Telset.id – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Tulus Santoso, menyoroti masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui Sensus Ekonomi 2026. Fenomena ini diduga dipicu oleh minimnya komunikasi publik dan maraknya hoaks yang beredar di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Tulus menyarankan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melibatkan lembaga penyiaran dalam upaya memperluas sosialisasi. Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kinerja petugas di lapangan, tetapi juga pada edukasi yang efektif kepada masyarakat.
“Lembaga penyiaran memiliki jangkauan luas hingga ke daerah dan masih menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat,” kata Tulus dalam keterangannya, Senin (3/8). Pernyataan ini menegaskan peran strategis media penyiaran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
Tulus mengusulkan agar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dilakukan melalui berbagai format, seperti iklan layanan masyarakat, program talkshow, hingga penyisipan pesan dalam program hiburan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan sensus, mengenali petugas resmi, serta mengetahui bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya.
Kolaborasi antara media penyiaran dan penyelenggara sensus dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan nasional.
Jaminan Kerahasiaan Data oleh BPS
Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan jaminan terkait keamanan data masyarakat. Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional.
Menurut Amalia, jaminan tersebut merupakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan BPS menjaga kerahasiaan data responden. Dalam proses pendataan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk memverifikasi identitas melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan kualitas data statistik.
“Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas kami tidak akan memfoto NIK, KTP ataupun kartu keluarga. Data hanya dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Dan yang paling penting, ini sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan,” ujar Amalia dalam Dialog FMB9 bertajuk “Satu Data Indonesia dan Kredibilitas BPS”, Senin (20/7).
Pernyataan tersebut diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang mungkin ragu untuk memberikan data pribadi. Penegasan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah sensus perpajakan juga menjadi poin penting untuk menghilangkan kesalahpahaman di lapangan.
Kedua pernyataan dari KPI dan BPS ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kelancaran Sensus Ekonomi 2026. Dengan adanya sosialisasi yang lebih masif melalui lembaga penyiaran dan jaminan kerahasiaan data yang kuat, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat signifikan.
Baca Juga:
Langkah BPS untuk menggandeng lembaga penyiaran merupakan strategi yang relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Keberadaan hoaks yang beredar di media sosial menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan komunikasi publik yang lebih gencar dan terpercaya.
Media penyiaran, dengan jangkauannya yang luas hingga ke pelosok daerah, menjadi kanal yang efektif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang akurat dan kredibel.
Sementara itu, jaminan kerahasiaan data dari BPS menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu merasa aman ketika memberikan data ekonomi mereka kepada petugas sensus di lapangan.
Dengan kombinasi sosialisasi yang masif dan jaminan keamanan data, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan agenda nasional ini.
Ke depannya, koordinasi antara BPS, KPI, dan lembaga penyiaran perlu terus diperkuat. Tujuannya agar pesan-pesan penting terkait sensus dapat tersampaikan secara efektif dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, penting juga untuk terus melakukan edukasi publik mengenai perbedaan antara Sensus Ekonomi dengan jenis pendataan lainnya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pendataan di lapangan.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan dampak signifikan bagi perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan memberikan data yang benar dan lengkap, masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi dan kebijakan digital dapat disimak pada berita teknologi terbaru di Telset.id, termasuk perkembangan harga chipset terbaru yang juga menjadi perhatian industri.
Komentar
Belum ada komentar.