Telset.id – Jika Anda berpikir regulasi internet di Eropa sudah cukup ketat, pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Spanyol mungkin akan membuat Anda terperangah. Spanyol secara resmi mengumumkan langkah drastis untuk bergabung dengan gelombang negara yang menerapkan aturan Spanyol larang medsos bagi anak-anak. Tidak tanggung-tanggung, batas usia yang ditetapkan adalah 16 tahun, sebuah angka yang cukup tinggi dibandingkan standar platform pada umumnya. Langkah ini bukan sekadar wacana kosong, melainkan sebuah serangan balik pemerintah terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketidakmampuan raksasa teknologi dalam mengelola platform mereka.
Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan pengumuman mengejutkan ini pada hari Selasa lalu, di tengah dorongan global yang semakin kuat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan media sosial. Isu utamanya masih berputar pada masalah klasik yang tak kunjung usai: ujaran kebencian, perpecahan sosial, dan konten ilegal yang meracuni generasi muda. Namun, diksi yang digunakan Sanchez kali ini jauh lebih tajam dan tidak diplomatis seperti biasanya. Ia tampaknya sudah habis kesabaran melihat bagaimana platform digital beroperasi tanpa kendali yang memadai, membiarkan anak-anak menjadi korban algoritma yang tidak mereka pahami.
Berbicara di hadapan para pemimpin dunia dalam ajang World Governments Summit di Dubai, Sanchez melontarkan kritik pedas yang mungkin akan membuat para eksekutif Silicon Valley tidak nyenyak tidur. Ia menyebut media sosial sebagai “negara gagal” atau failed state. Analogi ini sangat menohok, menggambarkan sebuah wilayah di mana “hukum diabaikan dan kejahatan dibiarkan terjadi.” Pernyataan ini menyoroti betapa krusialnya tata kelola digital saat ini. Sanchez tidak berbicara tanpa dasar; ia menyoroti serangkaian insiden memalukan yang baru-baru ini terjadi, mulai dari chatbot AI milik X, Grok, yang menghasilkan gambar seksual anak-anak, hingga tuduhan Meta memata-matai pengguna Android, serta kampanye campur tangan pemilu yang tak terhitung jumlahnya di Facebook.
Mengambil Kembali Kendali dari “Negara Gagal”
Mengingat peran “integral” yang dimainkan media sosial dalam kehidupan pengguna muda saat ini, Sanchez menegaskan bahwa satu-satunya cara terbaik untuk menyelamatkan mereka adalah dengan “mengambil kembali kendali.” Pemerintah Spanyol tidak ingin lagi menjadi penonton pasif. Minggu depan, kabinetnya dijadwalkan akan mengesahkan serangkaian peraturan baru yang ketat. Larangan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun adalah poin utamanya, namun mekanisme pelaksanaannya yang menjadi sorotan. Perusahaan media sosial akan diwajibkan untuk menerapkan apa yang disebut Sanchez sebagai “sistem verifikasi usia yang efektif.”
Poin ini sangat penting untuk digarisbawahi. Pemerintah Spanyol tidak akan lagi menerima sistem verifikasi usia yang hanya berupa “kotak centang” sederhana yang selama ini mudah dimanipulasi oleh anak-anak. Ini adalah tantangan teknis sekaligus legal bagi platform. Jika sistem ini gagal, konsekuensinya bisa fatal bagi keberlangsungan operasi mereka di Spanyol. Meskipun garis waktu spesifik mengenai kapan penegakan larangan ini dimulai belum diumumkan secara rinci, pesan yang dikirimkan Madrid sangat jelas: masa kebebasan tanpa batas bagi anak di bawah umur di dunia maya sudah berakhir.
Langkah Spanyol ini mengingatkan kita pada kebijakan serupa di belahan bumi lain. Australia, misalnya, telah memberlakukan larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun pada tahun lalu. Dampaknya cukup signifikan dan memicu efek domino kebijakan di berbagai negara. Kita bisa melihat bagaimana akun anak mulai ditertibkan secara massal sebagai respons atas regulasi semacam ini. Langkah Australia tersebut kini menjadi preseden yang diikuti oleh banyak negara, termasuk pertimbangan aktif di Inggris, serta rencana serupa yang telah diumumkan oleh Denmark dan Malaysia.
Baca Juga:
Ancaman Pidana untuk Para CEO Teknologi
Bagian paling agresif dari rencana undang-undang baru Spanyol ini bukan hanya soal batasan usia, melainkan sanksi yang membayanginya. Spanyol berencana menjadikan “manipulasi algoritmik dan amplifikasi konten ilegal” sebagai tindak pidana baru. Ini adalah terobosan hukum yang berani. Sanchez menegaskan bahwa CEO teknologi akan menghadapi pertanggungjawaban pidana atas konten penuh kebencian atau ilegal yang beredar di platform mereka. Artinya, para bos besar teknologi tidak bisa lagi bersembunyi di balik tameng korporasi atau alasan “kami hanyalah penyedia platform”.
Jika aturan ini benar-benar ditegakkan, ini akan mengubah lanskap bisnis media sosial secara fundamental. Para eksekutif harus memastikan algoritma mereka tidak mempromosikan konten berbahaya, atau mereka sendiri yang akan menghadapi hakim. Sanchez juga mengumumkan bahwa Spanyol tidak bergerak sendirian. Mereka telah membentuk koalisi dengan lima negara Eropa lainnya—yang belum disebutkan namanya—untuk memberlakukan tata kelola yang lebih ketat terhadap platform media sosial. Ini mengisyaratkan bahwa badai regulasi di Eropa baru saja dimulai.
Sanchez menggambarkan situasi anak-anak saat ini dengan kalimat yang cukup menyentuh: mereka telah “terekspos pada ruang yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka jelajahi sendirian.” Ia menekankan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi ketika pasar gagal melindungi kelompok rentan. Narasi ini sejalan dengan pandangan banyak ahli yang melihat adanya dampak negatif serius dari paparan dini terhadap dunia digital tanpa pengawasan.
Pudarnya Janji Manis Media Sosial
Dalam pidatonya, Sanchez juga menyinggung sisi filosofis dari kemunduran media sosial. Ia menambahkan bahwa media sosial telah jatuh dari janji awalnya untuk menjadi “alat bagi pemahaman dan kerja sama global.” Apa yang dulu digadang-gadang sebagai jembatan penghubung antarmanusia, kini justru sering kali menjadi mesin pemecah belah. Realitas ini membuat banyak pihak mulai melakukan analisis tren mengapa platform-platform ini semakin terasa toksik dan, ironisnya, membosankan bagi sebagian pengguna.
Langkah Spanyol ini menambah daftar panjang negara yang mulai skeptis terhadap kemampuan “self-regulation” atau pengaturan mandiri oleh perusahaan teknologi. Di Indonesia sendiri, wacana serupa mulai muncul dengan dorongan pemerintah kepada platform digital untuk lebih bertanggung jawab. Namun, keberanian Spanyol untuk mengancam pidana langsung kepada eksekutif perusahaan adalah level ketegasan yang berbeda.
Apakah strategi “tangan besi” Spanyol ini akan efektif membersihkan ruang digital bagi anak-anak? Atau justru akan memicu perlawanan hukum yang panjang dari raksasa teknologi? Satu hal yang pasti, Spanyol telah melempar sarung tangan tantangan. Bagi orang tua, ini mungkin kabar baik yang melegakan. Namun bagi industri teknologi, label “negara gagal” yang disematkan Sanchez adalah peringatan keras bahwa masa bulan madu mereka dengan regulator global telah resmi berakhir.
