Bayangkan Anda harus membayar Rp3.000 untuk sebuah layanan yang biaya produksinya hanya Rp200. Ini bukan skenario startup yang membakar uang investor, melainkan kebijakan tarif verifikasi wajah yang dipatok pemerintah untuk registrasi SIM baru. Selisih 15 kali lipat ini menjadi sengketa fiskal yang belum tuntas hingga hari pertama implementasi aturan, 1 Juli 2026.
Angka yang Berbeda Versi
PP No. 10/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri menetapkan tarif verifikasi face recognition sebesar Rp3.000 per akses. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memiliki hitungan yang jauh berbeda. Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menyatakan: "Hitungan ATSI, cost NIK dan KK sekitar Rp60, sedangkan face recognition sekitar Rp200."
Perbandingannya mencolok: untuk face recognition, tarif resmi Rp3.000 versus klaim biaya riil Rp200 — markup sekitar 15 kali lipat. Untuk NIK-KK, Rp1.000 versus Rp60 — markup sekitar 16-17 kali lipat. Marwan bahkan menganalogikan biaya Rp3.000 "sedikit lagi seperti membeli kuota data 1 GB."
Dasar Pertimbangan Pemerintah
Direktur FPD2K Dukcapil, AS Tavipiyono, membela tarif tersebut dengan argumen bahwa dasar pertimbangannya adalah menjaga sistem Dukcapil tetap hidup — yang disebutnya "burden sharing" — di tengah perangkat yang sudah tua. Menurutnya, tarif ini hanya dibebankan pada lembaga profit; kementerian/lembaga pemerintah dan layanan publik seperti BPJS Kesehatan dikenai tarif Rp0.
Namun, argumen ini menyisakan pertanyaan: mengapa tarif untuk lembaga profit harus 15 kali lipat dari ongkos riil? Apakah ini bentuk subsidi silang yang transparan? Atau justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki cost-basis yang jelas dalam menetapkan tarif?
Dampak pada Industri dan Konsumen
Sekjen ATSI, Merza Fachys, menyatakan bahwa biaya validasi yang "tiga kali lebih besar" dari model registrasi sebelumnya berpotensi berdampak pada kualitas layanan. Operator seluler — Telkomsel, Indosat, XL Smart — saat ini menanggung biaya verifikasi, bukan pelanggan. Namun, dalam jangka panjang, biaya ini pasti akan dihitung sebagai beban operasional yang bisa mempengaruhi harga paket data atau investasi infrastruktur.
Negosiasi lintas kementerian masih berlangsung hingga akhir Juni 2026. Kemenko Polkam memfasilitasi rapat koordinasi pada 20 Mei 2025 setelah diskon tarif 50% berakhir pada Maret 2025 dan tarif kembali 100%. Komdigi telah menyurati Kemendagri mendukung usulan penurunan tarif, namun hingga aturan berlaku efektif hari ini, belum ada keputusan final.
Penerimaan Negara yang Signifikan
PNBP Dukcapil menyumbang Rp793,8 miliar pada 2023 dan Rp863,4 miliar pada 2024, dengan target Rp1 triliun pada 2025. Dengan proyeksi jutaan verifikasi per hari, tarif Rp3.000 per akses menjadi sumber pendapatan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ironi muncul ketika kebijakan yang bertujuan keamanan justru menjadi ladang pendapatan yang dipertahankan mati-matian.
Implikasi: Transparansi yang Hilang
Sengketa tarif ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana: publikasikan cost-basis resmi yang mendasari PP No. 10/2023. Jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa biaya riil verifikasi memang sekitar Rp3.000, argumen ATSI akan runtuh dengan sendirinya. Namun, hingga kini, pemerintah belum mempublikasikan rincian tersebut.
Pertanyaan yang menggelitik: Apakah tarif ini sengaja dibiarkan tinggi karena menjadi sumber PNBP yang signifikan? Atau justru karena tidak ada lembaga yang cukup independen untuk mengaudit cost-basis-nya? Satu hal yang pasti: dalam kebijakan publik, transparansi biaya adalah fondasi kepercayaan. Tanpa itu, sengketa seperti ini akan terus berulang, dan yang dirugikan pada akhirnya adalah konsumen yang membayar harga layanan yang lebih mahal dari yang seharusnya.