Dua Negara, Dua Ekstrem
Pada 6 Juli 2024, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mencatat permintaan porting yang diproses melewati 1 miliar—sekitar 11 juta permintaan per bulan. Di Filipina, Philippine Competition Commission (PCC) melaporkan kurang dari 0,1% nomor terdaftar menggunakan porting selama tiga tahun pertama, dengan lebih dari 99% kapasitas tahunan tidak terpakai. Survei 2024 mereka menemukan 80% responden tidak familiar dengan UU MNP negaranya sendiri.
Indonesia? Nol. Bukan karena adopsi rendah, tapi karena layanannya tidak ada. Dan justru di titik nol inilah pertanyaan menarik muncul: apa yang sebenarnya menentukan apakah MNP menjadi layanan massal atau monumen kebijakan yang tidak dikunjungi siapa pun?
Angka yang Sering Disalahpahami
Sebelum jauh, satu koreksi penting. Angka 1 miliar India adalah requests processed—permintaan yang diproses—bukan unique users. Satu pengguna bisa porting berkali-kali. Ini bukan detail teknis kecil; ia mengubah cara kita membaca "keberhasilan" India. Tanpa konteks itu, angka 1 miliar terdengar seperti bukti bahwa MNP otomatis dicintai konsumen.
Sebaliknya, angka Filipina juga tidak otomatis berarti MNP gagal sebagai konsep. Ia berarti ketersediaan tidak menghasilkan adopsi tanpa awareness dan perceived benefit. PCC sendiri menyoroti rendahnya familiaritas publik terhadap UU MNP sebagai faktor.
Kedua pengalaman itu, menurut laporan riset ini, tidak dapat dijadikan forecast langsung untuk Indonesia. Struktur pasar, komposisi prabayar-pascabayar, tingkat multi-SIM, dan desain layanan berbeda. Tapi keduanya memberi petunjuk tentang variabel yang menentukan.
Switching Cost yang Heterogen
Di Indonesia, ada dua narasi yang sering bertabrakan. Satu sisi berargumen bahwa multi-SIM dan dominasi prabayar membuat switching cost rendah—pengguna tinggal beli nomor baru. Sisi lain berargumen bahwa nomor yang terhubung ke OTP, recovery akun, kontak bisnis, dan layanan penting menciptakan biaya administratif dan risiko kehilangan akses yang tinggi.
Keduanya benar, untuk segmen yang berbeda. Nilai MNP karena itu heterogen antarsegmen. Bagi pengguna yang memakai nomor sekadar untuk telepon dan SMS, manfaat MNP kecil. Bagi pengguna yang nomornya menjadi kunci rumah digital, manfaatnya besar.
Laporan ini secara eksplisit mengoreksi generalisasi lama. Data 2023 yang menunjukkan porsi pascabayar sangat kecil pada Indosat dan XL berguna sebagai bukti struktur historis, tetapi tidak cukup untuk menyatakan komposisi seluruh pasar September 2026. Angka ">97% prepaid" tidak lagi digeneralisasi sebagai fakta pasar 2026. Ini bukan kemunduran analitis—ini kejujuran metodologis.
Apa yang Literatur Eropa Katakan (dan Tidak Katakan)
Studi Cho, Ferreira & Telang menggunakan data 47 carrier di 15 negara Eropa periode 1999–2006. Mereka menemukan MNP dikaitkan dengan penurunan harga rata-rata 7,9% dan kenaikan consumer welfare €2,86 per orang. Angka ini mengoreksi versi sebelumnya yang mencantumkan 4,15% dan €2,15.
Tapi ada batas yang harus diakui: hasil ini tidak boleh diekstrapolasi langsung ke prabayar Indonesia 2026. Konteks Eropa 1999–2006 adalah pasar pascabayar yang dominan, struktur kompetisi berbeda, dan rezim regulasi yang tidak identik. Literatur ini menunjukkan bahwa MNP dapat berdampak pada harga dan kesejahteraan—bukan bahwa ia akan berdampak sama di mana pun.
Pelajaran yang Sering Dilewatkan
Dari tiga pengalaman—India, Filipina, Eropa—ada satu benang merah yang jarang dibahas: keberhasilan MNP bukan ditentukan oleh ada atau tidak adanya teknologi. Teknologinya sudah lama bisa dirancang. Naskah Akademik Pembaruan FTP 2023 membahas NPDB terpusat atau terdistribusi, model bilateral atau clearing house, serta routing OR, CD, QoR, dan ACQ.
Yang menentukan adalah desain layanan: seberapa mudah prosesnya, seberapa jelas biayanya, seberapa cepat SLA-nya, dan seberapa besar manfaat yang dirasakan konsumen dibandingkan repotnya. Filipina menunjukkan bahwa tanpa awareness, MNP hanya menjadi opsi di atas kertas. India menunjukkan bahwa dengan skala dan ekosistem yang tepat, MNP bisa menjadi layanan massal.
Indonesia belum memiliki baseline. Karena MNP belum tersedia, tidak ada data porting historis yang bisa dipakai untuk memprediksi adopsi. Setiap klaim tentang "permintaan tinggi" atau "permintaan rendah" adalah spekulasi.
Penutup: Paradoks Bukan Kegagalan
Paradoks India-Filipina sebenarnya bukan paradoks. Ia adalah pengingat bahwa kebijakan telekomunikasi bukan soal menyediakan fitur, tapi soal menciptakan kondisi di mana fitur itu bermakna. MNP yang tersedia tapi tidak diketahui sama tidak bergunanya dengan MNP yang tidak tersedia sama sekali.
Pertanyaan untuk Indonesia bukan "apakah MNP akan sukses seperti India?" atau "apakah akan gagal seperti Filipina?". Pertanyaan yang lebih jujur: segmen mana yang benar-benar membutuhkan MNP, dan apakah desain kebijakan mampu menjangkau mereka? Tanpa jawaban itu, MNP hanya akan menjadi angka nol yang menunggu diisi—entah oleh adopsi atau oleh pengabaian.