Telset.id – Prancis menyetujui usulan pajak atas volume data internet per gigabyte yang dikirim ke pengguna di negara tersebut, dengan Google, Netflix, TikTok, dan Meta kini masuk dalam incaran. Langkah ini menempatkan penyedia konten global sebagai pihak yang harus menanggung beban pajak, bukan pendapatan iklan, laba, atau langganan mereka.
Menurut risalah yang dirilis oleh Majelis Nasional, anggota parlemen memberikan suara 11-10 mendukung mosi tersebut pada 30 Oktober. Keputusan ini membuat undang-undang baru masuk ke dalam anggaran negara berikutnya, meski mendapat tentangan besar dari pihak pemerintah dan pelapor komisi keuangan.
Amandemen terbaru yang diajukan oleh anggota parlemen sosialis Laurent Lhardit dapat membuat penyedia konten membayar €0,055 (sekitar $0,06) kepada pemerintah untuk setiap gigabyte konten yang didistribusikan ke pengguna Prancis. Dengan sekitar 154 juta pengguna di Prancis, penulis proposal menyebut pajak ini berpotensi menghasilkan sekitar €10 miliar ($11,2 miliar) pendapatan tahunan bagi pemerintah.
“Amandemen ini mengusulkan pajak atas aliran data digital yang dipancarkan oleh penyedia konten, untuk ditanggung oleh penyedia itu sendiri. Pendapatannya diperkirakan mencapai €10 miliar,” kata Laurent Lhardit.
Mekanisme Pajak dan Pihak yang Terdampak
Proposal ini menyasar perusahaan yang menghasilkan lalu lintas internet substansial, alih-alih memajaki pendapatan iklan, laba, dan langganan mereka. Catatan penjelasannya secara khusus menyebut Google, Meta, Netflix, Amazon, dan jaringan pengiriman konten Akamai sebagai kontributor potensial utama. TikTok dan platform serupa dapat masuk dalam cakupan yang lebih luas tergantung bagaimana aturan ini diterapkan.
Penyedia layanan internet, termasuk Orange Free dan Liad, akan diwajibkan mengukur volume data dan mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab mengirimkannya kepada pengguna Prancis. Data tersebut kemudian akan dikumpulkan dan diserahkan setiap kuartal kepada administrasi pajak Prancis di bawah pengawasan lembaga pengawas telekomunikasi Arcep.
Selain pungutan €0,055 per gigabyte, proposal ini juga mencakup batas maksimum 15% dari pendapatan perusahaan di Prancis atau 2% dari pendapatan globalnya. Aturan ini juga memperhitungkan jaringan pengiriman konten (CDN), yang menyimpan salinan konten online lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi waktu pemuatan dan kemacetan jaringan.
Sekitar 200 miliar GB data melewati penyedia internet Prancis setiap tahun, dengan sekitar lima perusahaan besar yang disebut dalam amandemen menyumbang sekitar setengah dari lalu lintas tersebut. Lhardit berargumen bahwa pajak ini akan terutama memengaruhi perusahaan teknologi global karena mereka menghasilkan sebagian besar lalu lintas data yang mencapai pelanggan Prancis.
Baca Juga:
Ia juga membantah bahwa platform tersebut hanya akan membebankan biaya tambahan kepada pengguna, dengan menggunakan contoh Facebook, Instagram, dan TikTok yang menyediakan akses gratis. “Pelapor terus berargumen bahwa pajak akan dibebankan kepada konsumen. Namun, saya tidak melihat bagaimana pajak dapat dibebankan kepada pengguna Facebook, Instagram, atau TikTok karena layanan ini gratis,” ujarnya.
Kekhawatiran Privasi dan Proses Selanjutnya
Anggota parlemen yang menentang proposal ini berargumen bahwa kebijakan tersebut kemungkinan membahayakan privasi pengguna. Menteri Pemerintah David Amiel mempertanyakan apakah lalu lintas internet dapat diukur dan diatribusikan kepada penyedia konten tanpa memperkenalkan persyaratan pemantauan yang rumit. Kekhawatiran tersebut meluas hingga potensi konsekuensi bagi bisnis Prancis.
Lhardit, bagaimanapun, mencatat bahwa bisnis akan membayar biaya yang relatif moderat, dengan menyebut TF1 sebagai contoh, yang mewajibkan penyiar menyumbang antara €200.000 dan €300.000.
Beberapa negara Eropa sudah menerapkan pajak layanan digital, umumnya berdasarkan pendapatan dari iklan, marketplace, dan aktivitas digital lainnya. Pada Maret, Meta mengumumkan akan memperkenalkan biaya berbasis lokasi antara 2% dan 55 untuk pengiklan guna mengimbangi pajak layanan digital dan pungutan pemerintah lainnya di beberapa negara, termasuk Prancis, Italia, dan Spanyol, mulai 1 Juli 2026.
Sebelumnya, Komisi Eropa telah meluncurkan tindakan penegakan hukum besar terhadap perusahaan teknologi besar, termasuk denda €5 miliar terhadap Google atas pelanggaran antitrust Android, denda €100 juta untuk Facebook karena menyesatkan regulator Eropa, dan investigasi UE terhadap kemampuan Facebook menautkan akun WhatsApp. Tahun lalu, Apple dan Meta juga didenda €500 juta dan €200 juta, sebuah langkah yang memperkeruh hubungan antara Brussels dan Washington, dengan AS menyebut hukuman tersebut sebagai “bentuk baru pemerasan ekonomi” yang tidak akan ditoleransi.
Adopsi amandemen di parlemen hanyalah langkah pertama. Jika dapat melewati tahapan yang tersisa dalam proses anggaran Prancis 2027, aturan ini dapat menjadi undang-undang, dengan parlemen dijadwalkan memberikan suara pada bagian pertama anggaran pada awal November.
[ META_DESCRIPTION]
Prancis setujui pajak data €0,055 per GB yang menyasar Google, Netflix, TikTok, dan Meta. Simak mekanisme dan dampaknya bagi penyedia konten.
Komentar
Belum ada komentar.