Telset.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa para pekerja di Indonesia wajib memiliki bekal pemahaman teknologi kecerdasan artifisial (AI) terkait dengan pekerjaannya. Hal ini penting untuk menghadapi dinamika cara kerja yang berubah di era digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi pada Sabtu.
Nezar menjelaskan bahwa teknologi AI kini berkembang menjadi AI generatif yang berpotensi mengubah dinamika dan cara kerja suatu perusahaan ketika teknologi tersebut diterapkan sepenuhnya. Menurutnya, dilema ini nyata karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara manusia bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam keterangannya.
Data ILO: Hampir Seperempat Pekerja ASEAN Terpapar AI Generatif
Nezar menyatakan bahwa kebutuhan pekerja untuk bersiap dan memahami AI dalam pekerjaannya merupakan suatu hal yang mendesak. Merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Angka ini menunjukkan bahwa dampak AI tidak bisa dianggap remeh oleh pasar tenaga kerja di kawasan, termasuk Indonesia.
Dampak penerapan AI tidak lagi terbatas pada lapangan kerja, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal. Nezar menegaskan bahwa bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis. Pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi baru kemudian menyusun langkah mitigasi.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” katanya.
Kebijakan diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional. Pendekatan tersebut menjadi penting agar transformasi AI dapat dikelola sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Baca Juga:
ASN Wajib Tingkatkan Keterampilan dan Pelatihan Ulang
Dalam konteks pemerintahan, Wamenkomdigi menekankan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang aparatur sipil negara (ASN) menjadi kebutuhan mendesak. ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Wamen Nezar berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, termasuk melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif menghadapi era AI.
Tidak hanya kompetensi pekerja, Nezar menyebut bagi pemerintahan kesiapan menghadapi implementasi AI perlu ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” Nezar menutup pernyataannya.
Pernyataan Wamenkomdigi ini sejalan dengan tren adopsi AI generatif di berbagai sektor industri yang semakin masif. Penerapan teknologi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global yang memaksa setiap negara untuk beradaptasi dengan cepat.
Bagi para pekerja Indonesia, pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa penguasaan teknologi AI bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan pokok untuk tetap relevan di pasar tenaga kerja. Mereka yang tidak memiliki pemahaman dasar tentang AI berisiko tertinggal dalam persaingan karier di masa depan.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa transformasi AI tidak meninggalkan kelompok pekerja tertentu. Pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan menjadi instrumen kunci untuk memastikan transisi yang adil dan inklusif menuju era ekonomi digital.
Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan potensi AI untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, semua itu hanya bisa tercapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun pekerja, memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi ini.
Sebagai negara dengan populasi besar dan pasar tenaga kerja yang dinamis, kesiapan Indonesia dalam menghadapi era AI akan sangat menentukan daya saing bangsa di kancah global. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang diarahkan sejak awal menjadi fondasi penting bagi masa depan digital Indonesia.
Komentar
Belum ada komentar.