Telset.id – India tengah mengambil langkah untuk mengubah model bisnis di balik Unified Payments Interface (UPI), jaringan pembayaran yang banyak digunakan dan dibangun oleh pemerintah, melalui legislasi baru yang dapat membuka jalan bagi merchant untuk membayar biaya pada sejumlah transaksi UPI. Kebijakan ini berpotensi mengubah rezim zero-merchant-discount-rate (MDR) yang telah berlaku sejak 2020.
Perubahan ini terjadi saat UPI telah menjadi sangat populer di India, memproses rekor 23,66 miliar transaksi senilai ₹29,88 triliun (sekitar $313,4 miliar) hanya pada bulan Juli, menurut National Payments Corporation of India, operator UPI. Angka ini menunjukkan betapa masifnya adopsi UPI di negara tersebut dan mengapa kebijakan pendanaannya menjadi sorotan utama.
Latar Belakang Kebijakan Zero MDR
India menghapus merchant discount rate pada transaksi UPI pada Januari 2020 untuk mempercepat adopsi jaringan pembayaran tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah mengandalkan insentif negara untuk mendukung operasional dan pengembangan jaringan. Kebijakan ini awalnya berhasil mendorong adopsi UPI secara luas di kalangan masyarakat dan bisnis India.
Proposal perubahan ini muncul setelah bertahun-tahun terjadi perdebatan antara kementerian keuangan, bank sentral India, dan perusahaan pembayaran mengenai cara mendanai jaringan yang berkembang pesat ini. Bank dan perusahaan fintech berpendapat bahwa kebijakan yang membuat pembayaran merchant tetap gratis menjadi semakin sulit dipertahankan seiring meningkatnya volume transaksi dan biaya infrastruktur.
Dukungan dari Industri Pembayaran
Amrish Rau, chief executive perusahaan fintech Pine Labs, menyambut baik langkah ini melalui unggahan di X. “Untuk mencapai penetrasi 90%, dan membawa UPI go global, startup, fintech, dan bank perlu mendanai ekspansi ini melalui investasi berkelanjutan di bidang IT, inovasi, dan keamanan siber,” tulisnya.
Rau menambahkan bahwa mengizinkan industri untuk memulihkan sebagian investasi tersebut dari merchant sambil menjaga pembayaran konsumen dan peer-to-peer tetap gratis akan menempatkan UPI pada fondasi yang lebih berkelanjutan. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran industri tentang keberlanjutan model bisnis saat ini.
Legislasi tersebut tidak secara langsung memberlakukan biaya merchant atau menentukan transaksi mana yang akan terpengaruh. Detail tersebut akan ditentukan kemudian, memberikan fleksibilitas bagi regulator untuk merancang skema yang tepat sebelum implementasi.
Meskipun demikian, analis pasar meyakini legislasi ini bisa menjadi langkah pertama menuju sumber pendapatan baru yang signifikan bagi industri pembayaran India. Potensi pendapatan ini menjadi daya tarik utama bagi para pemangku kepentingan di ekosistem pembayaran digital India.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Selasa, Jefferies memperkirakan bahwa pengenaan biaya merchant pada transaksi UPI bernilai lebih tinggi dapat menghasilkan tambahan pendapatan tahunan sebesar ₹50 miliar hingga ₹100 miliar (sekitar $525 juta hingga $1,05 miliar) pada tahun fiskal 2028, dengan asumsi biaya 15–30 basis poin. Estimasi ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi dari perubahan kebijakan tersebut.
Fokus pada Merchant Besar
Economic Times India melaporkan bulan lalu bahwa para pejabat mempertimbangkan untuk membatasi biaya merchant hanya pada merchant yang lebih besar, bukan menerapkannya di semua transaksi UPI. Pendekatan selektif ini dirancang untuk melindungi merchant kecil dan konsumen dari beban biaya tambahan.
Dalam laporan pekan lalu, perusahaan pialang Bernstein menulis bahwa pendekatan semacam itu akan mempertahankan model UPI yang ramah konsumen sambil menciptakan kumpulan pendapatan baru yang bermakna bagi bank dan perusahaan pembayaran. Laporan tersebut mencatat bahwa transaksi di atas ₹2.000 (sekitar $21) hanya mencakup sekitar 4% volume pembayaran tetapi hampir 70% nilai transaksi. Data ini menjadi dasar argumen bahwa biaya hanya pada transaksi besar tetap memberikan dampak signifikan.
Legislasi ini akan diawasi ketat oleh negara-negara tempat UPI kini beroperasi, termasuk Singapura, Uni Emirat Arab, dan Prancis. Implementasi di India akan menjadi tolok ukur bagi adopsi model serupa di negara lain yang menggunakan infrastruktur UPI.
Hukum ini bisa menjadi sangat signifikan bagi perusahaan yang mendominasi pasar pembayaran digital India. PhonePe milik Walmart dan Google Pay milik Alphabet bersama-sama mencakup hampir 80% volume transaksi UPI, menurut data NPCI. Namun, seberapa besar keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan pada akhirnya akan bergantung pada bagaimana biaya merchant didistribusikan di antara bank, aplikasi pembayaran, dan peserta lain dalam ekosistem.
Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya perhatian pada kemitraan digital antara India dan berbagai negara. Ekosistem teknologi India yang berkembang juga terlihat dari pendapatan aplikasi India yang mencapai rekor, menunjukkan dinamika pasar digital yang kuat di negara tersebut.
Perubahan kebijakan ini akan menjadi ujian bagi kemampuan India untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, merchant, dan industri pembayaran. Keberhasilan implementasi akan menentukan arah masa depan UPI sebagai infrastruktur pembayaran nasional yang berkelanjutan.
Komentar
Belum ada komentar.