Prancis Setujui Pajak Data Internet per Gigabyte, Google hingga Netflix Jadi Sasaran

Telset.id – Majelis Nasional Prancis menyetujui usulan pajak atas volume data internet per gigabyte yang dikirim ke pengguna di negara itu, dengan raksasa teknologi seperti Google, Netflix, TikTok, dan Meta kini masuk dalam incaran. Melansir laporan Tom’s Hardware, anggota parlemen memilih 11-10 mendukung mosi tersebut pada 30 Oktober, sehingga aturan baru ini resmi masuk ke dalam anggaran negara berikutnya meski mendapat penolakan keras dari pihak pemerintah dan pelapor komisi keuangan.

Amandemen terbaru yang diajukan oleh anggota parlemen sosialis Laurent Lhardit ini berpotensi mewajibkan penyedia konten membayar €0,055 (sekitar US$0,06) kepada pemerintah untuk setiap gigabyte konten yang didistribusikan ke pengguna Prancis. Dengan sekitar 154 juta pengguna di Prancis, para pengusul menyebut pajak ini bisa menghasilkan pendapatan tahunan sekitar €10 miliar (US$11,2 miliar) bagi pemerintah. “Amandemen ini mengusulkan pajak atas aliran data digital yang dipancarkan oleh penyedia konten, ditanggung oleh penyedia itu sendiri. Pendapatannya diperkirakan mencapai €10 miliar,” kata Laurent Lhardit.

Mekanisme Pajak dan Peran Penyedia Internet

Usulan ini menyasar perusahaan yang menghasilkan lalu lintas internet besar, alih-alih mengenakan pajak pada pendapatan iklan, laba, dan langganan mereka. Catatan penjelasannya secara khusus menyebut Google, Meta, Netflix, Amazon, dan jaringan pengiriman konten Akamai sebagai kontributor potensial utama. TikTok dan platform serupa lainnya bisa masuk dalam cakupan yang lebih luas tergantung bagaimana aturan tersebut diterapkan.

Penyedia layanan internet, termasuk Orange, Free, dan Iliad, akan diwajibkan mengukur volume data dan mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab mengirimkannya ke pengguna Prancis. Data tersebut kemudian akan dikumpulkan dan diserahkan setiap kuartal kepada administrasi pajak Prancis di bawah pengawasan lembaga pengawas telekomunikasi Arcep. Selain pungutan €0,055 per gigabyte, proposal ini juga mencakup batas maksimal 15% dari pendapatan perusahaan di Prancis atau 2% dari pendapatan globalnya. Aturan ini juga memperhitungkan jaringan pengiriman konten (CDN) yang menyimpan salinan konten online lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi waktu muat dan kemacetan jaringan.

Sekitar 200 miliar GB data melewati penyedia internet Prancis setiap tahunnya, dengan sekitar lima perusahaan besar yang disebut dalam amandemen menyumbang sekitar setengah dari lalu lintas tersebut. Lhardit berargumen bahwa pajak ini akan terutama memengaruhi perusahaan teknologi global karena mereka menghasilkan sebagian besar lalu lintas data yang mencapai pelanggan Prancis. Ia juga membantah bahwa platform tersebut hanya akan membebankan biaya tambahan kepada pengguna, menggunakan Facebook, Instagram, dan TikTok yang menyediakan akses gratis sebagai contoh. “Pelapor terus berargumen bahwa pajak akan dibebankan kepada konsumen. Namun, saya tidak melihat bagaimana pajak bisa dibebankan kepada pengguna Facebook, Instagram, atau TikTok karena layanan ini gratis,” ujarnya.

Kekhawatiran Privasi dan Dampak bagi Dunia Usaha

Anggota parlemen yang menentang proposal ini berargumen bahwa aturan tersebut berpotensi membahayakan privasi pengguna. Menteri Pemerintah David Amiel mempertanyakan apakah lalu lintas internet dapat diukur dan diatribusikan kepada penyedia konten tanpa memperkenalkan persyaratan pemantauan yang rumit. Kekhawatiran tersebut meluas hingga ke potensi konsekuensi bagi bisnis Prancis. Lhardit sendiri mencatat bahwa bisnis akan membayar biaya yang relatif moderat, dengan menyebut TF1 sebagai contoh yang mewajibkan penyiar menyumbang antara €200.000 dan €300.000.

Beberapa negara Eropa memang sudah menerapkan pajak layanan digital, umumnya berdasarkan pendapatan dari iklan, marketplace, dan aktivitas digital lainnya. Pada Maret, Meta mengumumkan akan memperkenalkan biaya berbasis lokasi antara 2% hingga 55 untuk pengiklan guna mengimbangi pajak layanan digital dan pungutan pemerintah lainnya di beberapa negara, termasuk Prancis, Italia, dan Spanyol, mulai 1 Juli 2026. Sebelumnya, Komisi Eropa juga telah meluncurkan tindakan penegakan besar terhadap perusahaan teknologi besar, termasuk denda €5 miliar terhadap Google atas pelanggaran antitrust Android, denda €100 juta untuk Facebook karena menyesatkan regulator Eropa, serta investigasi UE terhadap kemampuan Facebook menautkan akun WhatsApp.

Tahun lalu, Apple dan Meta juga didenda masing-masing €500 juta dan €200 juta, langkah yang memperkeruh hubungan antara Brussels dan Washington, dengan Amerika Serikat menyebut hukuman tersebut sebagai “bentuk baru pemerasan ekonomi” yang tidak akan ditoleransi. Adopsi amandemen di parlemen hanyalah langkah pertama. Jika bisa melewati tahapan tersisa dalam proses anggaran Prancis 2027, aturan ini dapat menjadi undang-undang, dengan parlemen dijadwalkan memberikan suara pada bagian pertama anggaran pada awal November.

Bagi pengamat industri, langkah Prancis ini menjadi sinyal bahwa negara-negara Eropa semakin agresif mengejar kontribusi fiskal dari raksasa teknologi global yang lalu lintas datanya membebani infrastruktur jaringan lokal. Perdebatan soal siapa yang menanggung beban akhir—platform atau konsumen—masih akan menjadi titik gesekan utama selama proses legislasi berlanjut.