Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap administrator First VPN, Dmytro Rashevskyi, karena layanan VPN gratis itu diduga menjadi sarang bagi geng ransomware yang menyerang infrastruktur vital AS.
Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) pada Senin (13 Juli 2026) menetapkan First VPN Service (juga dikenal sebagai 1VPNS) dan administratornya yang berkewarganegaraan Ukraina, Dmytro Rashevskyi, sebagai pihak yang memfasilitasi kejahatan siber. Langkah ini merupakan eskalasi dari operasi internasional yang sebelumnya berhasil menyita infrastruktur First VPN pada Mei 2026.
Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi ekosistem ransomware. Alih-alih hanya memburu para pelaku serangan, pemerintah AS kini menargetkan penyedia layanan yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. First VPN, yang beroperasi sejak 2014, dikenal luas sebagai favorit kelompok ransomware karena janjinya untuk tidak mencatat log aktivitas pengguna.
Dalam pengumuman resminya, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa First VPN menyediakan alat bagi aktor jahat untuk “menyembunyikan asal-usul serangan mereka, menyebarkan malware, dan mengelola data yang dicuri.” Ini membedakan First VPN dari layanan VPN terbaik yang dirancang untuk melindungi privasi konsumen biasa.
Kampanye Pemasaran di Forum Gelap
Sebelum infrastrukturnya disita dalam operasi besar-besaran yang melibatkan lembaga penegak hukum Eropa dan FBI pada Mei 2026, Rashevskyi secara agresif memasarkan First VPN di forum-forum dark web. Ia menjanjikan anonimitas total dan membanggakan bahwa jaringannya “tidak menyimpan log identitas atau aktivitas pengguna, dan menolak bekerja sama dengan penyelidikan penegak hukum.”
Untuk menjaga operasinya tetap berjalan, Rashevskyi menggunakan identitas palsu seperti “Maksim Sorin” dan “Roman Chabanenko.” Tujuannya adalah untuk “membeli infrastruktur dari perusahaan yang mungkin menolak bekerja sama dengannya karena keluhan penyalahgunaan dari penyedia layanan internet,” demikian menurut pernyataan Departemen Keuangan AS.
Selain menargetkan First VPN, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi kepada Yegeniy Vladimirovich Silayev, warga negara Belarusia yang dituduh menjual “cryptor” kepada operator ransomware. Cryptor adalah alat yang dirancang khusus untuk menyamarkan ransomware sebagai file tidak berbahaya, sehingga mencegah sistem keamanan mendeteksi atau menonaktifkan malware tersebut.
Dampak Sanksi dan Strategi Baru
Gelombang sanksi terbaru ini dikoordinasikan dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris Raya (FCDO). Konsekuensinya sangat berat bagi individu yang ditetapkan. Semua properti dan kepentingan milik Rashevskyi dan Silayev di dalam wilayah AS diblokir, dan warga negara AS dilarang keras melakukan transaksi apa pun dengan mereka.
Lebih dari sekadar pembekuan aset, sanksi OFAC merupakan pukulan reputasi besar yang dirancang untuk memutus aliran pendapatan di masa depan. Dengan berfokus pada penyedia layanan dan pemasok alat yang memfasilitasi serangan, pihak berwenang bertujuan untuk memaksimalkan dampak dan mengganggu operasi banyak geng siber sekaligus.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Keuangan menggunakan setiap alat yang tersedia untuk mengganggu ekosistem kriminal siber dan melindungi rakyat Amerika,” kata Gene Lange, pejabat yang melaksanakan tugas sebagai Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan. “Kami akan terus menargetkan para aktor yang memungkinkan serangan ransomware terhadap warga Amerika dan infrastruktur kritis kami.”
Langkah tegas AS ini menandai babak baru dalam perang melawan ransomware, di mana sanksi keuangan dan operasi penegakan hukum digabungkan untuk membongkar seluruh rantai pasokan kejahatan siber. Ini menjadi pengingat bahwa tidak hanya pelaku serangan, tetapi juga mereka yang menyediakan infrastruktur untuk kejahatan, kini berada di garis bidik pemerintah global.
Komentar
Belum ada komentar.