Menakar Ambisi Pemerintah dalam PP TUNAS
Pada 28 Maret 2026, Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang dioperasionalkan melalui Permenkomdigi 9/2026. Kebijakan ini menyasar delapan platform besar—termasuk TikTok, YouTube, dan Instagram—untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun. Pemerintah memposisikan diri sebagai ultimate gatekeeper di tengah status "darurat digital", di mana anak-anak dianggap rentan terhadap adiksi algoritma dan perundungan siber.
Namun, langkah ini memicu perdebatan kritis. Apakah pelarangan administratif ini benar-benar melindungi, atau justru menjadi instrumen yang merentankan data warga? Dengan 70 juta anak yang terancam eksklusi digital, negara kini berada di titik nadir antara niat protektif dan risiko pembangunan surveillance state melalui kewajiban verifikasi usia yang agresif.
Paradoks Keamanan Digital
Secara kritis, kebijakan ini mengabaikan realitas teknis internet yang terdesentralisasi. Upaya pemerintah untuk menutup "pintu depan" media sosial berisiko memindahkan populasi anak ke ruang gelap (dark social) yang tidak termoderasi. Lebih jauh, mandat hukum kepada platform untuk melakukan pelacakan perilaku demi verifikasi usia justru menciptakan mekanisme pengintaian yang lebih intrusif. Alih-alih memberikan keamanan, kebijakan ini berpotensi menjadi justifikasi legal bagi pengumpulan data biometrik massal, yang di tengah rendahnya standar perlindungan data nasional, menjadi ancaman privasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.