AS Larang DeepSeek di Instansi Sipil, Data Pengguna Jadi Alasan Utama

Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump resmi melarang penggunaan model kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, di seluruh instansi pemerintah sipil federal. Instansi diminta segera menghentikan penggunaan dan menghapus DeepSeek dari sistem teknologi mereka. Larangan ini tertuang dalam surat edaran baru dari US Department of Homeland Security (DHS) yang menekankan risiko keamanan data serta potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Langkah ini memperluas pembatasan yang sebelumnya sudah diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga intelijen AS. DHS menyatakan bahwa produk dan layanan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd (DeepSeek), termasuk entitas afiliasinya, dikeluarkan dari pengadaan instansi sipil federal. Selain itu, semua produk DeepSeek dan produk pihak ketiga yang dibangun menggunakan implementasi DeepSeek harus dihapus dari infrastruktur teknologi instansi sipil.

Alasan Keamanan di Balik Larangan DeepSeek

Dalam surat edaran tersebut, DHS menyebut model DeepSeek “menghadirkan berbagai vektor ancaman” (multiple threat vectors). Untuk menggunakan alat ini, pengguna diminta menyerahkan berbagai jenis data, mulai dari informasi identitas pribadi (PII) hingga informasi bisnis atau kepemilikan yang bersifat rahasia. Data tersebut, menurut DHS, dapat digunakan perusahaan untuk melacak dan mengambil sidik jari digital (digitally fingerprint) pengguna.

DHS juga menyoroti regulasi di China yang memungkinkan pemerintah mengakses dan mengumpulkan data yang dibuat serta disimpan oleh perusahaan swasta. Kondisi ini dinilai membuat informasi warga negara AS berpotensi mudah jatuh ke tangan pemerintah China. DHS menyatakan hal tersebut “dapat menghasilkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti tentang warga AS dan/atau program pemerintah.”

Selain itu, DHS menegaskan bahwa model DeepSeek sendiri “mungkin mengandung malware atau kerentanan keamanan lainnya.” Lembaga itu mengutip temuan riset keamanan open-source yang menyebut aplikasi mobile DeepSeek untuk iOS memiliki sejumlah kerentanan kritis. Sebelumnya, pembahasan mengenai risiko data pengguna DeepSeek juga pernah menjadi sorotan dalam larangan DeepSeek di lingkungan federal.

Larangan ini bukan yang pertama bagi DeepSeek di AS. Menurut laporan CNBC, perintah tersebut awalnya diterbitkan pada akhir Juli tahun ini dan berlaku untuk instansi sipil federal seperti Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Kehakiman, dengan pengecualian Department of Defense. Kongres AS juga membatasi penggunaan DeepSeek di sistem komunitas intelijen pada akhir tahun lalu. Sebelumnya, pada Maret, US Commerce Department telah meminta stafnya untuk tidak menggunakan DeepSeek, sementara Defense Information Systems Agency melarangnya pada Januari 2025.

Respons China dan Perluasan Perang Dagang Teknologi

Menanggapi larangan tersebut, Kementerian Luar Negeri China menyatakan akan melindungi hak-hak perusahaannya. Juru bicara kementerian, Mao Ning, kepada kantor berita Reuters mengatakan, “China secara konsisten menentang generalisasi berlebihan atas keamanan nasional serta politisasi isu sains, teknologi, dan perdagangan.”

Langkah terhadap DeepSeek menjadi bagian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka menentang penggunaan teknologi China. Pada masa jabatan pertamanya, ia memasukkan ratusan perusahaan dan afiliasi China ke dalam daftar hitam, termasuk raksasa telekomunikasi Huawei dan ZTE, produsen semikonduktor SMIC, pembuat drone DJI, serta perusahaan teknologi pengawasan Hikvision dan Dahua Technology. ZTE hampir bangkrut akibat kebijakan itu, sementara Huawei membangun sistem operasi ponselnya sendiri, Harmony OS, setelah kehilangan akses ke Google dan Android.

Saat itu, AS tengah meningkatkan jaringan seluler ke 5G, sektor yang diminati perusahaan China. Namun Trump berargumen bahwa pemerintah China dapat memaksa perusahaan-perusahaan tersebut memasang backdoor yang memungkinkan China menyadap komunikasi AS. Pada Agustus 2026, di masa jabatan keduanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang semua sistem bulk-power asing untuk diimpor, dipasang, atau digunakan di AS. Ia juga menyatakan pemerintah akan menganalisis sistem yang ada untuk mengisolasi dan menghapus perangkat keras atau perangkat lunak buatan asing. Larangan serupa pernah diterbitkan pada masa jabatan pertamanya, tetapi dicabut oleh pemerintahan Biden.

Menurut laporan Reuters, pada akhir bulan ini Federal Communications Commission (FCC) akan melakukan pemungutan suara untuk mencegah semua laboratorium China menguji perangkat keras yang digunakan di AS. Sepanjang tahun lalu, empat dari lima (82 persen) perangkat elektronik AS diuji di China. Kebijakan ini menambah daftar panjang restriksi teknologi China di infrastruktur pemerintah AS, sejalan dengan dinamika yang juga mewarnai perkembangan DeepSeek di pasar global.

Bagi instansi pemerintah dan mitra teknologi di AS, keputusan DHS ini menuntut audit menyeluruh terhadap sistem yang masih menggunakan DeepSeek maupun produk turunannya. Sementara itu, di tingkat industri, larangan tersebut menegaskan bahwa persoalan kedaulatan data dan keamanan siber kini menjadi pertimbangan utama dalam adopsi AI, termasuk di lingkungan pemerintahan.