Iklan

Trump Ancam Larang Data Center AI AS di Luar Negeri, China Jadi Alasan

Trump berencana melarang perusahaan AS membangun data center AI di luar negeri atau mengenakan tremendous tax. Alasan China dan dampaknya bagi industri.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyampaikan pernyataan terkait kebijakan data center AI
Iklan
Iklan
  • Trump ingin melarang perusahaan AS membangun data center AI di luar negeri atau mengenakan tremendous tax.
  • Alasan utama: laboratorium AI China memanfaatkan celah hukum untuk akses chip AI terlarang seperti Nvidia Blackwell.
  • Kebijakan ini belum didiskusikan Trump dengan kabinet dan penasihatnya.
  • RASA sudah disahkan DPR AS Januari 2026, tapi tertahan di Senat.
  • Moratorium data center di AS melonjak melewati 500, menyulitkan pengembang.
  • Larangan berisiko membuat perusahaan AS kehilangan pasar dan mengalami latensi lebih panjang.

Telset.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk mencegah perusahaan-perusahaan AS membangun data center AI di negara lain, atau mengenakan “tremendous tax” jika mereka tetap melanjutkan rencana di luar negeri. Kebijakan yang mengejutkan ini, menurut Trump, bahkan belum ia diskusikan dengan kabinet dan para penasihatnya, seperti dilaporkan Axios.

Langkah tersebut menjadi sorotan karena berpotensi mengubah peta pembangunan infrastruktur AI global, termasuk bagi perusahaan teknologi besar AS yang selama ini memperluas kapasitas komputasi ke luar wilayah Amerika Serikat. Trump menyampaikan pernyataan ini di tengah dorongannya mempercepat pengembangan AI di dalam negeri.

President Donald Trump

Alasan Keamanan di Balik Rencana Larangan

Menurut laporan, salah satu alasan Trump mempertimbangkan larangan data center AI di luar negeri bagi perusahaan AS adalah karena laboratorium AI China telah memanfaatkan celah dalam hukum Amerika Serikat. Celah teknis ini memungkinkan mereka mengekspor data ke data center di luar negeri yang menggunakan chip AI yang dilarang diekspor ke China, seperti Nvidia Blackwell dan chip Vera Rubin yang akan datang.

“Kami tidak mengizinkan data center masuk ke negara lain karena China akan mengambil semuanya, dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi,” kata Trump. Pernyataan itu menegaskan bahwa isu keamanan teknologi menjadi dasar utama di balik wacana kebijakan ini.

Untuk menutup celah tersebut, DPR AS telah mengesahkan Remote Access Security Act (RASA) pada Januari 2026. Namun, rancangan undang-undang itu masih tertahan di Senat sejak saat itu. Selain itu, Biro Industri dan Keamanan AS (BIS) juga mengambil langkah untuk mencegah praktik tersebut, dengan Nvidia memperingatkan para kliennya bahwa pelanggan mereka harus setidaknya 51 persen bukan berasal dari China agar terhindar dari eksposur hukum.

Tekanan di Dalam Negeri dan Tantangan Implementasi

Trump juga menyinggung besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan AI. “Mereka menghasilkan begitu banyak uang sampai tidak tahu harus berbuat apa dengan itu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa warga Amerika sebaiknya menegosiasikan dengan hyperscaler AI yang ingin membangun data center di komunitas mereka, karena perusahaan tersebut dapat membantu menekan biaya dan pajak. “Mereka punya banyak uang. Ambil saja,” kata Trump.

Beberapa negara bagian dan yurisdiksi telah mulai menerapkan solusi serupa. Sebuah kota di Pennsylvania mencantumkan 43 tuntutan spesifik untuk menyetujui sebuah data center AI, sementara Negara Bagian New York merekomendasikan agar pemerintah kota menuntut investasi komunitas sebesar 1 juta dolar AS per megawatt. Sebagian pengembang menyambut baik hal ini, dengan salah satunya menawarkan 10.000 dolar AS per rumah tangga jika fasilitas seluas 1.300 acre mereka disetujui, sementara SpaceX milik Elon Musk membeli 418 rumah di dekat data center AI utamanya.

Microsoft data center in Mount Pleasant, Wisconsin

Meski demikian, langkah tersebut akan menjadi masalah bagi banyak warga Amerika, terutama karena berbagai kebijakan data center AI yang diajukan dalam pemilihan tengah periode yang baru berakhir telah dikalahkan secara menyeluruh. Moratorium data center bahkan telah melonjak melewati 500 di seluruh AS, sehingga menyulitkan para pengembang untuk melanjutkan proyek mereka.

Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana pemerintahan Trump akan menerapkan “tremendous tax” tersebut. Kongres adalah satu-satunya badan federal yang memiliki kekuasaan konstitusional untuk memberlakukan pajak, dan dengan pihak oposisi yang menguasai DPR maupun Senat, akan dua kali lebih sulit bagi Gedung Putih untuk menerapkan prioritas legislatifnya tanpa konsesi serius.

Selain itu, terdapat isu kedaulatan data dan latensi. Perusahaan AS membangun data center di negara lain karena sejumlah pemerintah menuntut agar data mereka tetap berada di wilayah teritorialnya. Jika Washington melanjutkan larangan tersebut, perusahaan teknologi Amerika berpotensi kehilangan pasar ini. Menjaga data center tetap di AS juga akan mengakibatkan latensi lebih panjang dan respons lebih lambat, sehingga menyulitkan pelayanan kepada pelanggan yang berada di belahan dunia lain.

Wacana ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan Trump terkait infrastruktur AI yang terus berkembang. Sebelumnya, ia juga sempat mengubah istilah AI menjadi Super Intelligence yang efeknya meluas ke berbagai kalangan. Di sisi lain, ia juga mendorong agar data center AI di dalam negeri memberikan dividen ke komunitas lokal sebagai bentuk kompensasi atas beban energi dan infrastruktur yang ditanggung warga.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai bentuk final kebijakan larangan data center AI di luar negeri maupun mekanisme penerapan “tremendous tax” yang dimaksud. Yang jelas, pernyataan Trump menandai babak baru dalam perdebatan soal kedaulatan AI dan posisi perusahaan teknologi AS di panggung global.

Iklan
Ikuti Telset.id di Google NewsFollow