Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat memiliki kewenangan hukum untuk menyita lahan pribadi guna membangun jalur transmisi listrik baru yang memasok data center, sebuah langkah yang memicu kontroversi di tengah booming kecerdasan buatan (AI).
Laporan dari The Conversation yang dikutip pada 16 Juli menyebutkan bahwa perusahaan listrik dapat menggunakan hukum eminent domain, yaitu wewenang hukum yang memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengambil properti pribadi dan mengubahnya menjadi penggunaan publik dengan imbalan kompensasi. Kekuasaan ini bisa didelegasikan kepada “entitas swasta atau pengangkut umum,” termasuk perusahaan utilitas.
Lonjakan data center di AS akibat ledakan AI telah memicu kekhawatiran publik. Ribuan data center sudah beroperasi, dan banyak lagi yang direncanakan atau sedang dibangun. Meskipun klaster super raksasa ini diperlukan untuk revolusi teknologi AI, penolakan terhadap pembangunannya terus meningkat karena berbagai masalah, termasuk penggunaan lahan, polusi suara, penggunaan air, dan dampak konsumsi listrik yang sangat besar.
Masalah-masalah ini dilaporkan membuat 70% warga Amerika menentang pembangunan data center di dekat tempat tinggal mereka. Dalam banyak kasus, data center menarik listrik yang dibutuhkan dari jaringan listrik. Saat industri memasuki era gigawatt, perusahaan utilitas berada di bawah tekanan untuk meningkatkan pasokan guna memenuhi permintaan yang melonjak.
Hal ini membutuhkan pembangunan infrastruktur listrik baru, seperti jalur transmisi, yang seringkali harus melintasi lahan pribadi. Ketika ini terjadi, perusahaan listrik berusaha membeli tanah tersebut. Jika pemilik menolak, pemerintah dapat memaksa penjualan melalui hukum eminent domain.
Hukum ini memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengambil lahan pribadi, terlepas dari persetujuan pemilik, asalkan lahan tersebut untuk penggunaan publik dan pemilik menerima kompensasi yang adil. Pemerintah juga dapat mendelegasikan kekuasaan ini kepada “entitas swasta atau pengangkut umum,” seperti perusahaan utilitas. Wewenang hukum inilah yang dapat digunakan perusahaan listrik untuk melakukan pengambilalihan.
Menurut laporan tersebut, hukum tidak secara otomatis memberikan wewenang yang tidak dapat diganggu gugat. Perusahaan harus membuktikan bahwa infrastruktur tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik. Beberapa negara bagian juga memiliki hak untuk menafsirkan undang-undang eminent domain sesuai dengan konstitusi mereka sendiri.
Laporan ini menyoroti lapisan legalitas lain di tengah ketegangan data center yang sedang berlangsung. Para penentang telah berhasil memblokir 75 proyek data center yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026, termasuk proyek Digital Gateway seluas 2.100 acre yang akhirnya dibatalkan karena masalah teknis pemberitahuan di surat kabar. Di sisi lain, beberapa proyek lainnya telah berjalan, seringkali dengan dukungan komunitas.
Baca Juga:
Meta baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memperluas superkluster AI Hyperion dari 2 GW menjadi 5 GW. Langkah ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan energi untuk infrastruktur AI.
Kebijakan eminent domain ini menjadi isu sensitif karena menyangkut hak milik pribadi. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur listrik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, warga yang tanahnya diambil paksa merasa dirugikan.
Beberapa negara bagian di AS telah menerapkan moratorium atau pembatasan ketat terhadap pembangunan data center. Hal ini mendorong pengembang data center untuk mencari wilayah pedesaan yang lebih longgar regulasinya. Situasi ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan akan infrastruktur digital dan hak-hak masyarakat lokal.
Menurut laporan Aaron Walayat, Asisten Profesor Hukum di Universitas Dayton, perusahaan listrik dapat menggunakan eminent domain untuk melaksanakan pengambilalihan lahan. Ini adalah wewenang hukum yang memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengambil properti pribadi dan mengubahnya menjadi penggunaan publik dengan imbalan kompensasi.
Lonjakan data center di AS telah mencapai titik di mana perusahaan utilitas harus membangun infrastruktur baru untuk memenuhi permintaan. Ini termasuk pembangunan jalur transmisi yang seringkali harus melintasi lahan pribadi. Proses pembelian lahan secara sukarela seringkali menemui jalan buntu ketika pemilik tanah menolak untuk menjual.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat menggunakan wewenang eminent domain untuk memaksa penjualan. Namun, proses ini tidak sederhana. Perusahaan utilitas harus membuktikan bahwa proyek tersebut untuk kepentingan publik. Selain itu, pemilik tanah berhak mendapatkan kompensasi yang adil.
Beberapa negara bagian memiliki interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang eminent domain. Hal ini menambah kerumitan dalam implementasinya. Di beberapa negara bagian, warga memiliki hak yang lebih kuat untuk menolak pengambilalihan lahan.
Di sisi lain, penentang data center telah berhasil memblokir 75 proyek pada kuartal pertama 2026. Ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap pembangunan data center cukup kuat. Namun, dengan pertumbuhan AI yang terus melonjak, tekanan untuk membangun lebih banyak data center juga akan meningkat.
Ketegangan antara kebutuhan akan infrastruktur AI dan hak-hak masyarakat lokal kemungkinan akan terus memanas. Pemerintah AS harus mencari keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi hak milik pribadi. Kebijakan eminent domain ini menjadi salah satu alat yang kontroversial dalam mencapai keseimbangan tersebut.
Keputusan akhir tentang penggunaan eminent domain untuk jalur transmisi data center akan sangat bergantung pada interpretasi hukum di masing-masing negara bagian dan tekanan publik yang ada. Namun, satu hal yang pasti: kebutuhan energi untuk AI tidak akan berkurang dalam waktu dekat.
Komentar
Belum ada komentar.