Telset.id – Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap ketikan status, unggahan foto, hingga percakapan digital yang Anda lakukan hari ini mungkin sedang “dikunyah” oleh mesin raksasa di belahan dunia lain? Tanpa kita sadari, jejak digital masyarakat Indonesia telah berevolusi menjadi komoditas paling berharga di abad ini, melampaui nilai minyak bumi. Namun, ironisnya, nilai tambah dari kekayaan data ini justru dinikmati oleh raksasa teknologi global, sementara kita hanya menjadi penonton—atau lebih buruk lagi, sekadar tambang data gratis.
Isu krusial inilah yang menyeruak dalam forum tingkat tinggi Indonesia–Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience yang digelar di Mayapada Tower, Jakarta Selatan, Senin (02/03/2026). Di tengah pesatnya adopsi teknologi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, melemparkan peringatan keras yang seharusnya membuat kita semua terjaga: data dan konten digital kita adalah fondasi kecerdasan buatan (AI) global, dan negara harus segera bertindak agar hak serta nilai ekonominya tidak menguap begitu saja.
Dalam pandangan Wamen Nezar, definisi data kini telah bergeser drastis. Data bukan lagi sekadar deretan angka statistik atau informasi demografis semata. Ia adalah bahan baku utama—bahan bakar premium—bagi mesin-mesin kecerdasan buatan. Bayangkan setiap lokasi yang Anda singgahi, setiap percakapan daring, hingga unggahan media sosial, semuanya diproses menjadi model bisnis yang sangat menguntungkan bagi korporasi teknologi. Ini bukan sekadar masalah privasi; ini adalah masalah risiko kedaulatan ekonomi digital bangsa.
Platform global raksasa seperti Google, Meta, dan TikTok disebut secara spesifik oleh Nezar sebagai entitas yang mengumpulkan dan mengolah data dalam skala masif. Mereka tidak hanya menyimpan data tersebut, tetapi memanfaatkannya untuk melatih algoritma Big Data dan AI agar semakin cerdas. Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia dalam rantai pasok kecerdasan buatan ini? Apakah kita hanya akan menjadi pasar konsumen, atau kita mampu menuntut hak atas “bahan baku” yang kita suplai setiap detiknya?
Bukan Sekadar Privasi, Ini Soal “Jatah” Ekonomi
Seringkali, diskusi mengenai data hanya berhenti pada perlindungan data pribadi—bagaimana agar NIK tidak bocor atau nomor telepon tidak disalahgunakan. Namun, Nezar Patria mengajak kita melihat gambar yang lebih besar dan jauh lebih kompleks. Masalah sesungguhnya hari ini meluas pada konten publik. Karya jurnalistik yang ditulis dengan peluh keringat wartawan, tulisan akademik hasil riset bertahun-tahun para dosen, hingga karya kreatif konten kreator, semuanya berpotensi disedot untuk melatih mesin AI tanpa ada mekanisme kompensasi yang adil.
Fenomena ini bukan isapan jempol belaka. Wamen Nezar mencontohkan kasus fenomenal yang dilakukan oleh The New York Times. Media ternama tersebut mengambil langkah tegas dengan membatasi akses kontennya agar tidak digunakan secara cuma-cuma untuk melatih sistem AI seperti OpenAI. Sengketa ini menjadi bukti nyata bahwa gaya penulisan, struktur berita, dan kedalaman analisis jurnalistik memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang sah.
Jika The New York Times bisa melawan, bagaimana dengan nasib jurnalis dan akademisi di Indonesia? Tanpa regulasi yang memadai, karya anak bangsa bisa menjadi bahan latih gratis bagi AI global. Nezar menegaskan kekhawatiran bahwa tanpa aturan main yang jelas, nilai tambah dari kecerdasan buatan tersebut akan sepenuhnya dinikmati oleh pihak asing, sementara kreator aslinya tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah bentuk eksploitasi gaya baru di era digital yang harus segera diantisipasi dengan payung hukum yang kuat, termasuk pasal khusus yang mengatur kedaulatan data.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, kini tengah bergerak cepat meninjau kembali kerangka regulasi nasional. Tujuannya jelas: menciptakan aturan yang mampu menjawab tantangan teknologi baru ini. Nezar menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempelajari praktik tata kelola data dari Uni Eropa. Benua Biru tersebut dikenal dengan regulasi perlindungan data yang sangat ketat, di mana perlindungan hak warga negara ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan digitalnya. Kita tidak bisa lagi naif dengan membiarkan data mengalir keluar tanpa kontrol, karena hal itu sama saja dengan menyerahkan aset masa depan bangsa.
Membangun Benteng Siber dan Posisi Tawar Global
Selain isu monetisasi dan hak cipta, aspek lain yang tak kalah krusial adalah ketahanan siber. Dalam forum bersama Finlandia tersebut, Wamen Nezar juga menyoroti pentingnya membangun arsitektur digital nasional yang tangguh. Data yang berharga tentu mengundang ancaman. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus sebagai payung hukum untuk melindungi infrastruktur digital Indonesia dari serangan siber yang kian canggih dan terus berkembang.
Ketahanan siber dan kedaulatan data adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan datanya sendiri, serta mampu melindunginya dari ancaman luar, akan memiliki posisi tawar (bargaining position) yang jauh lebih kuat dalam kancah ekonomi digital global. Ini sejalan dengan upaya berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan kedaulatan data melalui infrastruktur lokal yang mumpuni.
Pernyataan Nezar Patria di forum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin lagi bersikap pasif. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar,” tegasnya. Kalimat ini mengandung makna mendalam bahwa populasi besar Indonesia dan tingginya aktivitas digital warganya adalah aset strategis. Kita harus memastikan bahwa data warga negara memberikan manfaat nyata bagi bangsa sendiri, bukan sekadar memperkaya valuasi perusahaan teknologi di Silicon Valley atau Shenzhen.
Kerja sama dengan Finlandia ini diharapkan menjadi ruang pertukaran praktik terbaik (best practices). Finlandia, sebagai salah satu negara dengan ekosistem digital termaju di dunia, bisa menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak publik. Langkah konkret ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik sebagai pusat dari tata kelola digital nasional.
Pada akhirnya, pertempuran di era AI bukan lagi soal siapa yang memiliki perangkat keras tercanggih, melainkan siapa yang menguasai datanya. Indonesia memiliki datanya, kini saatnya kita memiliki kendalinya. Regulasi yang sedang disiapkan ini diharapkan bukan hanya menjadi dokumen hukum, melainkan tameng yang melindungi jerih payah intelektual bangsa sekaligus senjata untuk memastikan kita duduk sejajar dalam meja perundingan ekonomi digital dunia. Perlindungan data harus mencakup strategi penyimpanan yang cerdas, seperti strategi cloud yang tepat guna, agar kedaulatan tetap terjaga.
Masyarakat kini menanti realisasi dari wacana regulasi ini. Apakah aturan tersebut akan cukup “menggigit” untuk memaksa raksasa teknologi tunduk pada kedaulatan data Indonesia? Atau akankah kita terlambat menyadari bahwa seluruh “kekayaan” kita sudah tersedot habis? Waktu terus berjalan, dan mesin AI terus belajar dari kita setiap detiknya.
