Telset.id – Presiden Donald Trump telah menandatangani National Security Presidential Memorandum yang bertujuan menempatkan alat kecerdasan buatan (AI) paling canggih ke tangan militer Amerika Serikat. Memorandum ini ditandatangani kurang dari sepekan setelah Trump menerbitkan perintah eksekutif yang mencoba mengatur industri AI yang sedang berkembang pesat.
Berdasarkan memo yang ditandatangani pada Jumat lalu, pemerintahan Trump membangun kerangka kerja baru untuk “mempercepat adopsi AI” di seluruh jaringan badan pertahanan federal dan “mengadaptasi teknologi komersial serta sumber terbuka terbaik untuk penggunaan misi.” Langkah ini merupakan bagian dari strategi Washington untuk memastikan superioritas teknologi di medan perang modern.
“Para pria dan wanita yang membela bangsa kami berhak mendapatkan AI terbaik, paling aman, dan paling andal di dunia, dan warga kami berhak mengetahui bahwa AI ditangani secara bertanggung jawab dengan perhatian dan keseriusan yang mereka harapkan,” tulis Michael Kratsios, direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, di platform X.
Secara lebih spesifik, memo tersebut menyatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan “onboarding cepat model AI paling canggih dari berbagai vendor.” Kebijakan ini membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk memasok sistem AI mereka langsung ke departemen pertahanan tanpa melalui prosedur pengadaan yang berbelit-belit.
Selain mempercepat adopsi, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga diwajibkan untuk mengeluarkan arahan terbaru mengenai sistem senjata otonom. Ini menandakan bahwa penggunaan AI dalam sistem persenjataan mematikan menjadi perhatian serius pemerintahan Trump, meskipun detail teknis dari arahan tersebut belum dipublikasikan.
Baca Juga:
Pembatasan Baru untuk Model AI Militer
Salah satu poin paling krusial dalam memo tersebut adalah pengenalan pembatasan baru untuk model AI yang digunakan pemerintah. Berdasarkan aturan tersebut, “tidak ada entitas, komersial atau lainnya, yang dapat menonaktifkan, menurunkan, atau memodifikasi sistem AI yang menjadi andalan para prajurit Amerika tanpa persetujuan sebelumnya.”
Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi sistem AI militer dari intervensi sepihak oleh vendor atau pihak ketiga. Jika sebelumnya perusahaan teknologi bisa memperbarui atau mengubah model AI mereka kapan saja, kini perubahan tersebut harus melalui proses persetujuan yang ketat dari pemerintah.
Langkah ini juga bisa dilihat sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa model AI komersial yang digunakan militer bisa berubah perilaku setelah diperbarui oleh pengembangnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengguna militer.
Batas Etis dan Pengawasan
Meskipun memberikan wewenang luas, memo tersebut juga menetapkan satu batasan penting. Jaringan badan pertahanan AS dilarang membuat atau merilis model AI yang dirancang untuk “menyensor kebebasan berpendapat, menanamkan bias ideologis, atau melakukan pengawasan ilegal terhadap rakyat Amerika.”
Ketentuan ini tampaknya dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran publik tentang potensi penyalahgunaan AI oleh militer untuk tujuan domestik yang melanggar hak konstitusional. Namun, kritikus menilai bahwa frasa “pengawasan ilegal” masih menyisakan ruang untuk interpretasi yang luas.
Sementara itu, pemerintahan Trump tetap menunjukkan minat besar untuk memengaruhi “model frontier” atau AI batas depan. Sebelumnya, Trump telah menerbitkan perintah eksekutif yang memberikan pemerintah AS jendela waktu 30 hari untuk meninjau model AI canggih sebelum dirilis ke publik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa selain mempercepat adopsi militer, pemerintah juga ingin memiliki kendali atas perkembangan AI komersial yang paling mutakhir.
Langkah Trump menuai beragam reaksi dari para pengamat industri. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keunggulan teknologi militer AS di tengah persaingan dengan China. Namun di sisi lain, militerisasi AI yang terlalu cepat dikhawatirkan bisa memicu perlombaan senjata AI global tanpa batasan yang jelas.
Dengan adanya memo ini, Amerika Serikat secara resmi memasuki era baru di mana AI paling canggih tidak lagi hanya menjadi domain perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi alat utama dalam strategi pertahanan nasional. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap industri AI global dan dinamika keamanan internasional masih perlu dicermati lebih lanjut.
Komentar
Belum ada komentar.