Telset.id – Investigasi selama satu tahun yang dilakukan Senat Amerika Serikat mengungkap bahwa sejumlah pengembang data center AI diduga menyesatkan publik terkait biaya dan manfaat yang dibawa proyek mereka ke komunitas lokal. Temuan ini menempatkan isu transparansi data center AI sebagai sorotan utama, terutama karena janji lapangan kerja dan insentif pajak yang selama ini menjadi daya tarik proyek dinilai tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan.
Berdasarkan laporan Time, para pengembang data center secara rutin menyoroti jumlah pekerjaan konstruksi yang diciptakan proyek mereka, namun banyak di antaranya menolak membagikan jumlah posisi permanen yang tersedia setelah proyek beroperasi. Beberapa perusahaan yang bersedia memberikan angka menunjukkan rasio hanya satu posisi permanen untuk setiap megawatt kapasitas. Artinya, pembangunan berkapasitas 100 megawatt yang mengonsumsi listrik setara 100.000 rumah hanya akan mempekerjakan sekitar 100 orang.
Ketimpangan antara janji dan realisasi inilah yang menjadi inti temuan investigasi. Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) menegaskan bahwa Kongres harus mengambil tindakan terhadap perusahaan teknologi besar. “Congress must hold Big Tech accountable so these companies pay their fair share,” ujar Warren kepada Time.
Senator Chris Van Hollen (D-Md.) juga menyoroti dampak langsung bagi masyarakat. “This report lays bare what we have long known: working Americans and local communities are footing the bill for Big Tech’s massive expansion of data centers, while these companies continue to operate without transparency,” katanya. Pernyataan kedua senator ini memperkuat posisi bahwa isu data center AI bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keadilan ekonomi bagi warga di sekitar lokasi proyek.
Selain minimnya lapangan kerja permanen, otoritas juga menelusuri insentif pajak yang diterima perusahaan-perusahaan ini dari pemerintah lokal dan negara bagian. Investigasi mengungkap bahwa meski keringanan pajak properti menarik perhatian kritikus selama proses pengajuan, pengecualian pajak penjualan atas peralatan komputer justru dilaporkan lebih menguntungkan. Hal ini terutama karena situs data center terus melakukan pemeliharaan, penggantian, dan peningkatan perangkat keras mereka secara berkala.
Laporan tersebut memperkirakan 39% dari belanja sebuah data center berkapasitas 1GW dialokasikan untuk GPU yang mahal. Jika data center tidak memberikan lapangan kerja dan manfaat ekonomi seperti yang dijanjikan, maka negara bagian kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Temuan ini menjelaskan mengapa isu transparansi data center AI menjadi perhatian serius di tingkat legislatif.
Baca Juga:
Perusahaan Besar Menolak Tanggung Biaya Infrastruktur
Investigasi juga mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan yang disurvei, yaitu Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty, dan Equinix, tidak bersedia menanggung biaya infrastruktur tambahan yang dibutuhkan untuk melayani data center mereka. Padahal, mereka sebelumnya berjanji akan “pay their own way” atau menanggung biaya sendiri.
Meski perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan bersedia membayar biaya langsung, mereka berargumen bahwa mereka tidak seharusnya bertanggung jawab atas investasi yang lebih besar yang berpotensi menguntungkan pelanggan lain. Investasi yang dimaksud mencakup pembangkit listrik baru dan jalur transmisi, meski infrastruktur tersebut utamanya didorong oleh kebutuhan daya data center mereka sendiri.
Upaya untuk melegislasi komitmen perlindungan konsumen listrik yang ditandatangani pengembang data center sebelumnya telah dilakukan, namun gagal karena senator menilai komitmen tersebut “toothless” atau tidak memiliki daya ikat. Kegagalan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan akuntabilitas pengembang data center AI.
Investigasi ini menegaskan bahwa Kongres tidak menyerah dan tengah melakukan upaya yang lebih luas untuk meregulasi infrastruktur di balik AI. Fokusnya terutama pada konsumsi daya yang sangat besar dan berbagai persoalan lain yang selama ini diprotes oleh warga yang tinggal di sekitar data center.
Tekanan publik terhadap ekspansi data center AI memang terus meningkat. Sebagai gambaran, lebih dari 500 larangan data center AI telah bermunculan secara nasional, dan 142 protes data center AI digelar di 42 negara bagian seiring meningkatnya oposisi publik. Selain itu, oposisi lokal dilaporkan memblokir proyek data center senilai $68 miliar pada kuartal kedua tahun 2026.
Di sisi lain, Amazon pernah memperingatkan bahwa $68 miliar data center yang diblokir mengancam keunggulan AI Amerika Serikat. Pengembang data center AI juga mulai menggugat yurisdiksi lokal di balik larangan dan moratorium yang diberlakukan. Dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan data center AI kini berada di persimpangan antara ambisi teknologi nasional dan kepentingan komunitas lokal.
Sejumlah insiden lain turut mewarnai lanskap industri data center. Finlandia memerintahkan Google untuk menghentikan pekerjaan pada dua data center AI karena dugaan deforestasi, sementara drone Ukraina dilaporkan menyerang data center terbesar di Rusia dan melumpuhkan beberapa bagian dari kampus seluas 1,4 juta kaki persegi. Peneliti juga menyebut perangkat lunak bisa menjadi solusi termudah untuk mengatasi tekanan daya AI para hyperscaler.
Temuan investigasi Senat AS ini memperjelas bahwa isu transparansi data center AI tidak dapat lagi diabaikan. Ketika perusahaan menikmati insentif pajak yang besar namun enggan menanggung biaya infrastruktur yang mereka dorong sendiri, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menanggung beban ekspansi AI menjadi semakin sulit dihindari.
[ META_DESCRIPTION]
Investigasi Senat AS mengungkap pengembang data center AI diduga menyesatkan publik soal lapangan kerja permanen dan insentif pajak yang mereka terima.
Komentar
Belum ada komentar.