Dalam dunia geopolitik yang penuh kejutan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa malam tentang gencatan senjata dua minggu dengan Iran sempat memberi secercah harapan. Namun, harapan itu dengan cepat berubah menjadi tanda tanya besar. Alih-alih membuka akses bebas, Iran justru akan memberlakukan pungutan baru yang revolusioner—dan kontroversial. Bayangkan, setiap kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, jalur laut paling vital di dunia, harus membayar “tol” sebesar $1 per barel. Dan pembayarannya? Bukan dengan dolar atau emas, melainkan dengan Bitcoin.
Latar belakangnya adalah konflik berkepanjangan yang telah memutus pasokan energi global dan merusak infrastruktur penting. Selat Hormuz, yang sebelum perang dilalui oleh rata-rata 20 juta barel minyak per hari menurut Badan Energi Internasional (IEA), menjadi titik kunci yang diperebutkan. Meski Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berjanji bahwa “perdagangan akan mengalir,” realitas di lapangan ternyata jauh lebih rumit. Pungutan digital ini adalah cara Iran untuk tetap mendapatkan pendapatan sekaligus mengakali sanksi internasional yang telah lama membelit ekonominya.
Lalu, bagaimana mungkin sebuah negara yang terisolasi secara finansial bisa memungut pajak secara global dengan mata uang kripto? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa Presiden Trump justru menyambut ide ini dengan tawaran “joint venture” atau kemitraan? Mari kita selami lebih dalam narasi yang lebih mirip plot film thriller geopolitik ini.
Mekanisme Pungutan Digital di Selat Hormuz
Menurut Hamid Hosseini, juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, mekanisme pungutan ini dirancang untuk efisiensi dan, yang terpenting, kerahasiaan mutlak. “Setelah email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal diberikan beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, memastikan pembayaran tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” ujarnya kepada Financial Times.
Pernahkah Anda membayangkan proses bea cukai yang berlangsung dalam hitungan detik dan tanpa identitas? Itulah yang terjadi. Sistem ini memanfaatkan sifat desentralisasi dan pseudonim dari cryptocurrency. Dengan waktu transaksi yang sangat singkat, hampir mustahil bagi pihak berwenang negara lain untuk membekukan atau menyita dana tersebut. Ini adalah adaptasi cerdas—dan tentu saja, provokatif—dari teknologi yang populer di kalangan scammer dan pedagang gelap, kini diadopsi oleh sebuah negara berdaulat.
Lalu, berapa potensi pendapatannya? Dengan asumsi lalu lintas kembali normal ke angka 20 juta barel per hari, potensi pemasukan bisa mencapai $20 juta per hari. Namun, angka ini masih spekulatif. Laporan menunjukkan adanya pengalihan besar-besaran kapal tanker yang menghindari wilayah tersebut karena risiko. Jadi, meski skemanya menjanjikan, realisasi pendapatan masih di awang-awang.
Mengapa Bitcoin? Strategi Mengelak Sanksi yang Sudah Berjalan
Pilihan Iran terhadap Bitcoin bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari upaya sistematis negara tersebut untuk bertahan di tengah tekanan sanksi dari AS dan sekutunya, yang menuduh Iran terlibat dalam terorisme dan program pengayaan uranium. Cryptocurrency telah menjadi jalur hidup finansial bagi pemerintah dan warganya.
Buktinya, sejak perang dimulai, aliran cryptocurrency ke Iran melonjak. Para ahli menilai ini sebagai tanda bahwa pemerintah berusaha menyediakan tali penyelamat finansial bagi warga sipil sekaligus mengakiri isolasi ekonomi. Kasus yang paling mencolok adalah ketika pertukaran crypto Binance dituduh pada Juli 2022 telah memungkinkan Iran melanggar sanksi Amerika. Praktik ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan pengetahuan untuk transaksi besar-besaran dengan crypto sudah mapan di Iran.
Dengan memberlakukan pungutan Bitcoin, Iran tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga semakin mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan nasionalnya, menciptakan ekosistem yang lebih tahan terhadap tekanan luar. Ini adalah langkah berani yang mengubah cryptocurrency dari sekadar alat spekulasi menjadi instrumen geopolitik.
