📑 Daftar Isi

Mei Lee the red panda di Nashville Zoo yang menjadi simbol penolakan pembangunan data center

Dewan Nashville Sahkan Akuisisi Lahan Data Center DC BLOX

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️4 menit membaca
Bagikan:
  • Metro Council Nashville mengesahkan RUU BL2026-1489 dengan suara 27-5 untuk mengakuisisi lahan 23,49 hektare milik DC BLOX
  • Akuisisi dapat dilakukan melalui negosiasi atau condemnation, namun belum ada komitmen pembelian
  • Petisi daring mengumpulkan lebih dari 500.000 tanda tangan dengan dukungan selebriti
  • Amandemen mewajibkan appraisal dan masa tunggu tiga minggu sebelum proses lanjutan
  • Nashville Zoo khawatir kebisingan tonal dan getaran mengganggu program penangkaran macan dahan
  • DC BLOX membeli properti seharga $23 juta, sementara penilaian county mencapai $37 juta
  • Moratorium izin data center berlaku hingga 1 Desember dengan dua tantangan zonasi tertunda

Telset.id – Nashville menjadi kota Amerika Serikat pertama yang mengambil langkah paling agresif terhadap proyek data center. Metro Council memilih untuk mengizinkan akuisisi lahan seluas 23,49 hektare milik DC BLOX yang berlokasi di samping Nashville Zoo, menyusul protes publik yang meluas hingga tingkat nasional.

Keputusan ini muncul setelah petisi daring berhasil mengumpulkan lebih dari setengah juta tanda tangan. Sejumlah musisi terkenal seperti Brad Paisley, Sheryl Crow, dan Jack White turut menyuarakan penolakan terhadap pembangunan pusat data yang dinilai mengancam kesejahteraan satwa di kebun binatang setempat. Meski demikian, keputusan ini belum bersifat final dan masih menyisakan sejumlah prosedur hukum yang harus dilalui.

Kewenangan Akuisisi Lahan dan Prosedur Hukum

Dewan kota Nashville telah mengesahkan RUU BL2026-1489 dengan hasil suara 27 banding 5. Regulasi ini memberikan wewenang kepada pemerintah kota untuk mengakuisisi properti di 648 Grassmere Park melalui mekanisme negosiasi atau penyitaan (condemnation). Kantor wali kota menegaskan bahwa pemungutan suara ini tidak mengikat pemerintah untuk membeli lahan, melainkan hanya memberikan opsi untuk memulai proses.

RUU tersebut juga memuat sejumlah batasan tambahan. Amandemen yang diajukan oleh anggota dewan Quin Evans Segall mensyaratkan penilaian properti (appraisal) harus diserahkan kepada dewan dan kota wajib menunggu minimal tiga minggu sebelum melanjutkan proses. Lebih lanjut, penyitaan membutuhkan pembuktian di pengadilan bahwa properti tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan publik. Penggunaan yang dinyatakan mencakup perkantoran, ruang gudang, dan pelatihan karyawan.

Mei Lee the red panda at Nashville Zoo

Kasus Nashville menarik perhatian nasional karena arah penyitaan lahan yang berkebalikan dari biasanya. Umumnya, pengembang atau perusahaan utilitas menggunakan kekuasaan negara untuk membebaskan lahan demi infrastruktur, sering kali melawan keinginan warga yang tinggal di atas lahan tersebut. Contoh terbaru terjadi di Georgia Power yang mengakuisisi 30 properti residensial untuk menghubungkan gardu induk ke pembangkit listrik di negara bagian dengan pertumbuhan data center yang pesat.

Kekhawatiran Kebun Binatang dan Dampak Lingkungan

Rick Schwartz, presiden dan CEO Nashville Zoo, menyampaikan keberatan yang sering terabaikan dalam pemberitaan. DC BLOX telah berjanji membatasi tingkat kebisingan, namun Schwartz menegaskan bahwa level desibel bukanlah masalah utama. Kekhawatiran utama adalah kebisingan tonal yang ditransmisikan sebagai getaran, berlangsung terus-menerus tanpa jeda di malam hari, yang berpotensi mengganggu satwa di dekat lokasi pembangunan yang diusulkan.

Kandang macan dahan (clouded leopard) berada paling dekat dengan lokasi yang diusulkan. Hal ini menjadi perhatian serius karena program penangkaran spesies tersebut mengandalkan metode perawatan manual yang telah dibangun selama tiga dekade. Metode ini dirancang untuk membiasakan anak macan secara bertahap terhadap kebisingan manusia guna mencegah stres.

Pejabat kebun binatang juga menyoroti masalah air hujan. Infrastruktur saluran air di kebun binatang telah diklasifikasikan mengalami kerusakan akibat sedimentasi dan perubahan habitat. Limpasan air dari kawasan industri keras di hulu sungai dikhawatirkan akan memperburuk kondisi tersebut. Schwartz menyatakan kebun binatang tidak bersedia mencari kompromi dengan alasan kurangnya transparansi dari pengembang.

DC BLOX menutup transaksi pembelian properti pada 17 Juli 2026 dengan nilai 23 juta dolar AS. Sementara itu, Davidson County menilai properti tersebut sekitar 37 juta dolar AS pada tahun lalu. Berdasarkan hukum Tennessee, Metro berpotensi membayar nilai pasar wajar yang berada di atas harga pembelian pengembang tiga minggu sebelum pemungutan suara dewan.

Sejumlah regulasi lain berpotensi mengubah situasi secara signifikan. Pada akhir Juli, dewan kota mengesahkan regulasi data center pertama di Nashville beserta moratorium persetujuan izin baru yang berlaku hingga 1 Desember, sehingga mencegah dimulainya konstruksi. Selain itu, dua tantangan terhadap penetapan peruntukan lahan oleh administrator zonasi masih tertunda di Board of Zoning Appeals. Tantangan yang diajukan oleh kebun binatang dan pihak lain ini dapat menjadi penghambat proses.

Nashville bukan satu-satunya kota yang menginginkan pertarungan semacam ini, melainkan hanya berbeda dalam alat yang digunakan untuk mencegah pembangunan. Saat ini terdapat lebih dari 70 moratorium data center aktif di seluruh Amerika Serikat, lebih dari 200 komunitas yang mempertimbangkan pembatasan, dan setidaknya 14 negara bagian yang mengkaji langkah serupa. Kasus ini menarik untuk dicermati bukan pada hasil pemungutan suaranya, melainkan apakah sebuah kota benar-benar mampu menindaklanjuti keputusan tersebut, baik secara legislatif maupun finansial di kemudian hari.

Meningkatnya penolakan publik terhadap pembangunan data center juga terjadi di berbagai wilayah. Di Michigan, warga menggugat operator data center yang dinilai menghasilkan kebisingan setingkat mesin jet. Sementara itu, kota Salem di Oregon memberlakukan moratorium satu tahun setelah gelombang protes serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antara kebutuhan infrastruktur digital dan kepentingan masyarakat semakin menjadi perhatian serius di berbagai negara bagian.

Ikuti Telset.id di Google NewsFollow

Komentar

Belum ada komentar.