Iklan

Diplomat PBB Sepakati Dua Tahun Bahas Aturan Robot Pembunuh

Diplomat PBB di Jenewa hanya sepakat "mulai mendiskusikan opsi" aturan senjata otonom. AS, Rusia, dan Israel jadi penghambat utama.

Ilustrasi senjata otonom atau killer robots yang menjadi agenda negosiasi diplomat PBB di Jenewa
Iklan
Iklan
  • Diplomat PBB di Jenewa hanya sepakat "mulai mendiskusikan opsi" aturan senjata otonom
  • ICRC, Sekjen PBB, dan Paus Leo desak aturan mengikat dalam satu tahun
  • Kompromi: negara diberi dua tahun untuk mengusulkan regulasi
  • Sebagian regulasi berpotensi tetap bersifat opsional
  • AS, Rusia, dan Israel jadi penghambat utama negosiasi
  • Senjata semi-otonom dan drone dikaitkan dengan kematian warga sipil di Ukraina, Gaza, dan Sudan

Telset.id – Para diplomat yang menghadiri pertemuan di Jenewa, Swiss, pekan ini hanya mencapai kesepakatan terbatas soal penggunaan senjata otonom atau yang dikenal sebagai “killer robots.” Alih-alih menyusun aturan yang mengikat secara hukum, perwakilan negara-negara memutuskan untuk “mulai mendiskusikan opsi” setelah sepekan negosiasi yang nyaris tanpa hasil. Keputusan ini menjadi pukulan bagi organisasi kemanusiaan yang menuntut aturan mengikat terkait senjata otonom.

Kompromi yang dicapai adalah negara-negara diberi waktu dua tahun untuk mengusulkan regulasi. Negosiasi antarnegara mengenai regulasi mana yang akan diadopsi dan bagaimana penerapannya diperkirakan akan berlarut-larut jauh melampaui tenggat tersebut. Selain itu, masih ada ruang bagi sebagian regulasi yang belum diadopsi itu untuk tetap bersifat “opsional.”

Sebelum negosiasi dimulai, International Committee of the Red Cross (ICRC), selaku penjaga Konvensi Jenewa, menyatakan urgensi penyusunan aturan yang mengikat secara hukum dalam waktu satu tahun. Seruan itu didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB dan Paus Leo. Namun, hasil akhirnya justru memberi negara-negara waktu dua tahun untuk mengajukan regulasi, bukan satu tahun seperti yang diminta ICRC.

AS, Rusia, dan Israel Jadi Penghambat Utama

Menurut laporan NPR, Amerika Serikat, Rusia, dan Israel menjadi penghambat utama dalam proses negosiasi. Pada hari pertama, Rusia menunda jalannya pertemuan dengan menolak agenda rapat. Sementara itu, Amerika Serikat mengusulkan jendela waktu lima tahun untuk membahas pedoman yang tidak mengikat dan bersifat opsional bagi senjata otonom.

Posisi ketiga negara itu bertolak belakang dengan tuntutan organisasi kemanusiaan dan sejumlah negara yang menilai aturan mengikat harus segera diadopsi. Pasalnya, senjata semi-otonom dan drone telah bertanggung jawab atas signifikan banyaknya kematian warga sipil dalam konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Ukraina, Gaza, dan Sudan.

Desakan Aturan Mengikat Senjata Otonom

Isu senjata otonom menjadi perhatian serius karena teknologi ini terus berkembang dan digunakan di medan konflik. Organisasi kemanusiaan menilai bahwa tanpa aturan yang mengikat secara hukum, risiko jatuhnya korban sipil akan terus meningkat. Seruan ICRC, Sekretaris Jenderal PBB, dan Paus Leo mencerminkan besarnya kekhawatiran internasional terhadap dampak senjata otonom.

Meski demikian, mekanisme negosiasi di Jenewa menunjukkan bahwa jalan menuju regulasi yang mengikat masih panjang. Dengan tenggat dua tahun untuk mengusulkan regulasi, ditambah kemungkinan sebagian aturan tetap bersifat opsional, proses pembahasan aturan penggunaan senjata otonom diprediksi berlarut-larut. Perdebatan mengenai pengawasan teknologi juga menjadi sorotan di sektor lain, seperti yang tergambar dalam isu pengawasan chip AI yang turut menyoroti lemahnya kontrol terhadap teknologi berisiko tinggi.

Perkembangan drone dalam konflik juga berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi nirawak di sektor sipil. Uji coba drone kurir DoorDash memperlihatkan bagaimana perangkat nirawak semakin lazim digunakan, meski konteksnya berbeda jauh dari penggunaan militer yang dibahas di Jenewa.

Di sisi lain, dinamika pengawasan teknologi dan pengembangan sistem otonom terus menjadi perhatian industri. Pengamat teknologi dapat mengikuti perkembangan lewat pembahasan seperti agen AI GPT-6 yang menunjukkan arah perkembangan sistem cerdas otonom. Sementara itu, isu infrastruktur teknologi juga menjadi sorotan melalui langkah Texas Setop 17 Izin yang mencerminkan ketatnya pengawasan terhadap proyek teknologi berskala besar.

Hasil pertemuan di Jenewa menegaskan bahwa kesepakatan mengenai aturan penggunaan senjata otonom belum menemui titik terang. Dengan hanya kesepakatan untuk “mulai mendiskusikan opsi” dan tenggat dua tahun untuk mengusulkan regulasi, pembahasan aturan yang mengikat secara hukum masih menghadapi hambatan dari sejumlah negara. Organisasi kemanusiaan dan negara pendukung aturan mengikat harus menempuh proses negosiasi panjang sebelum regulasi senjata otonom benar-benar terwujud.

Iklan
Ikuti Telset.id di Google NewsFollow