Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan menggelar pertemuan khusus dengan perwakilan Wikimedia Foundation untuk membahas kepatuhan platform tersebut terhadap pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pertemuan itu akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi. “Tentang Wikimedia, akan ada pertemuan besok. Akan ada pemanggilan yang dilakukan besok. Nanti kita kabari update-nya,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Rabu (15/4).
Wikimedia Foundation sebelumnya mendapatkan ultimatum dari Kemkomdigi. Ultimatum itu diberikan setelah platform didapati belum memenuhi ketentuan pendaftaran PSE lingkup privat. Pemerintah Indonesia telah meminta kepatuhan sejak akhir 2025. Wikimedia Foundation bahkan telah diberikan kelonggaran waktu hingga awal April 2026.
Sayangnya, hingga kini Wikimedia Foundation dinilai belum menunjukkan iktikad baik memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu sesuai dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Maka dari itu, Kemkomdigi mengultimatum Wikimedia Foundation pada Rabu (15/4) sebelum melakukan langkah tegas lebih lanjut.
Dasar Hukum dan Sanksi
Berdasarkan ketentuan mengenai registrasi PSE lingkup privat, sanksi dapat dikenakan terhadap PSE yang tidak mendaftar. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.
Ketentuan pendaftaran PSE di Indonesia dinilai sudah tepat oleh para pakar keamanan siber. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha mengemukakan hal ini.
Pratama mengatakan langkah Pemerintah Indonesia mengultimatum Wikimedia Foundation merupakan bentuk ketegasan untuk menjaga kedaulatan digital negara. Ia menilai Kemkomdigi telah tepat mengambil langkah tersebut.
“Langkah tegas pemerintah dapat dipandang sebagai bentuk afirmasi kedaulatan digital Indonesia di tengah dominasi platform global. Selama ini, banyak entitas digital lintas negara beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran hukum yang jelas, sehingga menciptakan asimetri antara otoritas negara dan penyedia layanan,” kata Pratama.
Pertemuan antara Kemkomdigi dan Wikimedia Foundation menjadi langkah krusial sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Hasil pertemuan tersebut akan menentukan tindak lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.