Trump dan Tawaran Joint Venture yang Mengejutkan
Jika skema pungutan Iran sudah mencengangkan, respons Presiden Trump 24 jam kemudian justru lebih membingungkan. Dari ancaman akan menghapus “seluruh peradaban,” pidatonya berbalik arah. Dalam wawancara dengan Jonathan Karl dari ABC News, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mencoba mendapatkan bagian dari pungutan yang dibebankan Iran.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk melakukannya sebagai joint venture,” katanya. “Ini cara untuk mengamankannya — juga mengamankannya dari banyak orang lain.” Pernyataan ini ibarat gempa susulan. Apa artinya? Apakah AS secara tidak langsung melegitimasi pungutan ilegal Iran? Atau ini hanya taktik negosiasi?
Seperti ditunjukkan The Hill, “joint venture” semacam itu bukan bagian dari rencana perdamaian sepuluh poin Iran yang disetujui AS minggu ini. Tidak ada kejelasan. Yang ada justru lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah Trump melihat ini sebagai peluang bagi AS untuk ikut mencicipi pendapatan mudah? Atau ini strategi untuk mengendalikan dan memantau aliran dana tersebut? Apa pun itu, langkah ini berisiko memicu badai politik dalam negeri AS.
Oposisi Politik dan Realitas di Lapangan
Rencana apa pun yang melibatkan kerja sama finansial dengan Iran pasti akan menghadapi tentangan keras dari para pembuat hukum di Washington. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dinominasikan oleh Trump sendiri, sebelumnya telah menyebut “sistem tol” Iran sebagai “ilegal” dan “berbahaya bagi dunia.” Bagaimana dia akan menyikapi tawaran “joint venture” dari atasannya?
Sementara itu, di Selat Hormuz, situasinya tetap tegang meskipun ada pengumuman gencatan senjata. Laporan New York Times menyebutkan bahwa hingga Rabu sore waktu setempat, kapal-kapal tidak berbaris untuk melintas. Para ahli memperingatkan bahwa operator pengiriman mungkin masih tidak ingin mengambil risiko. Ancaman militer mungkin berkurang, tetapi risiko finansial dan operasional dari skema pembayaran baru ini masih belum terukur.
Dan bahkan jika lalu lintas kembali normal, dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi pasar global untuk stabil. Kerusakan infrastruktur energi oleh AS, Israel, dan Iran selama lima pekan terakhir sangat masif. Pungutan Bitcoin hanyalah satu lapisan kompleksitas baru di atas reruntuhan yang sudah ada.
Masa Depan: Crypto sebagai Alat Negara dan Dampaknya
Kasus Iran ini membuka babak baru dalam hubungan antara teknologi cryptocurrency dan kedaulatan negara. Ini membuktikan bahwa aset digital bukan lagi mainan bagi kaum tech-savvy atau alat bagi pelaku kriminal, tetapi bisa menjadi senjata strategis bagi negara-negara yang diasingkan oleh sistem keuangan global.
Pertanyaannya, akankah ini menjadi preseden? Akankah negara-negara lain yang terkena sanksi mengadopsi model serupa? Dan yang lebih penting, bagaimana komunitas internasional akan merespons? Regulasi cryptocurrency yang longgar selama ini mungkin akan mendapat tekanan besar untuk diperketat, bukan hanya untuk mencegah pencucian uang, tetapi juga untuk mencegah penggunaannya sebagai alat untuk menantang kebijakan luar negeri.
Narasi “joint venture” Trump, meski tampaknya tidak matang, mengisyaratkan kemungkinan lain: bahwa kekuatan besar mungkin mulai melihat peluang dalam sistem keuangan bayangan yang diciptakan oleh crypto, alih-alih hanya berusaha memberantasnya. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang levelnya telah naik secara dramatis.
Pada akhirnya, meskipun gencatan senjata diumumkan, perdamaian sejati di Selat Hormuz masih jauh dari kenyataan. Yang terjadi justru adalah transformasi konflik dari bidang militer ke bidang finansial-teknologis. Iran, dengan pungutan Bitcoin-nya, telah melempar tantangan baru. Dan dunia, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, kini harus memutuskan: apakah akan melawan, mengabaikan, atau—yang paling mengejutkan—ikut serta dalam permainan baru ini. Satu hal yang pasti: masa depan geopolitik dan keuangan global semakin tidak terprediksi, dan mata uang digital ada di pusat pusarannya.
