Telset.id – Sebanyak satu dari empat (23%) senior leader di Inggris disebut bisa saja menggembar-gemborkan kemampuan AI yang sebenarnya tidak mereka miliki. Temuan ini berasal dari riset terbaru Emergn yang menyoroti kesenjangan antara tekanan organisasi dan kesiapan nyata para pemimpin dalam memahami kecerdasan buatan.
Angka tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah meningkatnya tuntutan perusahaan terhadap kompetensi AI. Riset Emergn menunjukkan 38% pemimpin kini meyakini prospek karier mereka bisa terganggu jika tidak meningkatkan keterampilan AI secara signifikan dalam setahun ke depan.
Tekanan dari atas justru memperkuat paradoks ini. Hampir separuh responden (43%) menilai keterampilan AI lebih penting dibandingkan kualifikasi formal. Artinya, penguasaan AI kini diposisikan sebagai modal karier, bukan sekadar nilai tambah.
Ketakutan dan Rasa Tidak Percaya Diri di Balik Klaim AI
Laporan Emergn tidak menjelaskan secara rinci alasan para pemimpin menutupi kemampuan AI mereka. Namun data yang mendasari riset ini mengarah pada faktor rasa takut dan ketidakpastian. Satu dari lima pemimpin (22%) mengaku cemas atau kehilangan waktu tidur karena cepatnya perubahan industri akibat AI.
Jumlah yang sama juga merasa tidak cukup kompeten menghadapi dampak AI terhadap peran mereka. Kondisi ini menciptakan situasi sulit: di satu sisi para pemimpin dituntut tampil paham, di sisi lain mereka bergulat dengan keterbatasan pengetahuan sendiri.

“Sulit untuk mengakui bahwa Anda tidak memahami sesuatu ketika Anda seharusnya menjadi orang yang punya jawabannya,” ujar CEO Emergn, Alex Adamopoulos, seperti dikutip dari riset tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan beban psikologis yang menyertai posisi kepemimpinan di tengah disrupsi teknologi. Ekspektasi untuk selalu tahu berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa AI masih menjadi teknologi baru bagi semua orang, termasuk para bos.
Baca Juga:
Tanggung Jawab Pelatihan AI Masih Abu-abu
Hanya 43% pemimpin yang mengaku menerima pelatihan AI substansial dalam 12 bulan terakhir. Angka ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab menutup kesenjangan keterampilan tersebut, apakah tim IT atau pihak lain di organisasi.
Emergn berpendapat pelatihan sebaiknya difokuskan pada kemampuan karyawan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari di tempat kerja. Perusahaan itu juga menekankan bahwa AI adalah teknologi baru bagi semua orang, sehingga para pemimpin sama seperti pekerja biasa harus siap belajar secara terbuka dan mengakui celah dalam pengetahuan mereka.
“Orang-orang perlu melihat masa depan bagi diri mereka sendiri saat pekerjaan berubah,” tambah Adamopoulos.

Riset ini menempatkan persoalan AI bukan semata soal teknologi, melainkan soal kejujuran dan budaya belajar di lingkungan kerja. Ketika para pemimpin merasa terpaksa berpura-pura paham, peluang organisasi membangun kompetensi AI yang sehat justru bisa terhambat.
Di sisi lain, temuan Emergn menegaskan bahwa keterampilan AI kini menjadi ukuran yang dianggap lebih relevan dibandingkan kualifikasi formal. Pergeseran ini memaksa perusahaan memikirkan ulang cara mereka melatih dan mengevaluasi pemimpinnya.
Sejumlah artikel terkait juga menyoroti sisi lain adopsi AI di tempat kerja, seperti kecenderungan atasan berbagi dokumen kerja dengan AI, dinamika berbagi pengetahuan AI antarlevel jabatan, hingga penggunaan AI untuk menyusun penilaian kinerja. Selain itu, ada pula sorotan soal pekerja yang khawatir AI mengungkap ketidakmampuan mereka menjalankan tugas, hampir sepertiga pengguna AI yang menyembunyikannya dari perusahaan, dan banyaknya bisnis yang menerapkan AI lebih cepat dibanding kesiapan karyawan.
Bagi Emergn, kunci persoalan bukan pada siapa yang paling paham AI, melainkan pada kesediaan semua pihak, termasuk para pemimpin, untuk belajar secara terbuka dan mengakui apa yang belum mereka kuasai.





Komentar
Belum ada komentar.