Pria Kentucky Menang Pengecualian Religius dari Penggunaan AI di Kantor

Telset.id – Seorang administrator riset di University of Kentucky bernama David Durman resmi mendapatkan pengecualian religius dari kewajiban menggunakan AI di tempat kerja. Pengecualian ini diberikan setelah ia berargumen bahwa penggunaan kecerdasan artifisial bertentangan dengan keyakinannya sebagai seorang humanis. Permohonan tersebut diajukan dengan bantuan American Humanist Association (AHA) dan disetujui pada September 2025.

Kasus ini menjadi yang pertama sejenis di AHA dan bagi humanisme secara umum. Alexandria Huiskens, pengacara AHA, menyatakan bahwa pengecualian ini diberikan kepada mereka yang melihat penggunaan AI sebagai hal yang bertentangan dengan kebebasan hati nurani. “Ini adalah yang pertama sejenis di AHA dan bagi humanisme secara umum untuk mengecualikan mereka yang melihat penggunaan AI sebagai hal yang bertentangan dengan kebebasan hati nurani mereka,” ujar Huiskens.

Durman mengajukan permohonan tersebut setelah University of Kentucky mulai meminta para pekerjanya menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Baginya, permintaan itu berarti menyerahkan proses berpikir kepada mesin, sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya sebagai humanis. Ia menegaskan bahwa proses dan kerja yang terlibat dalam memikirkan situasi, etika, dan cara memperlakukan orang lain merupakan komponen kunci untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang bermoral.

“Dan menyerahkan pekerjaan itu, terlepas dari apakah itu memberatkan atau tidak, mengurangi kemampuan saya untuk menjadi aktor moral,” kata Durman kepada Religion News Service.

Durman juga menyoroti dampak AI terhadap masyarakat. Ia menyatakan bahwa dirinya memperjuangkan dan meyakini kemakmuran manusia, namun di tingkat masyarakat, penggunaan teknologi AI dinilainya bertentangan dengan hal tersebut. Dalam suratnya kepada Office of Equal Opportunity University of Kentucky, Durman menulis bahwa menggantikan pemrosesan mesin otomatis untuk kehadiran manusia, pendengaran yang autentik, dan tanggung jawab pribadi dalam pekerjaannya secara langsung bertentangan dengan kewajibannya untuk menjunjung martabat dan kemakmuran manusia sebagai hal utama.

Permohonan ini didasarkan pada Title VII, hukum hak sipil federal Amerika Serikat yang melarang diskriminasi di tempat kerja dan memungkinkan karyawan mengajukan akomodasi religius. Meskipun humanisme bukanlah agama terorganisir, pengadilan federal telah memutuskan bahwa humanisme dapat diperlakukan sebagai agama berdasarkan statuta federal.

Durman bukanlah orang Amerika pertama yang mendapatkan pengecualian AI semacam ini. Pada musim panas sebelumnya, seorang insinyur perangkat lunak dan penganut Unitarian Universalist di North Carolina bernama Erin Maus juga mendapatkan pengecualian religius dari penggunaan AI di tempat kerja. Maus beralasan bahwa kekhawatiran etis dan lingkungan yang ditimbulkan oleh AI melanggar keyakinan agamanya.

AHA menegaskan bahwa Durman, sepengetahuan mereka, adalah humanis pertama yang mendapatkan pengecualian AI. Huiskens menambahkan bahwa bagi AHA, humanisme adalah cara hidup yang komprehensif. “Ini dibangun di atas nilai dan martabat yang melekat, dan setiap orang harus memiliki ruang untuk menjalankan cara hidup yang komprehensif ini di tempat kerja sama seperti umat Kristen, atau umat Muslim,” ujarnya.

Alasan Durman mengingatkan pada konsep “cognitive surrender” yang diciptakan oleh ilmuwan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Istilah itu menggambarkan manusia yang menyerahkan agensi mental mereka kepada alat AI. Dengan menolak menyerahkan keterampilan berpikir kritisnya, Durman berpendapat bahwa ia dapat memusatkan hidup dan agensinya pada manusia.

Meskipun pengecualian ini memberikan jalan keluar bagi Durman, ia tetap harus bertemu dan bekerja sama dengan rekan-rekannya yang menggunakan AI. University of Kentucky menerima banding Durman, yang berarti ia tidak lagi diwajibkan menggunakan AI di tempat kerjanya.

Kasus ini muncul di tengah perdebatan global mengenai peran AI dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Para pemimpin agama di seluruh dunia, termasuk Paus Leo yang telah mengambil sikap terhadap AI, bergulat dengan makna AI bagi iman mereka. Di sisi lain, insiden seperti kebocoran data dan gugatan hukum terkait AI semakin mempertajam kekhawatiran publik terhadap teknologi ini.

Bagi mereka yang ingin mengikuti jejak Durman, ada catatan penting. Douglas Laycock, profesor hukum emeritus di University of Virginia dan University of Texas, mencatat bahwa keyakinan yang diakui harus tulus untuk memenuhi syarat berdasarkan Title VII. Seseorang tidak bisa begitu saja memilih agama dan mengatakan bahwa penggunaan AI melanggar ajarannya jika ia tidak benar-benar menganut sistem kepercayaan tersebut.

Pengecualian yang diperoleh Durman menunjukkan bahwa kerangka hukum hak sipil yang sudah ada dapat digunakan untuk merespons kebijakan adopsi AI di tempat kerja. Bagi karyawan yang memiliki prinsip religius atau keyakinan filosofis yang tulus dan merasa AI bertentangan dengan prinsip tersebut, jalur ini terbuka. Namun, pengecualian ini tidak membebaskan karyawan dari kewajiban bekerja sama dengan rekan-rekan yang tetap menggunakan AI.