi bukti baru bagaimana regulasi keuangan dan keamanan siber dapat berdampak luas pada layanan yang digunakan miliaran orang.