Telset.id – Pemerintah federal Swiss meluncurkan program percontohan untuk menguji kelayakan meninggalkan Microsoft 365 demi alternatif open source. Program ini dimulai dengan 3.000 perangkat dari total sekitar 54.000 komputer milik pemerintah Swiss.
Pemerintah Swiss menargetkan perpindahan sekitar 7 persen perangkatnya dari Microsoft 365 pada akhir 2027. Kanselir Swiss mengonfirmasi bahwa ini bukan pertama kalinya pemerintah Swiss menjajaki alternatif open source, seperti dikutip dari TechRadar.
Sebelumnya, sebuah proof-of-concept yang detailnya baru saja dirilis menunjukkan 172 pegawai federal menguji openDesk buatan Jerman untuk pemrosesan dokumen dan email. openDesk adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada vendor teknologi asing.
Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Swiss tidak sepenuhnya menghapus Microsoft 365 dari 3.000 perangkat tersebut. Sebaliknya, para pegawai akan diberikan openDesk untuk dijalankan secara paralel guna menghindari gangguan operasional.
Migrasi ini bukan semata-mata inisiatif anti-Microsoft, melainkan dorongan pro-kedaulatan digital. Swiss ingin operasi pemerintahan yang kritis tidak terlalu bergantung pada perusahaan teknologi asing, terutama raksasa teknologi asal AS, mengingat ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung.
Alasan Kedaulatan Digital
Kekhawatiran utama pemerintah Swiss terkait dengan undang-undang cloud AS yang berpotensi memungkinkan otoritas Amerika mendapatkan akses ke informasi pemerintah Swiss. Karena Microsoft adalah perusahaan Amerika, platform Microsoft 365 tentu berada dalam penilaian.
Swiss bukan satu-satunya negara yang menjauh dari Microsoft dan vendor teknologi AS lainnya demi alternatif open source lokal. Prancis dan Jerman juga telah memperkenalkan skema serupa. Langkah ini menunjukkan tren yang lebih luas di Eropa untuk memperkuat kemandirian teknologi.
Microsoft sendiri telah merespons kebutuhan kedaulatan Swiss. Pada 2025, perusahaan tersebut mengumumkan investasi senilai $400 juta di Swiss untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI, dengan fokus utama pada pelanggan pemerintahan, keuangan, dan layanan kesehatan.
Proyek yang sedang berjalan untuk 3.000 perangkat ini diperkirakan menelan biaya $11,1 juta. Pendanaan berasal dari inisiatif pro-kedaulatan yang telah disiapkan pemerintah Swiss.
Implikasi bagi Adopsi Open Source
Program percontohan ini menjadi studi kasus penting bagi negara lain yang mempertimbangkan migrasi serupa. Pendekatan paralel yang diambil Swiss—menjalankan openDesk bersamaan dengan Microsoft 365—menunjukkan strategi transisi yang hati-hati untuk menghindari gangguan layanan pemerintahan.
Keberhasilan program ini dapat membuka jalan bagi adopsi open source yang lebih luas di sektor pemerintahan Eropa. Sebelumnya, Tentara Swiss juga telah dilarang menggunakan aplikasi perpesanan tertentu demi keamanan negara, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap keamanan digital.
Investasi Microsoft sebesar $400 juta di Swiss menunjukkan bahwa perusahaan teknologi AS tidak tinggal diam menghadapi tren ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Swiss yang tampaknya serius mewujudkan kedaulatan digitalnya.
Biaya proyek sebesar $11,1 juta untuk 3.000 perangkat menunjukkan bahwa transisi ke open source bukanlah proses yang murah. Namun, bagi Swiss, investasi ini dianggap sepadan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing di sektor pemerintahan yang kritis.
Perkembangan ini menarik untuk dipantau, terutama bagi negara-negara berkembang yang juga mempertimbangkan langkah serupa. Kemitraan digital antara Indonesia dan Swiss yang semakin erat juga bisa menjadi kanal untuk berbagi pengalaman mengenai transisi teknologi ini.
Komentar
Belum ada komentar.