Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat memperluas investasi digital di Indonesia yang tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan Meutya saat menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan Indonesia membutuhkan investasi digital yang mampu menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki layanan publik. Pemerintah tidak ingin perluasan konektivitas berhenti pada tersambungnya masyarakat ke internet, melainkan harus berlanjut pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan digital tidak cukup hanya menghubungkan masyarakat dengan internet. Konektivitas harus membuka peluang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki pelayanan publik,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa investasi digital dari perusahaan Amerika Serikat ke Indonesia kini diarahkan pada hasil yang terukur, bukan hanya penambahan jaringan. Meutya menyebut Indonesia juga membutuhkan kolaborasi yang menghasilkan transfer pengetahuan, pengembangan talenta, serta akses inovasi yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Arah transformasi digital Indonesia, lanjut Meutya, bertumpu pada tiga prinsip, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiganya menjadi landasan agar perluasan konektivitas diikuti peningkatan produktivitas masyarakat sekaligus pelindungan dalam pemanfaatan teknologi. Melalui prinsip tersebut, pemerintah ingin memastikan investasi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan industri, tetapi juga memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan.
“Hubungan kita akan semakin baik apabila kita terus memperhatikan transfer pengetahuan dan peningkatan keahlian dalam berbagai pengembangan digital yang dilakukan di Indonesia,” kata Meutya.
Kemkomdigi pun mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat memperluas kontribusi melalui pengembangan talenta digital, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penerapan teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus pada kapasitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekosistem digital yang produktif dan inklusif.
AI Jadi Perhatian Utama, tapi Tetap dengan Aturan Pelindungan
Pengembangan kecerdasan artifisial (AI) menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan Menkomdigi dengan delegasi USABC. Meutya menegaskan Indonesia terbuka terhadap inovasi dan investasi AI, dengan tetap mengedepankan keamanan, pelindungan anak, serta pelindungan data pribadi.
Menurut dia, besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadikan pengembangan AI sebagai peluang strategis sekaligus tanggung jawab yang membutuhkan tata kelola jelas. Indonesia perlu terus mengembangkan AI dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya, namun dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, aturan dan mekanisme perlindungan yang memadai harus dipastikan agar teknologi ini digunakan secara aman dan bertanggung jawab.
“Indonesia perlu terus mengembangkan AI dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, kita juga harus memastikan adanya aturan dan mekanisme perlindungan yang memadai agar teknologi ini dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab,” kata Meutya.
Dalam penyusunan kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional, Kemkomdigi berkomitmen membuka dialog dengan pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Meutya menekankan kepastian dan keterbukaan regulasi penting untuk memberikan ruang bagi inovasi, sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.
“Kami ingin memastikan regulasi yang disiapkan dapat dipahami dan diprediksi oleh para pemangku kepentingan, bukan menjadi kejutan bagi industri. Karena itu, proses penyusunannya perlu terbuka terhadap berbagai perspektif agar inovasi dapat berkembang dengan tetap memperhatikan pelindungan masyarakat,” kata dia.
Pendekatan regulasi yang terbuka dan dapat diprediksi ini menjadi penting di tengah cepatnya perkembangan teknologi. Sebelumnya, isu serupa juga mencuat dalam pembahasan sertifikat digital yang menuntut kesiapan tata kelola teknologi.
Baca Juga:
Dari sisi industri, CEO US-ASEAN Business Council Brian McFeeters menyampaikan kerja sama pemerintah dan sektor swasta semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital, terutama AI, yang berlangsung sangat cepat. Menurut Brian, dibandingkan dengan bidang lain yang menjadi perhatian USABC, isu digital merupakan bidang yang sangat membutuhkan kemitraan pemerintah dan sektor swasta.
” Dibandingkan dengan bidang lain yang menjadi perhatian kami, isu digital merupakan bidang yang sangat membutuhkan kemitraan pemerintah dan sektor swasta. Kemitraan ini menjadi sangat penting karena perkembangan AI berlangsung dari minggu ke minggu,” ujar Brian.
Brian juga menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia melalui investasi, transfer pengetahuan, pendidikan, pengembangan keahlian, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. USABC telah menyiapkan laporan yang mendokumentasikan kontribusi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama digital antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Kemkomdigi memandang kemitraan dengan USABC sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Melalui investasi yang disertai pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta tata kelola teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah mendorong pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang produktif, inklusif, aman, dan terpercaya.
Bagi industri, arah kebijakan ini mempertegas bahwa investasi digital di Indonesia akan dinilai dari kontribusinya terhadap kapasitas lokal. Skema kemitraan semacam ini juga terlihat pada proyek berbasis data berskala besar seperti sistem data 500PB, yang menuntut kolaborasi lintas pihak.
Pemerintah menempatkan transfer pengetahuan dan peningkatan keahlian sebagai syarat utama perluasan investasi digital. Dengan begitu, perusahaan teknologi Amerika Serikat yang ingin memperluas bisnis di Indonesia perlu menyiapkan program pengembangan talenta digital dan penerapan teknologi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar ekspansi infrastruktur.
Bagi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, kebijakan ini berpotensi membuka akses inovasi yang lebih merata apabila komitmen transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas benar-benar dijalankan. Sementara bagi pelaku industri, kepastian dan keterbukaan regulasi yang dijanjikan Kemkomdigi menjadi acuan dalam merencanakan investasi AI di Indonesia.
Pertemuan Menkomdigi dengan USABC menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar sekaligus mitra pengembangan teknologi. Fokus pada Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga menjadi kerangka yang dipakai pemerintah untuk memastikan investasi digital Amerika Serikat memberi manfaat nyata, mulai dari peluang ekonomi, keterampilan tenaga kerja, hingga layanan publik yang lebih baik.
Komentar
Belum ada komentar.