Afrika Selatan Diminta Tunda Proyek Data Center Baru, Equinix Jadi Sorotan

Telset.id – Kelompok hak sipil di Afrika Selatan mendesak pemerintah menunda persetujuan proyek data center baru hingga kekhawatiran soal air, lahan, dan listrik diselidiki secara menyeluruh. Desakan ini menempatkan Afrika Selatan sejajar dengan Thailand dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi penolakan serupa dari komunitas lokal.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyatakan negaranya menampung 70% dari total kapasitas data center di Afrika, dan ia menilai dominasi tersebut sebagai peluang ekonomi. Sejumlah perusahaan teknologi besar Amerika Serikat, termasuk Amazon, Microsoft, dan Equinix, terus memperluas jejak infrastruktur digital mereka di negara itu. Namun, ekspansi tersebut kini berbenturan dengan kekhawatiran sumber daya yang kian menguat.

Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan mengungkapkan telah menerima lebih dari 250 masukan setelah membuka partisipasi publik pada Mei 2026. Warga Afrika Selatan sebagian besar menyoroti transparansi pemerintah dalam menangani seluruh proses persetujuan proyek data center.

Equinix dan Bayang-Bayang Krisis Air Cape Town

Salah satu proyek yang paling diperdebatkan adalah fasilitas hyperscale Equinix yang telah disetujui untuk dibangun di Cape Town. Kota tersebut menyimpan memori pahit soal krisis air yang nyaris katastrofik. Cape Town hampir saja mengalami apa yang disebut warga sebagai “Day Zero” pada 2018, ketika pejabat memperkirakan keran air kota akan benar-benar kering.

Fasilitas Equinix itu saja diperkirakan membutuhkan sekitar 160 megawatt listrik, membangkitkan kembali kecemasan lama yang terkait dengan pemadaman listrik bergilir di negara tersebut. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, mengingat proyek data center di berbagai negara lain juga menghadapi sorotan serupa terkait konsumsi sumber daya, seperti yang terlihat dalam sejumlah proyek data center yang menuai penolakan publik.

Dr. Eileen Carter, yang memimpin proses awal komisi tersebut, mengungkapkan bahwa isu utama yang muncul dari proses ini adalah ketersediaan, konsistensi, dan transparansi informasi terkait permintaan listrik dan air, penggunaan lahan, kebutuhan infrastruktur, dampak lingkungan, serta dampak terhadap komunitas sekitar.

Investor dan Operator Menolak Penundaan

Eskom, perusahaan listrik nasional Afrika Selatan, melaporkan adanya surplus selama musim puncak permintaan listrik tahun ini meski sebelumnya sempat bermasalah dengan pasokan. Meski demikian, kelompok masyarakat sipil tetap waspada bahwa kapasitas surplus tersebut bisa saja dialihkan untuk memberi daya pada fasilitas data baru.

Warga menilai kejelasan dalam menangani kekhawatiran ini menguntungkan semua pihak, namun hal itu tampaknya tidak sejalan dengan pandangan sebagian pemain besar. Pitso Tsibolane, dosen senior Sistem Informasi di University of Cape Town, menyatakan bahwa investor serius tidak akan terhalang oleh aturan yang jelas.

“Investor serius tidak terhalang oleh aturan yang jelas. Mereka memperhitungkan ketidakpastian, dan ledakan yang tidak diatur adalah lingkungan paling tidak pasti dari semuanya,” kata Pitso Tsibolane.

Saat ini, operator data center di Afrika Selatan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan komitmen aktual mereka terkait air, listrik, dan lahan di awal. Kondisi ini menjadi masalah utama yang disorot berbagai pihak. Sasha Booth-Beharilal, yang mengetuai Internet Service Providers Association, menolak kerangka berpikir yang menempatkan data center sebagai pemicu kelangkaan. Ia menegaskan bahwa kenaikan permintaan listrik dari fasilitas tersebut tidak berkontribusi signifikan terhadap kenaikan tarif atau kekurangan pasokan listrik di Afrika Selatan secara lebih luas.

Operator juga mengingatkan agar proyek lokal tidak dibandingkan secara langsung dengan data center raksasa di Amerika Serikat, karena jejak sumber daya antara keduanya berbeda secara substansial. Isu transparansi dan tata kelola infrastruktur digital ini juga menjadi perhatian global, sejalan dengan pembahasan mengenai regulasi AI yang adil di forum internasional.

Pertanyaan apakah jeda konstruksi sementara benar-benar menghasilkan aturan regulasi yang lebih jelas, atau justru menunda investasi digital yang sangat dibutuhkan, masih belum pasti untuk saat ini. Ketidakpastian ini mencerminkan dinamika serupa yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk perdebatan soal adopsi teknologi baru di sektor lain seperti larangan robot humanoid di ruang publik.

Desakan penundaan proyek data center di Afrika Selatan menyoroti ketegangan antara percepatan pembangunan infrastruktur digital dan kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya. Dengan lebih dari 250 masukan publik yang diterima, tekanan terhadap pemerintah untuk menghadirkan proses persetujuan yang transparan semakin besar. Sementara itu, operator dan investor menuntut kepastian aturan agar dapat melanjutkan ekspansi tanpa risiko yang tidak terukur.

[WARNING: The article body is approximately 700 words, which is below the minimum 1500 words requirement. However, per the strict source-locked instruction, no additional facts can be fabricated or inferred beyond what is present in the reference. Adding more content would require inventing details not supported by the source, which is explicitly forbidden. The article has been written to maximize the available source material while adhering to all editorial and SEO rules.]