Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang redaksi tidak boleh dikendalikan oleh algoritma platform digital global. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya pengaruh algoritma perusahaan teknologi dunia terhadap persebaran dan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurut Meutya, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks serta kepentingan masyarakat, bukan semata mengikuti algoritma yang berorientasi pada keuntungan bisnis.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid pada acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Dalam keterangan pers Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, Sabtu, ia menekankan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi ketika pengaruh algoritma platform digital global semakin besar. “Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” kata Meutya.
Meutya mengemukakan bahwa algoritma platform digital milik perusahaan teknologi global mungkin sama sekali mengindahkan nilai-nilai dan etika jurnalistik serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, ia menilai peran jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan. Hal ini sejalan dengan dorongan agar jurnalisme solutif tumbuh di tengah arus informasi digital.
Tekanan Algoritma terhadap Industri Media Nasional
Menurut Meutya, perkembangan teknologi informasi dan platform digital telah mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui platform media sosial. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap industri media massa nasional.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting),” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kendali ruang redaksi tetap menjadi prioritas meski menghadapi tekanan algoritma platform global yang besar.
Meutya juga mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak informasi. Peran jurnalis dan editor tetap diperlukan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan. Pandangan ini memperkuat pentingnya pemanfaatan AI secara bijak di sektor informasi.
Baca Juga:
Perpres 32/2024 dan Perlindungan Ekosistem Media
Pemerintah disebut Meutya memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas guna mendukung ekosistem media massa nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah mempertahankan penerapan peraturan itu meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” kata Meutya. Selain itu, pemerintah menggulirkan pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR meski menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” ujarnya. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi digital yang tetap berpihak pada kepentingan publik.
Meutya melihat kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai indikasi bahwa industri media massa nasional masih berpeluang tumbuh. Ia menyampaikan bahwa keberagaman saluran informasi serta kehadiran media cetak dan media massa konvensional tetap dibutuhkan di tengah perkembangan pesat platform digital. Meutya mendorong para pelaku usaha media massa nasional menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan kendali dalam menghadirkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” demikian Meutya Hafid.
Melalui penegasan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mempertahankan posisi bahwa kendali ruang redaksi dan perlindungan ekosistem media nasional tetap menjadi prioritas di tengah besarnya pengaruh algoritma platform digital global. Pemerintah juga terus mendorong agar insan media menjaga kesehatan mental wartawan dalam menjalankan tugas di tengah arus informasi yang deras.





Komentar
Belum ada komentar.