Nomor yang Tidak Lagi Sekadar Nomor
Ada paradoks yang jarang disadari publik: nomor HP kita sudah lama bukan lagi urusan teknis telekomunikasi. Ia menjadi kunci rumah digital—pintu masuk OTP, pemulihan akun, verifikasi transaksi bank, sampai kontak bisnis yang tak bisa diganti dalam semalam. Tapi sampai September 2026, kita masih tidak bisa membawanya pindah operator. Di titik inilah Mahkamah Konstitusi masuk.
Pada 3 September 2026, sidang pendahuluan Perkara 319/PUU-XXIV/2026 digelar. Pemohon, Bisyron Wahyudi, meminta agar Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 dimaknai sehingga pengguna jaringan bergerak seluler dapat mempertahankan nomor saat berpindah penyelenggara. Pada 16 September 2026, fokus permohonan dipertegas pada dua norma itu. Sampai laporan ini ditutup (17 September 2026), belum ada putusan.
Yang menarik bukan sekadar isi gugatan, melainkan cara Pemohon merangkai argumen: nomor seluler diposisikan sebagai penghubung layanan digital, dan ketiadaan portabilitas dianggap menciptakan switching cost yang tidak proporsional. Ini argumentasi hukum, bukan temuan teknis. Penting dibedakan. MK belum memutus apa pun, dan tidak ada dasar untuk menyatakan MNP sudah diwajibkan oleh pengadilan.
Pasal yang Dipersoalkan: Kebebasan Memilih vs Sistem Penomoran
Pasal 19 UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jaringan menjamin kebebasan pengguna memilih jaringan telekomunikasi lain. Di atas kertas, ini terdengar seperti jaminan berpindah. Tapi realitasnya, kebebasan memilih jaringan tidak sama dengan kebebasan membawa nomor. Anda bebas pindah, asal rela melepas identitas digital Anda.
Pasal 23 ayat (1) mengatur penggunaan sistem penomoran, sementara ayat (2) menyatakan sistem penomoran ditetapkan Menteri. Pemohon meminta tafsir bersyarat: agar sistem penomoran menjamin portabilitas nomor ketika pengguna berpindah penyelenggara. Ini menarik karena menempatkan Menteri sebagai simpul kebijakan—bukan operator, bukan MK.
Ironi kecilnya: selama bertahun-tahun, MNP sudah berulang kali masuk dokumen kebijakan. Roadmap infrastruktur TIK 2007 menargetkan MNP pada 2011. Target itu tidak terealisasi, dan studi Universitas Telkom 2013 masih mencatat ketertinggalan tersebut. FTP 2018 mengakui number portability sebagai fasilitas pelanggan dan menyatakan implementasinya dilakukan bertahap melalui Peraturan Menteri tersendiri. Naskah Akademik Pembaruan FTP 2023 kembali membahasnya secara teknis. Yang belum ditemukan dalam sumber yang ditinjau: Peraturan Menteri yang mewajibkan MNP seluler secara nasional.
Mengapa 2026 Berbeda dari Tahun-Tahun Sebelumnya
Ada tiga hal yang membuat 2026 bukan sekadar pengulangan wacana.
Pertama, jalur konstitusional. MNP bukan lagi perdebatan internal kementerian atau konsultasi publik. Ia masuk ke ruang uji norma. Jika MK mengabulkan tafsir bersyarat, konsekuensinya bukan sekadar rekomendasi—ia menjadi kewajiban hukum yang harus ditindaklanjuti dengan aturan pelaksana.
Kedua, fondasi identity assurance berubah. Permenkomdigi No. 7/2026 memperkuat KYC, biometrik, dan persyaratan keamanan informasi minimal ISO 27001. Pasal 14 membatasi registrasi prabayar menjadi maksimal tiga nomor untuk setiap identitas pada setiap penyelenggara. Perlu dikoreksi: angka "sembilan nomor" yang beredar bukan batas nasional eksplisit—itu hanya aritmetika tiga operator dikali tiga nomor. Permen ini bukan regulasi MNP, tapi ia mengubah lanskap autentikasi yang kelak bisa menjadi komponen porting.
Ketiga, struktur pasar sudah terkonsolidasi. Merger Indosat–Tri selesai 2022. XLSMART resmi berdiri 16 April 2025 dari merger XL Axiata–Smartfren, dengan klaim basis pelanggan gabungan di atas 94,5 juta dan pro forma market share 25% saat pembentukan. Angka itu snapshot korporasi, bukan pangsa pasar permanen. Tapi arahnya jelas: tiga kelompok besar menguasai pasar.
Yang Tidak Bisa Dijanjikan MK
Ada godaan untuk membaca perkara ini sebagai pertarungan David vs Goliath—konsumen melawan operator raksasa. Itu terlalu sederhana, dan laporan riset ini secara eksplisit menolak penyederhanaan semacam itu.
Bukti yang tersedia mendukung bahwa implementasi MNP belum terjadi dan reaksi industri beragam. Tapi tidak cukup untuk membuktikan satu penyebab kausal tunggal—misalnya "operator menolak" atau "regulator tidak pernah memprioritaskan". Insentif operator memang tidak simetris: MNP menurunkan switching cost, dan dampaknya berbeda menurut posisi pasar. Tapi itu hipotesis analitis, bukan fakta yang sudah diverifikasi.
Pertanyaan yang lebih kuat: apa saja hambatan institusional, teknis, ekonomi, dan demand yang membuat number portability berulang kali masuk dokumen kebijakan tetapi belum menjadi layanan nasional? Jawaban finalnya butuh data primer dan wawancara, bukan asumsi.
Bahkan jika MK mengabulkan, aturan pelaksana tetap harus mengatur proses porting, perlindungan konsumen, fraud control, interkoneksi dan routing, biaya, SLA, sengketa, data, dan pengawasan. Putusan MK bukan garis akhir—ia garis start.
Penutup: Nomor sebagai Medan Kuasa
Ada dimensi yang jarang dibahas: nomor HP kini menjadi infrastruktur kuasa. Bank, fintech, OTT, dan layanan pemerintah bersandar padanya untuk OTP dan pemulihan akun. Siapa yang mengendalikan portabilitas nomor, ia mengendalikan sebagian akses warga terhadap layanan digital.
Selama ini, kendali itu ada di tangan operator—bukan karena desain sadar, tetapi karena ketiadaan rezim MNP. Perkara 319/PUU-XXIV/2026 memaksa publik bertanya: apakah kebebasan memilih jaringan yang dijamin Pasal 19 cukup bermakna jika nomor tidak bisa dibawa? Atau apakah kita sudah terlalu nyaman dengan kebebasan semu—bebas pindah, tapi tidak bebas membawa identitas?
MK belum menjawab. Dan mungkin, itu justru pertanyaan yang paling jujur untuk saat ini.