📑 Daftar Isi

Segel negara bagian California sebagai simbol regulasi AI baru yang melarang PHK berbasis AI

California Larang AI Jadi Dasar PHK dan Awasi Toilet Karyawan

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️3 menit membaca
Bagikan:
  • California sahkan UU larang perusahaan mengandalkan AI untuk PHK dan tindakan disipliner
  • Perusahaan wajib transparan jika PHK massal, relokasi, atau pemutusan kerja disebabkan AI
  • Aturan melindungi karyawan dari pengawasan AI di toilet dan larang pengacara serahkan pekerjaan hukum inti ke AI
  • Newsom sebut pernyataan pemerintahan Trump soal AI swa-regulasi sebagai "bulls*it"
  • Perintah eksekutif wajibkan lembaga negara bagian tetap sebut "artificial intelligence", bukan "super intelligence"
  • Diduga dipicu keluhan karyawan Meta soal AI bias yang pilih pekerja cuti medis sebagai kandidat PHK

Telset.id – California resmi mengesahkan undang-undang baru yang melarang perusahaan menggantungkan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepenuhnya pada sistem kecerdasan buatan atau AI. Gubernur Gavin Newsom mengumumkan aturan ini sebagai salah satu legislasi pertama di Amerika Serikat yang memberi hak kepada karyawan terkait bagaimana AI boleh digunakan di tempat kerja.

Aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat teknologi AI dalam menggantikan pekerjaan, melainkan menyasar perusahaan yang memakai AI untuk memicu pemutusan kerja atau memantau karyawan. “AI seharusnya memperluas peluang — bukan mengorbankan pekerja dan keluarga,” kata Newsom dalam pernyataannya. “Saat teknologi ini membentuk ulang tempat kerja, California menempatkan manusia di pusatnya.”

Newsom juga menyebut pernyataan pemerintahan Trump bahwa industri AI bisa mengatur dirinya sendiri sebagai “bulls*it”, dan menegaskan pihaknya harus berbuat lebih banyak di tengah absennya kepemimpinan federal. Langkah California ini menambah deretan kebijakan yang mengatur pemanfaatan AI di negara bagian tersebut, sejalan dengan sejumlah aturan lain yang sebelumnya sudah disahkan.

Isi Aturan Baru California

Undang-undang baru ini terbagi dalam beberapa rancangan. Salah satu poin utamanya melarang pemberi kerja hanya mengandalkan AI saat mengambil tindakan disipliner atau keputusan pemutusan kerja. Perusahaan juga diwajibkan memberikan transparansi apabila terjadi PHK massal, relokasi, atau pemutusan kerja yang disebabkan oleh sistem AI.

Aturan tersebut turut melindungi karyawan dari penggunaan alat pengawasan di toilet tempat kerja. Selain itu, undang-undang ini melarang pengacara “sepenuhnya menyerahkan pekerjaan hukum inti” seperti penyusunan brief kepada AI.

Newsom, yang disebut sebagai calon potensial pada pemilihan presiden 2028, juga menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan lembaga-lembaga negara bagian tetap menyebut teknologi ini sebagai “artificial intelligence” alih-alih “super intelligence”, seperti yang baru-baru ini diwajibkan Trump untuk sejumlah pegawai federal. Langkah ini menempatkan California sebagai pemimpin dalam regulasi AI, dengan Newsom menyamakan teknologi AI dengan industri penerbangan dari sisi potensi bahaya bagi publik.

California's state seal

Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah California dalam menata pemanfaatan AI, termasuk upaya pengawasan terhadap model-model AI frontier. Sebelumnya, otoritas negara bagian juga telah menyiapkan mekanisme penghentian darurat untuk model AI tertentu, sebagaimana tercermin dalam Kill Switch AI yang diatur California.

Latar Belakang dan Dampaknya

Undang-undang baru California ini disebut sebagian dipicu oleh keluhan karyawan Meta yang menyatakan perusahaan memakai alat AI bias yang “secara tidak proporsional memilih” orang-orang yang mengambil cuti medis sebagai kandidat PHK. Data dari situs sumber daya manusia HR Dive menyebutkan satu dari empat manajer menggunakan AI untuk membantu menentukan karyawan mana yang harus dipangkas, “sering atau sepanjang waktu”.

Aturan ini menyentuh langsung praktik di perusahaan teknologi maupun sektor lain yang mulai mengadopsi AI dalam pengelolaan tenaga kerja. Bagi karyawan, kebijakan ini memberi hak lebih jelas soal bagaimana AI boleh dipakai dalam keputusan yang memengaruhi status kerja mereka. Bagi perusahaan, transparansi saat PHK massal atau relokasi akibat AI menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Langkah California ini juga bersinggungan dengan dinamika regulasi teknologi yang lebih luas di negara bagian tersebut. Otoritas setempat tengah memperketat berbagai aspek pemanfaatan AI, mulai dari tata kelola data hingga operasional kendaraan otonom, seperti yang terlihat pada langkah Waymo di California.

Selain itu, tekanan regulasi terhadap infrastruktur pendukung AI semakin terasa. Texas dan California dilaporkan memperketat pengawasan terhadap data center AI, yang berpotensi mengancam proyek-proyek baru, sebagaimana dibahas dalam Regulasi Data Center. Kebijakan ketenagakerjaan ini melengkapi gambaran bahwa California ingin mengatur AI secara menyeluruh, dari tempat kerja sampai infrastruktur.

Dengan aturan ini, California menjadi salah satu negara bagian pertama yang secara eksplisit memberi karyawan hak terkait penerapan AI di lingkungan kerja. Perusahaan yang beroperasi di sana perlu menyesuaikan prosedur disipliner, kebijakan PHK, dan penggunaan alat pemantauan agar sejalan dengan ketentuan baru. Bagi publik, aturan ini menegaskan bahwa keputusan yang berdampak besar pada kehidupan pekerja tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis.

[ META_DESCRIPTION]
California sahkan UU yang melarang perusahaan mengandalkan AI untuk PHK dan melarang pengawasan AI di toilet karyawan. Ini isi aturan dan dampaknya.

Ikuti Telset.id di Google NewsFollow

Komentar

Belum ada komentar.