Telset.id – Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan China yang beroperasi secara ilegal di wilayahnya dengan menyamarkan kepemilikan melalui perusahaan cangkang. Langkah ini berdampak signifikan pada industri semikonduktor, mengingat Taiwan menguasai lebih dari 60% produksi semikonduktor global dan sekitar 90% prosesor paling canggih.
Berdasarkan laporan Rest of World, Undang-Undang Lintas Selat (Cross-Strait Act) Taiwan dan aturan investasi terkait mewajibkan perusahaan China untuk mengajukan izin sebelum beroperasi. Namun, tidak semua perusahaan mendapat persetujuan tersebut, terutama di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Taiwan dan China dalam beberapa tahun terakhir.
Biro Investigasi Kementerian Kehakiman (MJIB), yang merupakan badan setara FBI di Taiwan, telah menyelidiki 166 kasus kepemilikan ilegal China sejak 2020. Catatan pengadilan menunjukkan setidaknya 36 kasus telah berujung pada vonis, dengan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda mulai dari NTD 120.000 (sekitar USD 3.800) hingga hampir NTD 25.000.000 (sekitar USD 800.000).

Dari 36 perusahaan yang terbukti melanggar Cross-Strait Act, sebanyak 33 di antaranya berfokus pada riset, pengembangan, dan desain semikonduktor. Selain itu, MJIB juga menyelidiki 67 kasus perusahaan China yang diduga mencuri rahasia dagang dari perusahaan Taiwan.
Perusahaan China yang dituduh melanggar hukum kepemilikan Taiwan bukanlah entitas kecil. Beberapa bisnis yang diselidiki dan digerebek disebut memiliki koneksi dengan raksasa teknologi Xiaomi, merek ponsel pintar OnePlus dan perusahaan induknya Oppo, serta Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) yang merupakan pengecoran (foundry) paling maju di China dan pesaing langsung Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
China sendiri telah berupaya membangun kemandirian dalam hal semikonduktor dan chip canggih sejak 2015. Upaya ini semakin dipercepat oleh kebijakan Amerika Serikat yang berusaha menjauhkan teknologi Barat dari Beijing melalui larangan dagang dan kontrol ekspor. Banyak perusahaan China mencoba tetap kompetitif dengan merekrut para ahli dan insinyur dari seberang Selat Taiwan, terutama mereka yang memiliki pengalaman di industri semikonduktor Taiwan yang dinamis.
Untuk menarik minat para profesional tersebut, perusahaan-perusahaan China bahkan menawarkan gaji yang lima hingga sepuluh kali lebih tinggi dari rata-rata. Namun, Taipei menganggap langkah ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terutama karena strategi “perisai silikon” (silicon shield) Taiwan bergantung pada keunggulan teknologinya atas China untuk memastikan sekutu-sekutunya membantu mempertahankan Taiwan jika terjadi invasi.
Baca Juga:
Dengan membangun industri semikonduktor yang mampu menyaingi Taiwan, China berharap dapat mengikis keunggulan Taiwan sekaligus memastikan pasokan chip tanpa bergantung pada sumber eksternal. Gangguan apa pun pada produksi semikonduktor Taiwan akan berdampak besar bagi dunia modern, mengingat posisi dominannya dalam rantai pasokan global.
Menanggapi kekhawatiran bahwa Beijing menggunakan teknik ini untuk spionase ekonomi, Direktur Riset Omdia, Hui He, menyatakan bahwa “Langkah-langkah ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan bisnis.” Namun, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS, Nichol Eftimiades, memberikan peringatan berbeda: “Apakah ini spionase jika saya duduk di sana memburu talenta? Di beberapa tempat, ya. Kita berhadapan dengan definisi yang berbeda tergantung negaranya, dan ini masalah.”
Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya dinamika keamanan siber dan teknologi di kawasan. Taiwan telah menjadi sasaran berbagai upaya penetrasi digital, sementara China terus mengembangkan kemampuan teknologi otonomnya. Situasi ini menempatkan industri semikonduktor Taiwan pada posisi yang rentan sekaligus strategis, di mana perlindungan kekayaan intelektual dan keunggulan teknologi menjadi prioritas utama keamanan nasional.
Penindakan yang lebih ketat terhadap perusahaan China ilegal ini juga berpotensi memengaruhi lanskap investasi dan kerja sama teknologi di kawasan Asia. Perusahaan-perusahaan yang ingin beroperasi di Taiwan kini harus memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi kepemilikan yang berlaku, sementara Taiwan terus memperkuat pengawasan untuk melindungi industri krusialnya dari praktik yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Kasus-kasus yang diselidiki oleh MJIB menunjukkan pola sistematis di mana perusahaan China berusaha menyembunyikan kepemilikan mereka melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di negara lain atau dengan mempekerjakan warga negara non-China untuk mendirikan perusahaan atas nama mereka. Strategi ini dirancang untuk menghindari deteksi dan memungkinkan akses ke industri semikonduktor Taiwan yang sangat dijaga ketat.
Hukuman yang dijatuhkan, mulai dari penjara hingga denda besar, mencerminkan keseriusan Taiwan dalam menindak pelanggaran ini. Fokus utama pada perusahaan semikonduktor juga menegaskan bahwa sektor ini menjadi medan pertempuran utama dalam persaingan teknologi antara Taiwan dan China, dengan implikasi luas bagi rantai pasokan chip global.





Komentar
Belum ada komentar.