Power To The Players Act: Pemain Game Dapat Hak Milik Penuh

Telset.id – Anggota DPR Amerika Serikat dari distrik kongres ke-15 New York, Ritchie Torres, memperkenalkan undang-undang baru bernama Power To The Players Act. RUU ini mengarahkan FTC untuk menetapkan regulasi kepemilikan game guna menekan praktik bisnis yang dinilai merugikan konsumen. Perubahan paling krusial: membeli video game akan memberi konsumen kepemilikan penuh atas game tersebut, bukan sekadar lisensi untuk memainkannya.

RUU ini juga mewajibkan game dengan fungsi online menyediakan mode offline sebelum server yang mendukungnya ditutup. Aturan tersebut menjawab keluhan pemain di seluruh dunia yang menyoroti game yang memiliki tanggal kedaluwarsa meski harganya semakin mahal, ditambah skema monetisasi agresif di dalam game itu sendiri. Torres bukan satu-satunya pejabat yang memperjuangkan hak pemain. Senator negara bagian Pennsylvania, John Kane, sebelumnya juga memperkenalkan Protect Our Games Act. RUU itu mewajibkan penerbit menyediakan mode offline, server komunitas, atau pengembalian dana minimal 25 persen.

Para pemain ingin tetap menikmati game mereka meski penerbit memutuskan berhenti mendukungnya. Namun Sony berpandangan berbeda. Pengacara Sony baru-baru ini menyatakan dalam pembelaan pada gugatan class action yang sedang berjalan bahwa menekan tombol “purchase” jelas tidak akan membuat konsumen berpikir mereka memperoleh hak permanen untuk menggunakan game, melainkan lisensi yang dapat dicabut. Pada praktiknya, itu seperti biaya sewa sekali bayar yang bisa Sony tarik kapan saja sesuai keuntungan mereka.

Contoh paling menonjol dari pemain yang tidak memiliki game mereka terjadi pada 2024 lewat The Crew, game balap online-only yang ditutup Ubisoft dengan alasan pemeliharaan server. Penutupan itu membuat game tidak bisa dimainkan bahkan bagi mereka yang baru saja membelinya. Ubisoft tidak menyediakan cara untuk menyiapkan server komunitas maupun mode offline, karena kampanye single-player pun bergantung pada koneksi ke server Ubisoft.

Kasus lain adalah game olahraga tahunan yang dirilis EA, 2K, dan Sony. NBA 2K25 secara spesifik disebut Torres dalam pengumuman Power to the Players Act. NBA 2K25 ditarik dari toko digital dengan server online ditutup hanya dua tahun setelah rilis, membuat pemain tidak bisa menggunakan fitur utama game yang mereka beli dan pemain baru tidak bisa membelinya sama sekali. Perilisan Overwatch 2 juga mematikan game Overwatch pertama, menggantikannya secara langsung alih-alih menjadikan game pertama sebagai judul yang bisa dibeli dan dimainkan secara terpisah.

Penutupan The Crew memicu gerakan Stop Killing Games, yang menuntut penerbit membiarkan game tetap berfungsi setelah dihentikan dalam bentuk mode offline, patch peer-to-peer, dan kemampuan menghosting server komunitas. Gerakan ini juga menentang standar industri yang menjual game sebagai lisensi yang dapat dicabut alih-alih kepemilikan langsung atas salinan. Definisi dan detail konkret RUU belum dirilis, tetapi tujuannya adalah mewajibkan penerbit menyediakan mode offline sebelum menutup server dan kepemilikan konsumen yang sebenarnya, bukan lisensi yang bisa diambil kembali. Ini berpotensi memenuhi tuntutan gerakan tersebut.

Belum diketahui apakah hak untuk mentransfer yang disebut Torres bersifat wajib untuk pembelian digital, tetapi kemungkinan relevan untuk salinan fisik. RUU ini juga penting untuk mendefinisikan secara ketat apa itu kepemilikan dan hak apa yang dimiliki pemilik atas salinan mereka. Salah satu frasa populer yang menentang praktik ini adalah “If buying isn’t owning, piracy isn’t stealing”, yang menentang keras lisensi yang dapat dicabut yang ingin dijual perusahaan kepada konsumen.

Pembajakan sering dianggap sebagai pengalaman yang lebih baik oleh pemain karena menghilangkan DRM yang kerap memperlambat game dan menyediakan salinan permanen yang tidak dapat dimodifikasi penerbit menjadi tidak berfungsi. Banyak pemain menyatakan mereka akan lebih senang membeli game jika pengalamannya memang lebih baik. Belum diketahui seberapa baik RUU ini akan mengeksekusi tujuannya, tetapi langkah ini menjadi kemajuan besar untuk mengoreksi arah industri game saat ini.

Belum ada informasi resmi mengenai detail teknis maupun jadwal pembahasan RUU ini lebih lanjut. Perkembangan terkait kebijakan New York dan industri teknologi secara umum akan terus dipantau, termasuk bagaimana respons penerbit game besar terhadap dorongan regulasi kepemilikan digital ini.