Telset.id – Senat Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Ratepayer Protection Act, rancangan undang-undang bipartisan yang dirancang melindungi masyarakat biasa dari kenaikan biaya listrik yang dipicu pembangunan data center di seluruh negeri. Pada 30 September, RUU tersebut gagal memenuhi syarat 60 suara yang dibutuhkan untuk lolos dengan selisih hanya tiga suara, berakhir dengan hasil 57-43, menurut laporan Reuters.
Ratepayer Protection Act sebelumnya telah lolos dari Dewan Perwakilan Rakyat AS hanya dua minggu sebelumnya, dengan Senat sebagai langkah prosedural terakhir sebelum Presiden Donald Trump dapat menandatanganinya menjadi undang-undang. Setelah pemungutan suara tersebut, RUU ini kini resmi mati.
Kegagalan ini menjadi pukulan bagi upaya federal pertama yang menargetkan pembagian biaya infrastruktur energi antara operator data center dan konsumen rumahan. Hingga kini, Kongres belum memberlakukan perlindungan federal baru apa pun terhadap biaya jaringan listrik yang terkait dengan data center.
Isi dan Tujuan Ratepayer Protection Act
RUU ini diperkenalkan di Senat oleh Senator Jon Husted dan menjadi kulminasi legal dari “Ratepayer Protection Pledge” milik Presiden Trump. RUU tersebut berupaya menetapkan standar federal bagi negara bagian dan Public Utility Commissions, dengan mengarahkan regulator untuk mempertimbangkan apakah entitas yang mengonsumsi listrik dalam jumlah besar, seperti data center, seharusnya menanggung biaya inkremental infrastruktur energi yang diperlukan untuk melayani mereka.
Para pendukung berpendapat bahwa undang-undang ini akan mencegah operator data center mengalihkan biaya infrastruktur kepada warga dan usaha kecil, kekhawatiran yang terus tumbuh di komunitas yang melihat peningkatan pembangunan data center.
“Jika Amerika ingin memimpin dunia dalam AI dan memperkuat keamanan nasional kita, kita harus membangun infrastruktur energi untuk mendukungnya. Tetapi kita harus melakukannya tanpa membebankan biaya kepada keluarga pekerja dan usaha kecil. Ratepayer Protection Act akan menjaga Amerika tetap kompetitif secara global sekaligus melindungi warga Ohio dan Amerika dari tagihan listrik yang lebih tinggi,” kata Husted.
Di sisi lain, para penentang, yang sebagian besar adalah Demokrat, menyebut RUU ini “toothless” atau tanpa gigi. Mereka berargumen bahwa sifatnya yang non-binding tidak memberikan perlindungan nyata karena tidak mewajibkan negara bagian mengadopsi standar tersebut; RUU hanya mengarahkan regulator untuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari proses penetapan tarif.
Hanya empat Demokrat yang memberikan suara mendukung RUU ini. Konsensus umum adalah bahwa RUU tersebut tidak cukup jauh untuk melindungi konsumen dari tagihan listrik yang melonjak.
Baca Juga:
Dampak pada Konsumen dan Industri Data Center
Dengan runtuhnya RUU ini, Kongres belum memberlakukan perlindungan federal baru terhadap biaya jaringan listrik yang terkait dengan data center. Beberapa anggota parlemen menyarankan mereka mungkin akan mengevaluasi ulang isu ini setelah pemilihan tengah periode pada November, kemungkinan dengan revisi yang akan mewajibkan regulator utilitas memastikan operator data center menanggung biaya tambahan yang disebabkan oleh operasi mereka.
Debat mengenai biaya energi data center dan siapa yang harus menanggungnya kemungkinan akan tetap menjadi isu kunci selama kampanye, terutama di negara bagian di mana fasilitas baru direncanakan atau di mana pembangunan sedang berlangsung.
Sementara itu, komunitas lokal terus menolak data center karena beberapa isu, termasuk kenaikan tagihan listrik. Beberapa negara bagian sudah mengambil langkah untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sebuah perusahaan listrik Oregon menaikkan tagihan data center sebesar 30% dan memangkas biaya listrik residensial sebesar 1,3%.
Beberapa hyperscaler juga mulai memindahkan data center mereka off-grid, sementara yang lain berjanji memasok listrik ke jaringan atau mengimbangi kenaikan tagihan warga.
Isu ini turut bersinggungan dengan kebijakan teknologi lain yang tengah menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menyoroti bagaimana kebijakan energi dan infrastruktur berdampak pada sektor AI nasional, sejalan dengan perhatian terhadap rahasia AI AS yang menjadi incaran pihak asing.
Pemerintah negara bagian juga makin aktif mengatur industri teknologi yang berkembang cepat. California, misalnya, baru-baru ini sahkan UU Robotaxi yang mengatur operasional kendaraan otonom di jalan raya.
Regulasi serupa menunjukkan bahwa negara bagian semakin berani mengambil langkah ketika pemerintah federal dinilai lambat merespons. Di sektor robotaxi, California bahkan sahkan UU baru yang mewajibkan pendampingan petugas darurat dalam situasi tertentu.
Kembali ke isu data center, kegagalan Ratepayer Protection Act menegaskan bahwa persoalan siapa yang menanggung biaya infrastruktur energi masih jauh dari penyelesaian di tingkat federal. Perdebatan ini akan terus bergulir seiring pertumbuhan pembangunan data center yang didorong kebutuhan komputasi AI.
Komentar
Belum ada komentar.