Telset.id – Kehadiran layanan internet satelit Starlink di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan, tidak dipandang sebagai ancaman oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital. BAKTI justru menilai Starlink sebagai bagian dari solusi untuk memperluas konektivitas nasional, bukan sebagai pesaing.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, dalam kunjungannya ke Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Jumat (12/6). Di wilayah tersebut, Fadhilah mengamati bahwa warga setempat cukup marak menggunakan layanan Starlink dari perusahaan SpaceX. Fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana penyedia layanan komersial dapat mengisi celah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur pemerintah.
“Kalau Starlink itu bukan saingan, kalau kami memandang semua penyedia mau Starlink atau yang lain adalah solusi untuk membantu kapasitas BAKTI atau pemerintah yang memang tidak banyak kan sebenarnya kapasitasnya,” ujar Fadhilah dalam kunjungan tersebut.
Mandat BAKTI Berbeda dengan Penyedia Komersial
Fadhilah Mathar menegaskan bahwa BAKTI memiliki mandat yang berbeda dengan penyedia layanan telekomunikasi komersial seperti Starlink. Lembaga pemerintah ini tidak membangun jaringan untuk kawasan perumahan atau pelanggan rumah tangga. Sebaliknya, BAKTI berfokus pada penyediaan akses internet untuk layanan publik di wilayah yang membutuhkan kehadiran negara.
“Makanya Bakti tidak membangun di wilayah-wilayah residensial perumahan,” sebutnya. Fokus pembangunan BAKTI selama ini diarahkan ke berbagai fasilitas publik yang menjadi pusat pelayanan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Adapun fasilitas publik yang menjadi prioritas BAKTI meliputi sekolah, puskesmas, kantor desa, pos-pos TNI, UMKM, dan rumah-rumah ibadah. “Tapi untuk perumahan kita tidak bangun dan itu pasarnya Starlink dan kita juga sangat terbantu,” cetus Fadhilah. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan Starlink justru membantu BAKTI dalam melayani masyarakat di sektor residensial yang selama ini belum tersentuh.
Efektivitas Anggaran Pemerintah
Fadhilah juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas dan anggaran dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Karena itu, keterlibatan berbagai penyedia layanan seperti Starlink membantu mempercepat pemerataan akses internet tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan internet secara mandiri melalui skema komersial, semakin efektif pula penggunaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, subsidi negara dapat lebih difokuskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar belum terjangkau layanan telekomunikasi.
“Semakin kecil subsidi yang bisa diberikan pemerintah berarti kan masyarakat semakin mandiri. Dan memang kan seharusnya lebih baik mereka memanfaatkan secara komersil dibandingkan invest yang diberikan oleh pemerintah,” paparnya.
Dalam pandangan BAKTI, kehadiran pemain komersial seperti Starlink dapat memperluas pilihan masyarakat dalam memperoleh akses internet. Di sisi lain, pemerintah tetap berperan memastikan layanan telekomunikasi tersedia di lokasi yang tidak menarik secara bisnis bagi operator dan penyedia layanan internet.
Kondisi di Pulau Maratua menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan. Warga di sana memiliki akses internet melalui layanan yang disediakan BAKTI untuk fasilitas publik, namun juga dapat memanfaatkan Starlink untuk kebutuhan residensial secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Starlink tidak mengganggu, melainkan melengkapi upaya pemerintah dalam memperluas konektivitas nasional.
Dengan semakin banyaknya pilihan layanan internet, masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah 3T memiliki kesempatan lebih besar untuk terhubung ke dunia digital. BAKTI optimistis bahwa kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan akan mempercepat terwujudnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Komentar
Belum ada komentar.