Telset.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan sejumlah strategi untuk menyediakan akses layanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang belum terjangkau jaringan di Papua. Langkah ini menjadi prioritas utama karena masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover jaringan telekomunikasi.
Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital Fadhilah Mathar menyampaikan bahwa hampir 98 persen dari sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia telah terjangkau jaringan telekomunikasi. Namun, masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover, dan sebagian besar berada di wilayah Papua.
“Masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover,” kata Fadhilah seusai acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
BAKTI mencatat sekitar 700 titik permukiman di Papua belum bisa menikmati akses internet. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti Base Transceiver Station (BTS) sudah dilakukan di sejumlah lokasi di Papua, tetapi prosesnya ada yang terkendala masalah keamanan.
Strategi Relokasi Infrastruktur
Guna mempercepat penyediaan sarana telekomunikasi di wilayah tersebut, BAKTI akan merelokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari lokasi yang kurang aman ke tempat yang lebih aman. Langkah ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait.
“Terutama untuk wilayah yang sudah ada infrastrukturnya, bagaimana kita melanjutkannya. Prosesnya sebenarnya tinggal memindahkan material dari gudang kami di Jayapura ke lokasi tujuan, misalnya ke Intan Jaya, lalu kita aktivasi on-air bekerja sama dengan operator seluler,” Fadhilah menjelaskan.
Strategi relokasi ini menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala keamanan yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua. Dengan memindahkan material dari gudang di Jayapura ke lokasi tujuan, proses pembangunan diharapkan bisa berjalan lebih cepat.
Baca Juga:
Penerapan Exit Strategy
Selain merelokasi pembangunan infrastruktur pendukung, BAKTI juga menerapkan strategi pelepasan di wilayah-wilayah yang telah mendapatkan sarana akses internet. Strategi ini menawarkan penyediaan dan pengelolaan jaringan kepada operator atau mitra lainnya.
Fadhilah mengatakan, strategi itu diterapkan kalau kondisi wilayah memungkinkan operator seluler swasta mengambil alih penyediaan dan pengelolaan layanan atau menyesuaikan operasional ketika tingkat penggunaan jaringan sangat rendah.
“Sudah banyak wilayah yang kita exit. Ada beberapa ratus wilayah sekarang yang sudah exit, termasuk di NTT,” kata dia merujuk pada penerapan exit strategy dalam penyediaan akses layanan telekomunikasi.
Penerapan exit strategy ini menunjukkan bahwa BAKTI tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan di wilayah yang sudah terjangkau. Dengan menyerahkan pengelolaan kepada operator swasta, diharapkan layanan telekomunikasi bisa berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Upaya pemerataan akses telekomunikasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan konektivitas yang merata di seluruh Indonesia. Berbagai inisiatif juga telah dilakukan oleh operator seluler untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Langkah BAKTI dalam merelokasi infrastruktur dan menerapkan exit strategy merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan semakin banyaknya wilayah yang terjangkau jaringan telekomunikasi, diharapkan masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati manfaat internet untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
Keberhasilan program pemerataan akses telekomunikasi ini juga bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, operator seluler, dan aparat keamanan. Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Dengan total sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia, pencapaian 98 persen cakupan jaringan telekomunikasi merupakan kemajuan yang signifikan. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjangkau sekitar 2.000 desa yang tersisa, terutama yang berada di wilayah Papua.
Melalui strategi relokasi infrastruktur dan exit strategy, BAKTI optimistis dapat mempercepat pemerataan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi yang terkendala keamanan, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan di wilayah yang sudah terjangkau.





Komentar
Belum ada komentar.