Telset.id – Indonesia menjajaki pembelajaran dari India dalam membangun infrastruktur publik digital yang dapat menghubungkan identitas, data, pembayaran, dan berbagai layanan masyarakat dalam satu ekosistem. Langkah ini menjadi fondasi penting agar layanan publik digital di Tanah Air tidak lagi berjalan terpisah-pisah antar kementerian dan lembaga.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menerima audiensi Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Selasa (29/09/2026). Dalam pertemuan tersebut, Nezar menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini tengah diupayakan.
Menurut Nezar, pengalaman India dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) relevan untuk dipelajari Indonesia. Ia menilai kerja sama kedua negara dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret setelah pertemuan para pemimpin kedua negara.
Kebutuhan membangun infrastruktur publik digital dinilai semakin penting karena berbagai kementerian dan lembaga masih memiliki sistem yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan layanan publik digital yang saling terhubung.
“Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki sistem secara terpisah sehingga integrasi menjadi hal yang krusial,” kata Nezar.
Pembelajaran dari India tersebut diarahkan pada penguatan fondasi yang menjadi “rel” bagi berjalannya layanan publik digital, mulai dari sistem identifikasi, pembayaran, hingga pertukaran data. Dengan fondasi tersebut, berbagai aplikasi dan layanan pemerintah dapat dikembangkan dalam ekosistem yang lebih terhubung.
Baca Juga:
Nezar menilai praktik yang telah dikembangkan India dapat menjadi referensi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tata kelola Indonesia. Pembelajaran tersebut diharapkan mendukung upaya membangun infrastruktur publik digital yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya digitalisasi layanan publik yang tengah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Kami belajar dari sistem yang diterapkan di India agar bisa diadaptasikan di Indonesia,” tandasnya.
Pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Duta Besar India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty menjadi penanda bahwa Indonesia serius menyiapkan fondasi layanan publik digital. India menjadi salah satu referensi utama karena pengalamannya membangun DPI yang menghubungkan identitas, data, pembayaran, dan layanan masyarakat dalam satu ekosistem.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya menyiapkan teknologi, tetapi juga menyatukan sistem yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri di berbagai kementerian dan lembaga. Integrasi inilah yang disebut Nezar sebagai hal krusial agar layanan publik digital benar-benar terhubung dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pembelajaran dari India diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar peniruan aplikasi. Fondasi tersebut mencakup sistem identifikasi, pembayaran, dan pertukaran data yang menjadi “rel” bagi berjalannya berbagai layanan pemerintah. Dengan fondasi yang kuat, aplikasi dan layanan baru dapat dikembangkan dalam ekosistem yang lebih terhubung.
Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan infrastruktur publik digital juga berkaitan dengan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 66 persen masyarakat Indonesia pernah mengalami “scam”, seperti dikutip dalam pemberitaan ANTARA. Karena itu, fondasi digital yang kuat perlu dibarengi dengan perlindungan bagi pengguna, termasuk saat mengakses layanan di jaringan publik. Sejumlah solusi keamanan, seperti VPN gratis yang aktif otomatis di Wi-Fi publik, menjadi contoh bagaimana perlindungan data dapat berjalan seiring dengan digitalisasi layanan.
Nezar menegaskan bahwa kerja sama kedua negara dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret setelah pertemuan para pemimpin kedua negara. Artinya, pembelajaran dari India tidak berhenti pada diskusi, tetapi diarahkan pada langkah nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tata kelola Indonesia.
Pendekatan yang dikembangkan India juga menjadi rujukan bagaimana sebuah negara dapat menyatukan berbagai layanan dalam satu ekosistem. Indonesia berupaya mengadaptasi praktik tersebut agar layanan publik digital dapat berjalan secara terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Upaya ini menempatkan integrasi sebagai kunci, bukan sekadar penambahan aplikasi baru.
Bagi masyarakat, arah kebijakan ini berpotensi membuat layanan publik lebih mudah diakses karena identitas, data, dan pembayaran terhubung dalam satu sistem. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada sejauh mana fondasi yang dibangun mampu menjawab tantangan integrasi antar kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga disebut tengah mengupayakan infrastruktur publik digital yang kuat. Pernyataan Nezar menegaskan bahwa kebutuhan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari agenda yang sedang berjalan. Dengan belajar dari India, Indonesia berharap dapat mempercepat penyiapan fondasi layanan publik digital yang lebih terhubung dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagai catatan, pembahasan mengenai keamanan digital juga menjadi perhatian seiring meluasnya layanan berbasis internet. Inisiatif seperti VPN untuk AI agents dari Bitdefender menunjukkan bahwa industri pun bergerak menyiapkan perlindungan bagi ekosistem digital yang semakin kompleks. Hal ini menjadi konteks tambahan mengapa fondasi layanan publik digital perlu dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan sejak awal.
Dengan menjadikan India sebagai referensi, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik digital adalah prioritas yang membutuhkan integrasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya layanan publik digital yang saling terhubung dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar.